ANALISIS KESALAHAN PROSEDUR OLEH PIHAK KEPOLISIAN YANG MENYEBABKAN KORBAN SALAH TANGKAP (ERROR IN PERSONA) DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN ( Studi Polres Lampung Utara )

ARSAEL JASOND DICKWAHYUDI SIANTURI, 1812011235 (2022) ANALISIS KESALAHAN PROSEDUR OLEH PIHAK KEPOLISIAN YANG MENYEBABKAN KORBAN SALAH TANGKAP (ERROR IN PERSONA) DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN ( Studi Polres Lampung Utara ). FAKULTAS HUKUM, UNIVERSITAS LAMPUNG.

Preview	File PDF 1. ABSTRAK - ABSTRACT.pdf Download (57Kb) | Preview
	File PDF 2. SKRIPSI FULL.pdf Restricted to Hanya staf Download (1067Kb)
Preview	File PDF 3. SKRIPSI TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf Download (982Kb) | Preview

Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)

Kesalahan prosedur oleh pihak kepolisian dalam menetapkan tersangka menyebabkan munculya korban salah tangkap yang merugikan tidak hanya kepada masyarakat atau orang yang tidak bersalah melainkan juga kepada nama baik institusi yaitu Kepolisian. Permasalahan dalam penelitian ini yaitu Bagaimana prosedur pihak Kepolisian dalam menentapkan tersangka dalam tindak pidana pembunuhan dan Bagaimana akibat hukum terhadap pihak kepolisian yang menyebabkan salah tangkap dalam suatu tindak pidana. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis Normatif dan yuridis empiris yaitu pendekatan yang didasarkan pada perundang-undangan, teori-teori dan konsepkonsep yang berhubungan dengan penulisan penelitian berupa asas-asas, nilainilai, serta dilakukan dengan mengadakan penelitian lapangan, data terdiri dari data lapangan dan data kepustakaan. Jenis data meliputi data primer dan data sekunder yang kemudian di analisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukan, prosedur yang dilakukan Penyidik Reskrim Polres Lampung Utara dalam menetapkan tersangka tindak pidana pembunuhan seharusnya mengikuti Peraturan Kapolri No. 12 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Penetapan tersangka berdasarkan bukti permulaan yang cukup minimal dua alat bukti sebagaimana termuat dalam Pasal 184 Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana. Alat bukti ditentukan melalui gelar perkara dan keyakinan Penyidik yang secara objektif mendasarkan alat bukti tersebut telah terjadi tindak pidana. Akibat hukum terhadap penyidik Reskrim Polres Lampung Utara dalam hal terjadinya salah tangkap atau error in persona berupa penjatuhan sanksi pidana jika penyidik dalam melakukan upaya paksa terhadap tersangka menimbulkan pelanggaran terhadap hak rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat yang merupakan hak asasi dan Selain itu diberi sanksi pelanggaran kode etik jika penyidik dalam wewenangnya melanggar atas hak warga negara berkaitan langsung dengan penyalahgunaan wewenang oleh anggota Polri yang dilarang. Saran dalam penelitian ini adalah Kepolisian dalam menetapkan tersangka agar mengikuti prosedur yang telah ditetapkan oleh Peraturan Perundang-undangan, supaya tidak menghilangkan rasa percaya masyarakat terhadap kredibilitas polisi dalam memberi jaminan kepastian hukum terhadap masyarakat. Pentingnya Penegakan hukum pidana yang tegas dan pemberian sanksi terhadap oknum polisi dalam hal terjadinya salah tangkap bukan hanya peraturannya tetapi dalam penerapan juga. Kata Kunci : Kesalahan Prosedur, Korban Salah Tangkap, Kepolisian

Jenis Karya Akhir:	Skripsi
Subyek:	300 Ilmu sosial > 340 Ilmu hukum 300 Ilmu sosial > 340 Ilmu hukum > 345 Hukum pidana
Program Studi:	Fakultas Hukum > Prodi Ilmu Hukum S1
Pengguna Deposit:	2203882212 . Digilib
Date Deposited:	21 Apr 2022 07:52
Terakhir diubah:	21 Apr 2022 07:52
URI:	http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/60334

Actions (login required)

Lihat Karya Akhir