AKUNTABILITAS PENDAMPING SOSIAL DALAM PELAKSANAAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) (Studi Kasus di Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah)

Novita Anggraeni, 1516021042 (2019) AKUNTABILITAS PENDAMPING SOSIAL DALAM PELAKSANAAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) (Studi Kasus di Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah). FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK, UNIVERSITAS LAMPUNG.

Preview	File PDF ABSTRAK.pdf Download (12Kb) | Preview
	File PDF SKRIPSI FULL.pdf Restricted to Hanya staf Download (4Mb)
Preview	File PDF SKRIPSI TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf Download (2671Kb) | Preview

Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)

The Family Hope Program (PKH) Social Assistant as a central tool in the regions should show the best accountability in the region. However, the fact is that there is a violation of honesty in the form of cutting aid funds that should not have been carried out by PKH facilitators in accordance with ministerial regulation No. 1 of 2018. Indications of problems related to accountability that occur in the region are still categorized as general if PKH inaccuracies occur in the main elements honesty accountability will be fatal. Then it is necessary to measure so that the level of legal accountability, honesty, process, and program can also be known by the public, especially the implementing parties and beneficiaries in the Kalirejo sub-district. This is in accordance with the objectives to be achieved in this study, namely to determine the measurement of accountability of social assistants in the implementation of family planning programs in Kalirejo District, Central Lampung Regency. The method of this study is quantitative descriptive with data sources involving social companion respondents and PKH beneficiary families (KPM) in Kalirejo sub-district. Data collection used in the form of questionnaires or questionnaires indicated on 95 respondents. The measure of the research is conformity with the regulations and the companion SOP of PKH. The results of this study are regarding the measurement of what percentage of accountability shows that the accompanying respondents for the answers are considered to be less accountable with scores reaching 60%. Whereas for KPM respondents or the community answered with a score of 86.6% with the category of answers being less accountable due to the indicators, obedience to the law, honesty, suitability of the process and the accuracy of the program were still not fulfilled. The research in Kalirejo District was carried out with a total of 17 villages that are still relatively advanced. Keywords: Accountability, Family Hope Programs (PKH), Measurement Pendamping Sosial Program Keluarga Harapan (PKH) sebagai perangkat pusat di daerah hendaknya menunjukkan akuntabilitas yang sebaik mungkin di daerah. Namun faktanya terindikasi adanya pelanggaran akuntabilitas dari segi kejujuran berupa pemotongan dana bantuan yang seharusnya tidak dilakukan oleh pendamping PKH sesuai dengan peraturan menteri no 1 tahun 2018. Indikasi masalah terkait akuntabilitas yang terjadi di daerah masih tergolong pada kategori umum jika ketidakakuntabelan PKH terjadi pada unsur utamanya yaitu akuntabilitas kejujuran justru akan berakibat fatal. Maka perlu adanya pengukuran agar tingkat akuntabilitas hukum, kejujuran, proses, dan pogram juga dapat diketahui oleh halayak umum kususnya pihak pelaksana dan penerima manfaat di Kecamatan Kalirejo. Hal ini sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengukuran akuntabilitas pendamping sosial dalam pelaksanaan program keluarga harapan Di Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah. Metode penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif dengan sumber data yang melibatkan responden pendamping sosial dan keluarga penerima manfaat (KPM) PKH di kecamatan Kalirejo. Pengumpulan data yang digunakan berupa angket atau kuesioner ditunjukkan pada 95 responden lalu. Tolak ukur dari penelitian yaitu kesesuaian dengan peraturan serta SOP pendamping PKH. Hasil penelitian ini yaitu mengenai pengukuran berapa persen akuntabilitas menunjukan bahwa responden pendamping untuk jawaban dinilai kurang akuntabel dengan skor mencapai 60%. Sedangkan untuk responden KPM atau masyarakat menjawab dengan skor 86.6% dengan kategori jawaban kurang akuntabel dikarenakan pada indikator, ketaatan akan hukum, kejujuran, kesesuaian proses dan ketepatan program masih kurang terpenuhi. Penelitian dilakukan di Kecamatan Kalirejo dengan jumlah desa sebanyak 17 desa yang masih tergolong maju. Kata Kunci : Akuntabilitas, Program Keluarga Harapan, pendamping PKH Pengukuran.

Jenis Karya Akhir:	Skripsi
Subyek:	300 Ilmu sosial > 302 Interaksi sosial 300 Ilmu sosial > 320 Ilmu politik (politik dan pemerintahan)
Program Studi:	Fakultas ISIP > Prodi Ilmu Pemerintahan
Pengguna Deposit:	UPT . Desi Zulfi Melasari
Date Deposited:	13 Apr 2022 01:40
Terakhir diubah:	13 Apr 2022 01:40
URI:	http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/59426

Actions (login required)

Lihat Karya Akhir