KINERJA BALAI PELAYANAN PENEMPATAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA LAMPUNG (Studi Dalam Mengelola Tenaga Kerja Indonesia Bermasalah Pada Tahun 2017)

SHERLY MEIRIZA PUTRI, 1416021099 (2019) KINERJA BALAI PELAYANAN PENEMPATAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA LAMPUNG (Studi Dalam Mengelola Tenaga Kerja Indonesia Bermasalah Pada Tahun 2017). FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK, UNIVERSITAS LAMPUNG.

Preview	File PDF ABSTRAK.pdf Download (10Kb) | Preview
	File PDF SKRIPSI FULL.pdf Restricted to Hanya staf Download (1298Kb)
Preview	File PDF SKRIPSI TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf Download (1299Kb) | Preview

Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)

Lampung Province occupies the sixth place as the sending area for Indonesian Migrant Workers (TKI) abroad, but the protection of Indonesian migrant workers has not been well implemented, this is evidenced by the many unresolved cases of TKIs (TKIB). With regard to these problems, this research is aimed at finding out the performance of the Lampung BP3TKI as the agency responsible for the placement and protection of migrant workers in handling TKIB. The research method used is the type of descriptive research with a qualitative approach. The results showed that, the performance of Lampung's BP3TKI in managing the 2017 TKIB had not been able to overcome the problems of Indonesian migrant workers. Problems were problematic because the indicators of responsiveness, responsibility and accountability were not implemented well. The context of responsiveness is not going well because it has not seen any proactive steps from Lampung's BP3TKI to optimize data collection on TKIB, the context of responsiveness is proven by the lack of optimal coordination with law enforcement in dealing with problems experienced by TKIB. Context of Accountability, policy Working together with institutions in the context of TKIB assistance to the homes of migrant workers. The facilities are well implemented. However, Lampung's BP3TKI needs to improve communication and coordination with relevant agencies so that there is no dualism of authority in facilitating the return of TKIB. The author advises BP3TKI Lampung to hold a meeting with the Lampung Provincial Social Service and the Manpower and Transmigration Office of Lampung Province in order to discuss and resolve the issue of dualism of authority that occurred in facilitating the return of TKIB, empowerment of Full Migrant Workers, and handling complaints of migrant workers. Key Words:Performance, BP3TKI Lampung, TKIB Provinsi Lampung menempati posisi ke enam terbesar sebagai daerah pengirim Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke luar negeri, namun perlindungan terhadap TKI belum terlaksana dengan baik, hal ini dibuktikan dengan masih banyaknya kasus TKI Bermasalah (TKIB) yang belum terselesaikan. Berkenaan dengan permasalahan tersebut, maka penelitian ini ditujukkan untuk mengetahui Kinerja BP3TKI Lampung selaku instansi yang bertanggung jawab dalam penempatan dan perlindungan TKI dalam menangani TKIB. Metode penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, Kinerja BP3TKI Lampung dalam mengelola TKIB Tahun 2017 belum mampu mengatasi permasalahan TKI Bermasalah dengan baik karena indikator responsivitas, responsibilitas dan akuntabilitas tidak terlaksana dengan baik. Konteks responsivitas tidak berjalan dengan baik karena belum terlihat adanya langkah proaktif dari BP3TKI Lampung untuk mengoptimalkan pendataan terhadap TKIB, Konteks responbilitas dibuktikan dengan belum optimalnya koordinasi dengan penegak hukum dalam menangani masalah yang dialami Oleh TKIB. Konteks Akuntabilitas, kebijakan Bekerjasama dengan intansi dalam rangka pendampingan TKIB sampai ke rumah TKI. Fasilitasnya sudah terlaksana dengan baik. Namun, BP3TKI Lampung perlu meningkatkan komunikasi dan koordinasi dengan instansi terkait agar tidak terjadi adanya dualisme kewenangan dalam memfasilitasi pemulangan TKIB. Penulis menyarankan BP3TKI Lampung sebaiknya mengadakan pertemuan dengan Dinas Sosial Provinsi Lampung dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung dalam rangka membahas dan menyelesaikan permasalahan dualisme kewenangan yang terjadi dalam fasilitasi pemulangan TKIB, pemberdayaan TKI Purna, serta penanganan pengaduan masalah TKI. Kata Kunci : Kinerja, BP3TKI Lampung, dan TKIB

Jenis Karya Akhir:	Skripsi
Subyek:	300 Ilmu sosial > 302 Interaksi sosial 300 Ilmu sosial > 320 Ilmu politik (politik dan pemerintahan)
Program Studi:	Fakultas ISIP > Prodi Ilmu Pemerintahan
Pengguna Deposit:	UPT . Desi Zulfi Melasari
Date Deposited:	13 Apr 2022 00:44
Terakhir diubah:	13 Apr 2022 00:44
URI:	http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/59513

Actions (login required)

Lihat Karya Akhir