FUNGSI MANAJEMEN PEMERINTAHAN DALAM PENGELOLAAN PROGRAM KOTA TANPA KUMUH (Studi Di Kelurahan Way Lunik Kecamatan Panjang Kota Bandar Lampung)

Nurul Era Fatmawati, 1516021016 (2019) FUNGSI MANAJEMEN PEMERINTAHAN DALAM PENGELOLAAN PROGRAM KOTA TANPA KUMUH (Studi Di Kelurahan Way Lunik Kecamatan Panjang Kota Bandar Lampung). FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK, UNIVERSITAS LAMPUNG.

Preview	File PDF ABSTRAK.pdf Download (174Kb) | Preview
	File PDF SKRIPSI FULL.pdf Restricted to Hanya staf Download (3956Kb)
Preview	File PDF SKRIPSI TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf Download (3405Kb) | Preview

Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)

Permukiman kumuh merupakan salah satu permasalahan terutama di kawasan perkotaan. Permasalahan tersebut disebabkan oleh banyak faktor baik pada kondisi fisik lingkungan maupun kondisi non-fisik lingkungan. Salah satu program pemerintah dalam mengatasi permasalahan permukiman kumuh yaitu penyelenggaraan Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU). Namun, pengelolaan program tersebut di Kelurahan Way Lunik belum berjalan dengan baik, sehingga masih menimbulkan kesan kumuh di kelurahan tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan fungsi manajemen pemerintahan dalam pengelolaan program Kota Tanpa Kumuh di Kelurahan Way Lunik Kecamatan Panjang Kota Bandar Lampung. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode pengumpulan data melalui wawancara, dokumentasi, dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip-prinsip dasar dan komponen program tidak diterapkan dalam pelaksanaan program KOTAKU. Berdasarkan teori yang digunakan yaitu fungsi manajemen pemerintahan, pada aspek perencanaan pemerintahan pencapaian tujuan program tidak tercapai secara optimal dan tidak menerapkan prinsip partisipatif, pada aspek perencanaan lebih dominan dilakukan oleh pemerintah dan tidak melibatkan masyarakat maupun stakeholder. Aspek pengorganisasian sumber-sumber pemerintahan, kurangnya keaktifan dari kelembagaan masyarakat sebagai pelaksana program dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi masing-masing. Aspek penggerak penggunaan sumber-sumber pemerintahan yaitu kurangnya partisipasi masyarakat dalam mengikuti pengembangan kapasitas masyarakat dan sulitnya komunikasi antara pemerintah dan masyarakat dikarenakan sulitnya menyamakan waktu dalam mengadakan pertemuan. Aspek pengawasan atau pengendalian pemerintahan dalam program KOTAKU sudah cukup baik, namun tidak adanya pengawasan lanjutan dari pemerintah terhadap infrastruktur yang sudah diperbaiki, menjadi salah satu indikasi dari buruknya fungsi manajemen pemerintahan dalam program KOTAKU. Kata Kunci: Permukiman Kumuh, Kota Tanpa Kumuh, Manajemen Pemerintahan Slums was one of the problems, especially in urban areas. The problem was caused by many factors both in the physical condition of the environment and non-physical conditions of the environment. One of the government programs in overcoming the problems of slums is the implementation of the City without Slums Program (KOTAKU). However, the management of the program in Way Lunik Kelurahan has not been going well, so it still gives the impression of being a slum in the village. The purpose of this study is to describe the function of government management in the management of the City without Slums program in the Way Lunik Subdistrict, Panjang District, Bandar Lampung City. This study uses a qualitative approach to the method of collecting data through interviews, documentation, and observation. The results showed that the basic principles and components of the program were not applied in the implementation of the KOTAKU program. Based on the theory used, that is the function of government management, in the aspect of government planning the achievement of program goals is not achieved optimally and does not apply participatory principles, the planning aspect is more dominantly carried out by the government and does not involve the community or stakeholders. Aspects of organizing government resources, lack of activeness from community institutions as program implementers in carrying out their main tasks and functions. The driving force in the use of government resources is the lack of community participation in participating in community capacity building and the difficulty of communication between the government and the community due to the difficulty of equalizing time in holding meetings. The aspects of government oversight or control in the KOTAKU program are already quite good, but the absence of continued supervision from the government on improved infrastructure is one indication of the poor functioning of government management in the KOTAKU program. Keywords: Slums, City without Slums, Government Management

Jenis Karya Akhir:	Skripsi
Subyek:	300 Ilmu sosial
Program Studi:	Fakultas ISIP > Prodi Ilmu Pemerintahan
Pengguna Deposit:	UPT . Digilib9
Date Deposited:	13 Apr 2022 01:41
Terakhir diubah:	13 Apr 2022 01:41
URI:	http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/59430

Actions (login required)

Lihat Karya Akhir