PELAKSANAAN KEWENANGAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI LAMPUNG DALAM PENGELOLAAN JENJANG PENDIDIKAN SMA/SMK DI PROVINSI LAMPUNG

SHOHIB ABDUL AZIZ, 1416021101 (2021) PELAKSANAAN KEWENANGAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI LAMPUNG DALAM PENGELOLAAN JENJANG PENDIDIKAN SMA/SMK DI PROVINSI LAMPUNG. FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK, UNIVERSITAS LAMPUNG.

Preview	File PDF 1. ABSTRAK-SHOHIB.pdf Download (702Kb) | Preview
	File PDF 2. SKRIPSI FULL - SHOHIB.pdf Restricted to Hanya staf Download (2195Kb)
Preview	File PDF 3. SKRIPSI TANPA SHOHIB.pdf Download (2197Kb) | Preview

Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)

Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, berdampak pada pengelolaan pendidikan khususnya pendidikan menengah atas. Pengelolaan jenjang pendidikan SMA/SMK yang semula dikelola oleh pemerintah kabupaten/kota kini dikelola oleh pemerintah provinsi. Dinas pendidikan dan kebudayaan provinsi memiliki kewenangan tambahan dalam pengelolaan SMA/SMK yang ada di wilayah provinsi. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pelaksanaan kewenangan dinas pendidikan dan kebudayaan Provinsi Lampung dalam pengelolaan jenjang pendidikan SMA/SMK di Provinsi Lampung. Metode dalam penelitian ini ialah metode penelitian kualitatif, serta teknik pengumpulan data dengan wawancara dan observasi. Pengaruh pelaksanaan kewenangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung dalam pengelolaan jenjang pendidikan SMA/SMK di Provinsi Lampung antara lain adalah pelimpahan aset, yang terdiri dari aset bergerak dan tidak bergerak. Aset bergerak itu terdiri dari guru dan tenaga pendidik, serta aset tidak bergerak itu meliputi insfrastruktur dan sarana prasarananya. Dasar hukum pelaksanaan kewenangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung dalam pengelolaan jenjang pendidikan SMA/SMK di Provinsi Lampung adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pengembalian Kewenangan Pengelolaan Pendidikan Menengah SMA/SMK dari Kabupaten/Kota Ke Pemerintah Provinsi Lampung, serta Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah. Pelaksanaan kegiatan kewenangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung dalam pengelolaan jenjang pendidikan SMA/SMK di Provinsi Lampung dilakukan dengan melakukan Pengalihan P3D (Personel, Prasarana, Penganggaran dan Dokumen), serta pembentukan lima UPTD di lima wilayah yang berfungsi untuk kelancaran proses pelimpahan wewenang. Kata Kunci : Kewenangan,Pengelolaan, Pendidikan. ABSTRACT THE IMPLEMENTATION OF THE LAMPUNG PROVINCE EDUCATION AND CULTURE DEPARTMENT’S AUTHORITY IN THE MANAGEMENT OF SENIOR HIGH SCHOOL OR VOCATIONAL HIGH SCHOOL EDUCATION LEVELS IN LAMPUNG PROVINCE By SHOHIB ABDUL AZIZ The enactment of Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government, has an impact on the management of education, especially senior secondary education.The management of Senior High School or Vocational High School education levels which were originally managed by the district or city government is now managed by the provincial government. The provincial education and culture department has additional authority in managing Senior High School or Vocational High School in the province area. The research aimed to determine the implementation of the Education and Culture Department’s authority of Lampung Province in the management of Senior High School or Vocational High school education levels in Lampung Province. The method of this researchwas a qualitative research method, as well as data collecting techniques with interviews and observations. The influnce of the implementation of the Education and Culture Department’s authority of Lampung Province in the management of Senior High School or Vocational High school education levels in Lampung Province, among other was the transfer of assets, which consists of movable and immovable assets. The movable assets consist of teachers and educators, and the immovable assets consist of infrastructures and facilities. The legal basis forthe implementation of the Education and Culture Department’s authority of Lampung Province in the management of Senior High School or Vocational High education levels in Lampung Province were Law number 23 of 2014, Regional Regulation of Lampung Province Number 9 of 2016 concerning Return of Authority for Management of Secondary Education for Senior High School or Vocational High schoolfrom Regency or City to the Government of Lampung Province, as well as Regulation of the Minister of Education and Culture of the Republic of Indonesia Number 6 of 2019 concerning Organizational Guidelines and Work Procedures for Basic Education Units and Intermediate. The implementation of the Education and Culture Department’s authority of Lampung Province in the management of Senior High School or Vocational High education levels in Lampung Province was carried out by transferring PIDB (Personnel, Infrastructure, Budgeting and Documents), as well as the formation of five UPTDs in five regions that function to smooth the process of delegation of authority. Keywords: Authority, Management, Education .

Jenis Karya Akhir:	Skripsi
Subyek:	300 Ilmu sosial > 320 Ilmu politik (politik dan pemerintahan)
Program Studi:	Fakultas ISIP > Prodi Ilmu Pemerintahan
Pengguna Deposit:	UPT Anita Ekarini
Date Deposited:	11 May 2022 01:16
Terakhir diubah:	11 May 2022 01:16
URI:	http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/60801

Actions (login required)

Lihat Karya Akhir