KONSOLIDASI TANAH DALAM RANGKA PENGEMBANGAN POTENSI AGROWISATA DI DESA MULYO SARI KABUPATEN PESAWARAN

SALSABIIL HANIIFAH HANUN, 1612011251 (2021) KONSOLIDASI TANAH DALAM RANGKA PENGEMBANGAN POTENSI AGROWISATA DI DESA MULYO SARI KABUPATEN PESAWARAN. Fakultas Hukum, UNIVERSITAS LAMPUNG.

Preview	File PDF ABSTRAK - Salsabila hanifah.pdf Download (12Kb) | Preview
	File PDF SKRIPSI FULL - Salsabila hanifah.pdf Restricted to Hanya staf Download (2524Kb)
Preview	File PDF SKRIPSI TANPA BAB PEMBAHASAN - Salsabila hanifah.pdf Download (1779Kb) | Preview

Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)

Pelaksanaan konsolidasi tanah dikatakan penting sebagai penunjang untuk mengembangkan agrowisata. Sesuai dengan Pasal 1 (1) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Tentang Konsolidasi Tanah, bahwa konsolidasi tanah adalah kebijaksanaan pertanhan mengenai penataan kembali penguasaan tanah untuk meningkatkan kualitas lingkungan dan pemeliharaan sumber daya alam yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat. Namun, pada praktiknya banyak faktor yang menyebabkan belum berhasilnya pelaksanaan konsolidasi tanah. Dalam pelaksanaan konsolidasi tanah, pemerintah dibantu oleh salah satu lembaga pemerintah nonkementrian yaitu Badan Pertanahan Nasional (BPN). Desa Mulyosari, Kecamatan Way Ratai, Kabupaten Pesawaran sedang melakukan kegiatan tersebut dalam rangka meningkatkan potensi wisata. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik serta hambatan yang dihadapi pada saat pelaksanaan konsolidasi tanah di Desa Mulyosari. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan empiris. Sumber data menggunakan data primer dan data sekunder. Pengumpulan data meliputi penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Pengolahan data meliputi editing, seleksi data dan penyusunan data. Analisis data dilakukan secara deskripstif kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa pelaksanaan konsolidasi tanah di Desa Mulyosari, Kecamatan Way Ratai, Kabupaten Pesawaran yang dibantu oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Pesawaran belum terlaksana dengan maksimal, hal ini dikarenakan tahapan-tahapan pada pelaksanaan konsolidasi tanah belum terpenuhi. Faktor penghambat lain yang ditemukan ialah belum adanya kesepakatan besaran sumbangan yang akan disumbangkan oleh peserta konsolidasi tanah serta kurangnya pemahaman dari masyarakat desa mengenai maksud, tujuan, isi, serta manfaat konsolidasi tanah. Kata kunci: Konsolidasi, Pembangunan Daerah, Pariwisata, Tanah The implementation of land consolidation is said to be important as supporting to develop agrotourism. In accordance with Article 1 (1) Regulation of the Minister of Agria and Spatial Planning / Head of the National Land Agency regarding land consolidation, that land consolidation is related to the rearrangement of land tenure to improve the quality of the environment and the maintenance of natural resources involving the active participation of the community. However, in practice, there are many factors that have caused the unsuccessful implementation of land consolidation. In the implementation of land consolidation, the government was assisted by one of the non-precriance government institutions, namely the National Land Agency (BPN). Mulyosari Village, Way Anti District, Pesawaran Regency is carrying out these activities in order to increase tourism potential. This study aims to determine the practices and obstacles faced during the implementation of land consolidation in Mulyosari Village. This study uses a normative and empirical juridical approach. Data sources use primary data and secondary data. Data collection includes literature research and field research. Data processing includes editing, data selection and data preparation. Data analysis is done descriptively qualitatively. The results showed that the implementation of land consolidation in Mulyosari Village, Way Anti District, Pesawaran Regency, which was assisted by the National Land Agency (BPN) of the Pesawaran had not been implemented optimally, this was because the stages of the land consolidation had not been fulfilled. Another inhibiting factor found is the absence of an agreement of a donation that will be contributed by land consolidation participants and the lack of understanding of the village community regarding the purpose, purpose, content, and the benefits of land consolidation. Keywords: Consolidation, Land, regional development, tourism

Jenis Karya Akhir:	Skripsi
Subyek:	300 Ilmu sosial > 340 Ilmu hukum 300 Ilmu sosial > 340 Ilmu hukum > 341 Hukum-hukum negara
Program Studi:	Fakultas Hukum > Prodi Ilmu Hukum S1
Pengguna Deposit:	UPT . Dito Nipati
Date Deposited:	19 May 2022 01:28
Terakhir diubah:	19 May 2022 01:28
URI:	http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/61321

Actions (login required)

Lihat Karya Akhir