PENGAWASAN DPRD TERHADAP BUKIT KAWASAN LINDUNG KOTA BANDAR LAMPUNG

ZAHRA YUZINTHYA SANTOSO, 1416021119 (2021) PENGAWASAN DPRD TERHADAP BUKIT KAWASAN LINDUNG KOTA BANDAR LAMPUNG. FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK, UNIVERSITAS LAMPUNG.

Preview	File PDF ABSTRAK - ara santoso.pdf Download (252Kb) | Preview
	File PDF FULL SKRIPSI - ara santoso.pdf Restricted to Hanya staf Download (2436Kb)
Preview	File PDF FULL SKRIPSI TANPA PEMBAHASAN - ara santoso.pdf Download (1811Kb) | Preview

Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)

ABSTRAK PENGAWASAN DPRD TERHADAP BUKIT KAWASAN LINDUNG KOTA BANDAR LAMPUNG Oleh Zahra Yuzinthya Santoso Kondisi Ekologis Kota Bandar Lampung sudah sangat memprihatinkan. Lebih dari 80% bukit di Kota Bandar Lampung sudah mengalami alih fungsi sisa 2 bukit yang masih baik. Fungsi bukit Gunung atau bukit menjadi daerah resapan air yang berguna apabila memasuki musim kemarau agar ketersediaan air tetap terjaga dan tidak mengalami kekeringan dan menjadi daerah resapan air. Hal ini diperlukan tindakan nyata untuk menjaga kawasan lindung Kota Bandar Lampung yang masih tersisa, karena kawasan lindung merupakan pertahanan terakhir untuk menjaga agar Kota Bandar Lampung terhindar dari bencana yang bisa timbul dikarenakan rusaknya lingkungan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Pengawasan DPRD Terhadap Eksploitasi Bukit Kawasan Lindung Kota Bandar Lampung. Metode penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengawasan DPRD Terhadap Peraturan Daerah Bandar Lampung No 10 Tahun 2011 tentang rencana tata ruang wilayah menyangkut Eksploitasi Bukit Kawasan Lindung Kota Bandar Lampung demi melestarikan lingkungan hidup dapat dikatakan kurang efektif dan fungsi pengawasannya tergolong lemah. Hal ini dapat dilihat dari mekanisme tidak memiliki regulasi atau petunjuk yang baku atau standar oprasional prosedur secara tertulis dan jelas tentang pengaturan perbukitan. Kecenderungan implementor yang hanya mengandalkan pegawasan langsung namun tidak memiliki wewenang dalam melakukan pidana atas pelanggaran kerusakan wilayah konservatif merasa butuh banyak perubahan akan kebijakan. Kata Kunci : Pengawasan DPRD, Bukit. ABSTRACT DPRD SUPERVISION OF THE HILL PROTECTED AREA BANDAR LAMPUNG CITY By Zahra Yuzinthya Santoso The ecological condition of Bandar Lampung City is already very alarming. More than 80% of the hills in Bandar Lampung City have undergone conversion, the remaining 2 hills are still in good condition. Function of hills Mountains or hills become water catchment areas that are useful when entering the dry season so that water availability is maintained and does not experience drought and becomes a water catchment area. This requires real action to protect the remaining protected areas of Bandar Lampung City, because the protected area is the last defense to keep Bandar Lampung City from being disaster that can arise due to environmental damage. The purpose of this study was to determine the supervision of the DPRD on the Bukit Protected Area of Bandar Lampung City. The research method used is descriptive research with a qualitative approach. Data collection techniques used are interviews, observation and documentation. The results showed that the DPRD’s supervision of the Bandar Lampung Regional Regulation No. 10 of 2011 concerning the regional spatial plan regarding the exploitation of the protected area of the hill in the city of Bandar Lampung in order to preserve the environment can be said to be less effective and its supervisory function is relatively weak. This can be seen from the mechanism that does not have regulations or standard instructions or standard operating procedures in writing and clearly regarding the regulation of hills. The tendency of implementers who only rely on direct supervision but does not have the authority to carry out criminal offenses for violations of conservative territory feels that many changes in policy are needed. Keywords: DPRD Supervision, Hill.

Jenis Karya Akhir:	Skripsi
Subyek:	300 Ilmu sosial > 320 Ilmu politik (politik dan pemerintahan)
Program Studi:	Fakultas ISIP > Prodi Ilmu Pemerintahan
Pengguna Deposit:	UPT . Teti Novianti
Date Deposited:	11 May 2022 01:15
Terakhir diubah:	11 May 2022 01:15
URI:	http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/60804

Actions (login required)

Lihat Karya Akhir