ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENERBITAN FAKTUR PAJAK YANG TIDAK SESUAI DENGAN TRANSAKSI SEBENARNYA (Studi Putusan Nomor: 343/Pid.Sus/2021/PN.Tjk)

M. DZAKY AL-RAFI, 1812011291 (2022) ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENERBITAN FAKTUR PAJAK YANG TIDAK SESUAI DENGAN TRANSAKSI SEBENARNYA (Studi Putusan Nomor: 343/Pid.Sus/2021/PN.Tjk). FAKULTAS HUKUM, UNIVERSITAS LAMPUNG.

Preview	File PDF 1. ABSTRAK.pdf Download (26Kb) | Preview
	File PDF 2. SKRIPSI FULL.pdf Restricted to Hanya staf Download (1145Kb)
Preview	File PDF 3. SKRIPSI TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf Download (1017Kb) | Preview

Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)

Pengusaha Kena Pajak (PKP) diwajibkan untuk membayar Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas pembelian Barang Kena Pajak (BKP) dan Jasa Kena Pajak (JKP) sebesar 10% dari Nilai Transaksi yang Tertera dalam Faktur Penjualan. Pada kenyataannya terdapat PKP yang menerbitkan faktur pajak yang tidak sesuai dengan transaksi sebenarnya dengan tujuan untuk memperkecil besarnya PPN yang harus dibayarkan pada negara. Permasalahan penelitian adalah: (1) Bagaimanakah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana penerbitan faktur pajak yang tidak sesuai dengan transaksi sebenarnya (2) Apakah pidana yang dijatuhkan hakim terhadap pelaku tindak pidana penerbitan faktur pajak yang tidak sesuai dengan transaksi sebenarnya sudah sesuai dengan fakta-fakta persidangan. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Narasumber terdiri dari Jaksa pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, Hakim Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang dan Dosen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung. Pengumpulan data dengan studi pustaka dan studi lapangan. Analisis data dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan: (1) Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana penerbitan faktur pajak yang tidak sesuai dengan transaksi sebenarnya dalam Putusan Nomor: 343/Pid.Sus/2021/PN.Tjk secara yuridis yaitu hakim menjatuhkan putusan berdasarkan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman dan memenuhi minimal dua alat bukti sebagaimana diatur dalam KUHAP, sehingga hakim berkeyakinan bahwa perbuatan pelaku terbukti secara sah menyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 39A Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, serta Undang-Undang Cipta Kerja. Pertimbangan yuridis lainnya adalah hal-hal yang memberatkan yaitu perbuatan terdakwa merugikan pendapatan negara dan terdakwa sudah pernah dihukum. Hal-hal yang meringankan adalah terdakwa bersikap sopan selama persidangan dan telah dilakukan upaya pembayaran dalam rangka pengungkapan ketidakbenaran sebagai pengurang kerugian pada pendapatan negara. Secara filosofis hakim mempertimbangkan bahwa pidana yang dijatuhkan sebagai pemidanaan dan dapat memberikan efek jera karena pidana penjara yang dijatuhkan hakim yaitu 2 tahun 6 bulan tidak jauh berbeda dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum yaitu 3 tahun. Selain itu terdakwa dijatuhi pidana denda sebanyak 2 (dua) kali dari jumlah pajak yang tidak disetor oleh Terdakwa yaitu Rp8.391.802.082,00 (delapan miliar tiga ratus sembilan puluh satu juta delapan ratus dua ribu delapan puluh dua rupiah). Secara sosiologis hakim mempertimbangkan latar belakang terdakwa yang sudah pernah dihukum dan mempertimbangkan bahwa putusan yang dijatuhkan dapat bermanfaat bagi masyarakat. (2) Pidana yang dijatuhkan hakim terhadap pelaku tindak pidana penerbitan faktur pajak yang tidak sesuai dengan transaksi sebenarnya dalam Putusan Nomor: 343/Pid.Sus/2021/PN.Tjk telah sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan, yaitu adanya keterangan para saksi yang saling bekesesuaian, keterangan terdakwa yang mengakui perbuatannya serta adanya alat bukti berupa surat yaitu faktur penjualan yang tidak sesuai dengan transaksi sebenarnya yang digunakan oleh terdakwa dalam melakukan tindak pidana. Hakim berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut memperoleh petunjuk bahwa telah terjadi tindak pidana penerbitan faktur pajak yang tidak sesuai dengan transaksi sebenarnya yang dilakukan oleh terdakwa. Saran dalam penelitian ini adalah: (1) Hakim hendaknya lebih optimal dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana menggunakan faktur pajak yang tidak sesuai dengan transaksi yang sebenarnya, karena tindak pidana ini merupakan jenis tindak pidana ekonomi yang sangat merugikan penerimaan negara atas pajak, yang pada dasarnya merugikan kepentingan masyarakat umum. (2) Pemerintah melalui instansi terkait disarankan untuk memperketat aturan atau regulasi mengenai penerbitan faktur pajak penjualan agar sesuai dengan transaksi yang sebenarnya, misalnya dengan menunjuk pihak ketiga yang independent untuk melegalisasi atau mengesahkan faktur pajak tersebut, sehingga tindak pidana ini dapat diantisipasi. Kata Kunci: Dasar Pertimbangan Hakim, Penerbitan Faktur Pajak, Tidak Sesuai dengan Transaksi Sebenarnya

Jenis Karya Akhir:	Skripsi
Subyek:	300 Ilmu sosial > 340 Ilmu hukum 300 Ilmu sosial > 340 Ilmu hukum > 345 Hukum pidana
Program Studi:	Fakultas Hukum > Prodi Ilmu Hukum S1
Pengguna Deposit:	2203150971 . Digilib
Date Deposited:	26 Apr 2022 02:11
Terakhir diubah:	26 Apr 2022 02:11
URI:	http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/60491

Actions (login required)

Lihat Karya Akhir