FUNGSI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TERHADAP PELAKSANAAN ANGGARAN (Studi pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat)

AHMAD SAFTA ADRIAN, 1416021086 (2019) FUNGSI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TERHADAP PELAKSANAAN ANGGARAN (Studi pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat). FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK, UNIVERSITAS LAMPUNG.

Preview	File PDF ABSTRAK.pdf Download (93Kb) | Preview
	File PDF SKRIPSI FULL.pdf Restricted to Hanya staf Download (1314Kb)
Preview	File PDF SKRIPSI TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf Download (1316Kb) | Preview

Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)

This study aimed to determined the function of the DPRD in the implementation of the Budget and to find out the supporting factors and obstacles to the functioning of the DPRD on the implementation of the Budget in the District of West Tulang Bawang. Sources of information in this study were members of the DPRD, Head of Bappeda, Head of BPKAD, Irban IV Inspectorate, community leaders and academics with a total of 13 peoples in West Tulang Bawang District. The time of the study was conducted from September 2018 to January 2019 Data collection techniques in this study were observation, interviews, and documentation with qualitative data analysis. The results of this study are: 1) The function of legislation, budget functions, and the oversight function of the DPRD on the implementation of the Budget in West Tulang Bawang District has been effective. 2) a. Supporting factors: There is a legal umbrella and partnership relationship, the DPRD has a commitment to support accountable and credible budgets, the DPRD has the authority to form Regional Regulations, involve the community, provide complaints and criticism, SKPD supports transparency in supporting the budget and provides LSM and Inspectorate support. b. Inhibiting factors: low community participation in participating in the Musrenbang and recess so that the priority of community needs is not channeled, in addition there is a bargaining position in the APBD discussion, which means a draft Regional Regulation on Regional Budgets submitted by Regional Governments, usually has a relatively very short deadline, making it difficult for the Board to carry out evaluations, in detail regarding the draft Concept of Regional Regulations concerning Regional Budgets submitted by the Regional Government. Key Words: DPRD, Legislation, Budget, Supervision and APBD Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui fungsi DPRD terhadap pelaksanaan Anggaran dan mengetahui faktor pendukung dan penghambat fungsi DPRD terhadap pelaksanaan Anggaran di Kabupaten Tulang Bawang Barat. Sumber informasi dalam penelitian ini adalah anggota DPRD, Kepala Bappeda, Kepala BPKAD, Irban IV Inspektorat, tokoh mayarakat dan akademisi berjumlah 13 orang di Kabupaten Tulang Bawang Barat. Waktu penelitian dilaksanakan pada bulan September 2018 sampai dengan bulan Januari 2019. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan analisis data kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah: 1) Fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan DPRD terhadap terhadap pelaksanaan Anggaran di Kabupaten Tulang Bawang Barat telah berjalan efektif. 2) a. Faktor pendukung: Adanya payung hukum dan hubungan kemitraan, DPRD memiliki komitmen untuk menciptakan anggaran ayang akuntabel dan kredibel, DPRD memegang kekuasaan membentuk Peraturan Daerah, melibatkan publik, menyediakan kontak pengaduan kritik dan saran, SKPD telah bersikap transparan dalam mengelola anggaran serta adanya dukungan LSM dan Inspektorat b. Faktor penghambat: rendahnya partisipasi masyarakat dalam mengikuti Musrenbang dan reses sehingga prioritas kebutuhan masyarakat kurang tersalurkan, selain itu adanya tawar-menawar dalam pembahasan APBD, artinya draft Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD yang diajukan oleh Pemerintah Daerah, biasanya memiliki batas waktu yang relatif sangat pendek, sehingga sulit bagi Dewan untuk melakukan evaluasi, secara rinci terhadap draft Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD yang diajukan oleh Pemerintah Daerah Kata Kunci: DPRD, Legislasi, Anggaran, Pengawasan dan APBD

Jenis Karya Akhir:	Skripsi
Subyek:	300 Ilmu sosial > 302 Interaksi sosial 300 Ilmu sosial > 320 Ilmu politik (politik dan pemerintahan)
Program Studi:	Fakultas ISIP > Prodi Ilmu Pemerintahan
Pengguna Deposit:	UPT . Desi Zulfi Melasari
Date Deposited:	13 Apr 2022 00:46
Terakhir diubah:	13 Apr 2022 00:46
URI:	http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/59517

Actions (login required)

Lihat Karya Akhir