NETWORKING INSTITUTIONALISM DALAM OPTIMALISASI KEBIJAKAN PRO GENDER OLEH KAUKUS PEREMPUAN PARLEMEN LAMPUNG

KHAIRUNNISA MAULIDA, 1516021003 (2019) NETWORKING INSTITUTIONALISM DALAM OPTIMALISASI KEBIJAKAN PRO GENDER OLEH KAUKUS PEREMPUAN PARLEMEN LAMPUNG. FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK, UNIVERSITAS LAMPUNG.

Preview	File PDF ABSTRAK.pdf Download (10Kb) | Preview
	File PDF SKRIPSI FULL.pdf Restricted to Hanya staf Download (980Kb)
Preview	File PDF SKRIPSI TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf Download (981Kb) | Preview

Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung memiliki 12 orang anggota perempuan. Keterwakilan perempuan di parlemen diharapkan dapat memperjuangkan kebijakan pro gender. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui networking institutionalism dalam optimalisasi kebijakan pro gender oleh Kaukus Perempuan Parlemen Lampung. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah networking institutionalism. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif-kualitatif. Informan dalam penelitian ini adalah Kaukus Perempuan Parlemen Lampung, Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung serta pengamat politik Universitas Lampung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam optimalisasi kebijakan pro gender oleh anggota perempuan parlemen yang juga merupakan anggota Kaukus Perempuan Parlemen Lampung telah berjejaring dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), akademisi, media massa, Lembaga Swadaya Masyarakat, DPRD Provinsi Lampung dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung. Anggaran Kaukus Perempuan Parlemen Lampung melekat di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung. Kaukus Perempuan Parlemen Lampung melaksanakan kegiatan dan Dinas Pemberdayaan Perempuan melakukan monitoring melalui Laporan PertanggungJawaban kegiatan yang dilakukan oleh Kaukus Perempuan Parlemen Lampung. Kaukus Perempuan Parlemen tidak memaksimalkan perannya sebagai perwakilan perempuan di parlemen dalam mengupayakan kebutuhan-kebutuhan perempuan dengan mengusulkan Peraturan Daerah yang pro gender. Hambatan dalam Kaukus Perempuan Parlemen secara internal belum dapat berkumpul secara berkala karena terkendala oleh waktu. Kata kunci : Networking Institutionalism, kebijakan pro gender, Kaukus Perempuan Parlemen Lampung The Regional Representatives Council (DPRD) of Lampung Province has 12 female members. Women's representation in parliament is expected to fight for pro-gender policies. The purpose of this study was to determine networking institutionalism in the optimization of pro-gender policies by the Lampung Women's Parliament Caucus. The theory used in this study is networking institutionalism. This study used descriptive qualitative method. Informants in this study were the Lampung Parliament Women's Caucus, Social Service, Education Agency, Health Service, Women's Empowerment Service and Child Protection of Lampung Province and political observers at the University of Lampung. The results showed that in the optimization of pro-gender policies by parliamentary female members who were also members of the Lampung Parliament Women's Caucus, they had networked with the General Election Commission (KPU), academics, mass media, Non-Governmental Organizations, Regional Apparatus Organizations, Lampung Province DPRD and Dinas Women's Empowerment and Child Protection of the Lampung Province. Budget of the Lampung Parliament Women's Caucus is attached to the Women's Empowerment and Child Protection Office of Lampung Province. The Women's Caucus of the Lampung Parliament carried out the activity and the Women's Empowerment Service monitored through the Accountability Report of the activities carried out by the Lampung Women's Caucus. Women's Caucus Parliament has not maximized its role as a representative of women in parliament in seeking women's needs by proposing pro-gender regional regulations. Constraints in the Women's Caucus Parliament internally has not been able to gather regularly because it is constrained by time. Keywords: Networking Institutionalism, pro gender policy, Lampung Women's Caucus

Jenis Karya Akhir:	Skripsi
Subyek:	300 Ilmu sosial > 302 Interaksi sosial 300 Ilmu sosial > 320 Ilmu politik (politik dan pemerintahan)
Program Studi:	Fakultas ISIP > Prodi Ilmu Pemerintahan
Pengguna Deposit:	UPT . Desi Zulfi Melasari
Date Deposited:	13 Apr 2022 01:12
Terakhir diubah:	13 Apr 2022 01:12
URI:	http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/59374

Actions (login required)

Lihat Karya Akhir