IMPLEMENTASI OPEN GOVERNMENT MELALUI PARTISIPASI MASYARAKAT PADA FORMULASI KEBIJAKAN (STUDI PADA RAPERDA PENYELENGGARAAN PESANTREN DI PROVINSI LAMPUNG)

WAHYUDI , NPM. 1716041071 (2021) IMPLEMENTASI OPEN GOVERNMENT MELALUI PARTISIPASI MASYARAKAT PADA FORMULASI KEBIJAKAN (STUDI PADA RAPERDA PENYELENGGARAAN PESANTREN DI PROVINSI LAMPUNG). FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK, UNIVERSITAS LAMPUNG.

Preview	File PDF 1. ABSTRAK (ABSTRACT) - WAHYU.pdf Download (11Kb) | Preview
	File PDF 2. SKRIPSI FULL - WAHYU.pdf Restricted to Hanya staf Download (5Mb)
Preview	File PDF 3. SKRIPSI TANPA BAB PEMBAHASAN - WAHYU.pdf Download (4Mb) | Preview

Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)

ABSTRAK IMPLEMENTASI OPEN GOVERNMENT MELALUI PARTISIPASI MASYARAKAT PADA FORMULASI KEBIJAKAN (STUDI PADA RAPERDA PENYELENGGARAAN PESANTREN DI PROVINSI LAMPUNG) Oleh WAHYUDI Keterbukaan pemerintah atau open government merupakan sebuah kebutuhan dasar pada masa teknologi saat ini, tujuan dari adanya open government sendiri dalam kebijakan publik adalah untuk mewujudkan keterbukaan, partisipatif dan akuntabel. Salah satu kebijakan yang sedang dibahas oleh Pemerintah Provinsi Lampung adalah Raperda Penyelenggaraan Pesantren. Lampung merupakan salah satu provinsi yang memiliki pesantren terbanyak di Indonesia, sehingga dibutuhkan aturan khusus agar pondok pesantren memiliki lulusan yang berdaya saiang dan menyelesaikan permasalahan-permasalah di dalam pondok pesantren, yang mana sampai saat ini telah sampai pada tahap perumusan masalah jika dilihat menggunakan pendapat Winarno dari 4 Tahap yaitu perumusan masalah, penyusunan agenda, alternatif kebijakan, dan penetapan kebijakan. Dalam melihat implementasi open government peneliti mengambil satu indikator yaitu partisipasi masyarakat dari 3 indikator open government. Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe studi kasus dengan pendekatan kualitatif, teknik pengumpulan data observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pemerintah Provinsi Lampung telah menerapkan open government dalam hal ini partisipasi masyarakat dengan baik dikarenakan pemerintah telah menyebarkan informasi terkait Proses Pembahasan Raperda pesantren serta mengundang stakeholder yang terkait secara langsung dengan Raperda tersebut. Namun, untuk aktor yang berpartisipasi sendiri masih terbatas karena dalam proses pembahasan, hanya aktor yang diundang yang boleh ikut membahas Raperda Penyelenggaraan Pesantren. Kata kunci: open government, formulasi kebijakan, perumusan masalah, partisipasi masyarakat, pesantren ABSTRACT IMPLEMENTATION OF OPEN GOVERNMENT THROUGH COMMUNITY PARTICIPATION IN THE POLICY FORMULATION (STUDY ON THE RAPERDA FOR THE IMPLEMENTATION OF PESANTREN IN LAMPUNG PROVINCE) By WAHYUDI Open government or open government is a basic requirement in today's technological era. The purpose of having an open government itself in public policy is to create openness, participation, and accountability. One of the policies being discussed by the Lampung Provincial Government is the Raperda on the Implementation of Islamic Boarding Schools. Lampung is one of the provinces that has the most Islamic boarding schools in Indonesia, so special rules are needed so that Islamic boarding schools have graduates who are competent and solve problems in Islamic boarding schools, which until now have reached the problem formulation stage when viewed using Winarno's opinion. From 4 stages, namely problem formulation, agenda setting, policy alternatives, and policy setting. In looking at the implementation of open government, researchers took one indicator, namely community participation, from 3 indicators of open government. The type of research used in this research is a case study type with a qualitative approach, observation data collection techniques, interviews, and documentation. The results of this study indicate that the Lampung provincial government has implemented open government, in this case, community participation well because the government has disseminated information related to the Raperda Discussion Process for pesantren and invited stakeholders who are directly related to the Raperda. However, the participating actors themselves are still limited because in the discussion process, only invited actors may participate in discussing the Raperda on the Implementation of Islamic Boarding Schools. Key words: open government, policy formulation, problem formulation, community participation, Islamic boarding schools

Jenis Karya Akhir:	Skripsi
Subyek:	300 Ilmu sosial
Program Studi:	Fakultas ISIP > Prodi Ilmu Administrasi Negara
Pengguna Deposit:	UPT . Teti Novianti
Date Deposited:	12 May 2022 03:48
Terakhir diubah:	12 May 2022 03:48
URI:	http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/60934

Actions (login required)

Lihat Karya Akhir