IMPLIKASI PAKTA INTEGRITAS PARTAI POLITIK TERHADAP PENYUSUNAN CALON LEGISLATIF PEMILIHAN UMUM 2019 (Studi pada Partai NasDem, Partai Amanat Nasional dan Partai Golongan Karya di Provinsi Lampung)

Zenia Fidia Wati, 1516021083 (2019) IMPLIKASI PAKTA INTEGRITAS PARTAI POLITIK TERHADAP PENYUSUNAN CALON LEGISLATIF PEMILIHAN UMUM 2019 (Studi pada Partai NasDem, Partai Amanat Nasional dan Partai Golongan Karya di Provinsi Lampung). FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK, UNIVERSITAS LAMPUNG.

[img]
Preview
FIle PDF
1. ABSTRAK.pdf

Download (16Kb) | Preview
[img] FIle PDF
3. SKRIPSI FULL TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf
Restricted to Hanya staf

Download (900Kb)
[img]
Preview
FIle PDF
2. SKRIPSI FULL.pdf

Download (1000Kb) | Preview

Abstrak

Pakta integritas dalam pemilihan umum legislatif menjadi tumpuan dan sebagai syarat dalam partai politik. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui perbandingan partai yang mematuhi pakta integritas dan yang tidak mematuhi pakta integritas terhadap penyusunan calon legisltaif pemilihan umum pada Partai NasDem, PAN dan Partai Golkar. Dengan menggunakan teori dari Katz dan Crotty (2006) tentang tipologi partai politik yaitu kaukus elit atau partai kader, partai massa, catch-all atau partai electoralis, partai kartel dan partai firma bisnis. Selain menggunakan teori tersebut juga menggunakan indikator pakta integritas sebagai ukuran perbandingan ketiga partai politik. Tipe penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif dengan melibatkan kader Partai NasDem, kader PAN, kader Partai Golkar, anggota KPU dan anggota Bawaslu sebagai narasumber. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implikasi dari Pakta Integritas Partai NasDem, PAN dan Partai Golkar terhadap penyusunan calon legislatif pemilihan umum 2019 di Provinsi Lampung yaitu Partai NasDem tidak mencalonkan anggotanya yang pernah menjadi narapidana dan mematuhi pakta integritas karena Partai NasDem tidak memberikan toleransi terhadap anggota partainya yang terlibat kasus apapun dengan memberhentikan anggota tersebut dari partai, sementara PAN dan Partai Golkar tetap mencalonkan anggotanya yang mantan narapidana sebagai calon legislatif di Provinsi Lampung. PAN dan Partai Golkar bisa dikatakan tidak mematuhi pakta integritas, tetapi mereka tetap mencalonkan anggota mantan narapidana karena ada aturan lain yang memperbolehkan mantan narapidana dicalonkan pada Peraturan KPU Nomor 14 tahun 2018, Peraturan KPU Nomor 21 tahun 2018 dan Peraturan KPU Nomor 30 tahun 2018. Kata kunci: Pakta Integritas Partai Politik, Mantan Narapidana, Pemilihan Legislatif Lampung Integrity pacts in legislative elections become the foundation and conditions in political parties. The purpose of this study is to find out the comparison of parties that obey the integrity pact and who do not obey the integrity pact towards the preparation of general election legislative candidates in the NasDem, PAN and Golkar Party. By using the theory from Katz and Crotty (2006) about the typology of political parties namely elite caucuses or cadre parties, mass parties, catch-all or electoralis parties, cartel parties and party business firms. In addition to using the theory, it also uses the integrity pact indicators as a measure of the comparison of the three political parties. This type of research is despcriptive with a qualitative approach involving the cadres of the NasDem Party, cadres of PAN, Golkar Party cadres, KPU members and Bawaslu members as resource persons. The results of this study indicate that implications of the Integrity Pact of the Nasdem Party, PAN and Golkar Party for the preparation of the 2019 legislative candidates in Lampung Province namely the NasDem Party does not nominate members who have been convicts and do not violate the integrity pact because the NasDem Party does not tolerate members of the party involved in any case with dismiss the member from the party, while PAN and the Golkar Party continued to nominate their former prisoners as legislative candidates in Lampung Province. PAN and the Golkar Party can be said to violate the integrity pact, but they still nominate members of ex-prisoners because there are other rules that allow ex- prisoners to be nominated in KPU Regulation Number 14 of 2018, KPU Regulation Number 21 of 2018 and KPU Regulation Number 30 of 2018. Keyword: Political Party Integrity Pact, Ex Convict, Legislative Election Lampung

Jenis Karya Akhir: Skripsi
Subyek: 300 Ilmu sosial
Program Studi: Fakultas ISIP > Prodi S1-Hubungan Internasional
Pengguna Deposit: UPT . Digilib9
Date Deposited: 19 Apr 2022 03:52
Terakhir diubah: 19 Apr 2022 03:52
URI: http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/59147

Actions (login required)

Lihat Karya Akhir Lihat Karya Akhir