EVALUASI KEBIJAKAN PERLINDUNGAN BURUH MIGRAN PEREMPUAN (STUDI PADA BALAI PELAYANAN PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA (BP3TKI) BANDUNG)

Selli Mutiara Sari, 1016041108 (2014) EVALUASI KEBIJAKAN PERLINDUNGAN BURUH MIGRAN PEREMPUAN (STUDI PADA BALAI PELAYANAN PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA (BP3TKI) BANDUNG). Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung.

[img]
Preview
File PDF
ABSTRACT.pdf

Download (7Kb) | Preview
[img]
Preview
File PDF
ABSTRAK.pdf

Download (8Kb) | Preview
[img]
Preview
File PDF
COVER DALAM.pdf

Download (758Kb) | Preview
[img]
Preview
File PDF
COVER LUAR.pdf

Download (18Kb) | Preview
[img]
Preview
File PDF
DAFTAR GAMBAR.pdf

Download (12Kb) | Preview
[img]
Preview
File PDF
DAFTAR ISI.pdf

Download (11Kb) | Preview
[img]
Preview
File PDF
DAFTAR TABEL.pdf

Download (15Kb) | Preview
[img]
Preview
File PDF
KATA PENGANTAR.pdf

Download (7Kb) | Preview
[img]
Preview
File PDF
LEMBAR PENGESAHAN.pdf

Download (1155Kb) | Preview
[img]
Preview
File PDF
LEMBAR PERNYATAAN.pdf

Download (822Kb) | Preview
[img]
Preview
File PDF
LEMBAR PERSETUJUAN.pdf

Download (1136Kb) | Preview
[img]
Preview
File PDF
MOTO.pdf

Download (15Kb) | Preview
[img]
Preview
File PDF
PERSEMBAHAN.pdf

Download (72Kb) | Preview
[img]
Preview
File PDF
RIWAYAT HIDUP.pdf

Download (28Kb) | Preview
[img]
Preview
File PDF
SANWACANA.pdf

Download (48Kb) | Preview
[img]
Preview
File PDF
BAB I.pdf

Download (217Kb) | Preview
[img]
Preview
File PDF
BAB II.pdf

Download (262Kb) | Preview
[img]
Preview
File PDF
BAB III.pdf

Download (147Kb) | Preview
[img]
Preview
File PDF
BAB IV.pdf

Download (309Kb) | Preview
[img] File PDF
BAB V.pdf
Restricted to Hanya pengguna terdaftar

Download (570Kb)
[img]
Preview
File PDF
BAB VI.pdf

Download (91Kb) | Preview
[img]
Preview
File PDF
DAFTAR PUSTAKA.pdf

Download (15Kb) | Preview

Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)

Masalah buruh migran yang tidak kunjung usai setiap tahunnya menimbulkan perhatian dari pemerintah dengan menuangkannya dalam sebuah Undang-Undang No 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (PPTKILN), sehingga pada tahun 2006 Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengeluarkan peraturan presiden No 81 tentang Pembentukan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI)dan Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) sebagai unit pelaksana teknis di daerah di bawah BNP2TKIsebagai pelaksana UU No 39 Tahun 2004. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran dari implementasi kebijakan perlindungan buruh migran di Provinsi Jawa Barat, serta mengetahui faktor-faktor penyebab kegagalan dari implementasi kebijakan perlindungan buruh migran tersebut. Penelitian ini menggunakaan pendekatan Kualitatif. Dari hasil penelitian dan pembahasan mengenai kebijakan perlindungan buruh migrant ditemukan dalam implementasi kebijakan UU No 39 Tahun 2004 tentang PPTKILN ini ternyata tidak dapat dijalankan dengan baik mulai dari pra penempatan sampai pada purna penempatan, karena dalam setiap prosesnya buruh migran tidak pernah luput dari berbagai masalah. Faktor-faktor yang menyebabkan kegagalan ini dapat dilihat dari anggaran yang dilakukan oleh BP3TKI Bandung yang belum memberikan anggaran khusus untuk perlindungan buruh migran, selain itu, koordinasi dan kerja sama bilateral yang dilakukan oleh pemerintah maupun BP3TKI belum mampu menyelesaikan masalah buruh migran. Karena, kebijakan yang mengatur tentang perlindungannya pun ternyata dibentuk atas hasil intervensi pihak asing dengan tujuan membuka ruang bisnis yang menguntungkan pihak-pihak tertentu saja. Adapun rekomendasi yang dapat diberikan antara lain yaitu: (1) memperbaiki hukum di Indoenesia, dan memberikan Sumber Daya Manusia yang kompeten dan bertanggungjawab. (2) memperbaiki perjanjian bilateral, berikan kemudahan akses pelayanan yang diberikan BP3TKI untuk mengawasi para buruh migran di negara penempatan dengan membentuk layanan pengaduan melalui komunikasi. (3) melimpahkan tanggungjawab pengelolaan asuransi pada pemerintah sehingga buruh migran tidak harus membayar penuh karena separuh dari yang dibebankan menjadi dana perlindungan, (4) merevisi UU No 39 Tahun 2004 Kata Kunci: Evaluasi Kebijakan, Perlindungan Buruh Migran. The migrant worker problem continues to rise annually and it made government concern that the government enacted Act number 39 in 2004 about Placement and Protection of Indonesian Oversea Workers, so that President Susilo Bambang Yodhoyono issued President Regulation No 81 about Establishment of National Agency for Placement and Protection of Indonesian Oversea Worker (or BNP2TKI) and Service Agency For Placement and Protection of Indonesian Oversea Worker (or BP3TKI) as technical operation unit in regions under BNP2TKI to conduct Act No 39 in 2004. The objectives of this research were to find out description from implementation of migrant worker protection in West Java province, and to find out factors that might cause failures in implementing migrant worker protection policy. The results showed that the implementation of Act No 39 in 2004 about Placement and Protection of Indonesian Oversea Workers was conducted improperly, because migrant worker always got problems. The some factors leading to implementation failures were that no particular budgets allocated by BP3TKI in Bandung for migrant worker protection, and both of coordination and bilateral cooperation conducted by government and BP3TKI was incapable to overcome migrant worker problems. This was a result of policies that were supposed to regulate migrant worker protection were formed with foreign interventions with an objective to benefit only particular parties. The researcher recommends: (1) improvement of Indonesian Law and providing competent and responsible human resources; (2) improvement of bilateral agreements, facilitating service access provided by BP3TKI to monitor migrant workers in destination countries in forms of complaining communication access; (3) bearing insurance management to the government than to private sector, so that migrant workers must not fully pay insurances because a half of insurance fee is to be charged from migrant worker protection funds; and (4) revising Act No 39 in 2004. Keywords : policy evaluation, migrant worker protection

Jenis Karya Akhir: Skripsi
Subyek:
Program Studi: Fakultas ISIP > Prodi Ilmu Administrasi Negara
Pengguna Deposit: 0065908 . Digilib
Date Deposited: 22 Dec 2014 06:56
Terakhir diubah: 22 Dec 2014 06:56
URI: http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/5946

Actions (login required)

Lihat Karya Akhir Lihat Karya Akhir