SIKAP APARATUR SIPIL NEGARA TERHADAP HAK POLITIK DAN NETRALITAS (Studi ASN Kecamatan Way halim dan Kecamatan Kemiling Pada Pemilihan Kepala Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2020)

Intan Sartika, 1516021038 (2021) SIKAP APARATUR SIPIL NEGARA TERHADAP HAK POLITIK DAN NETRALITAS (Studi ASN Kecamatan Way halim dan Kecamatan Kemiling Pada Pemilihan Kepala Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2020). FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK, UNIVERSITAS LAMPUNG.

[img]
Preview
File PDF
ABSTRAK - intan sartika.pdf

Download (84Kb) | Preview
[img] File PDF
SKRIPSI FULL - intan sartika.pdf
Restricted to Hanya staf

Download (2592Kb)
[img]
Preview
File PDF
SKRIPSI TANPA BAB PEMBAHASAN - intan sartika.pdf

Download (2592Kb) | Preview

Abstrak

Netralitas Aparatur Sipil Negara selalu menjadi perhatian pada setiap pemilihan umum atau pesta demokrasi karena berdasarkan data Badan Pengawas Pemilu menujukan peningkatan angka pelanggaran netralitas ASN dari tahun ke tahun dalam pelaksanaan pesta demokrasi di Indonesia semakin meningkat. Tercatat pada tahun 2015 terdapat kasus netralitas sejumlah 29, meningkat menjadi 55 pada tahun 2016, pada tahun 2017 terdapat 52 kasus kemudian pada tahun 2018 dan 2019 melonjak pesat mencapai angka 507 dan 990 kasus. Tahapan pencalonan Kepala Daerah menjadi salah satu titik rawan pelanggaran terkait netralitas ASN. Hal ini dapat terjadi, mengingat ASN mempunyai peran yang cukup menentukan dalam kemenangan calon Kepala Daerah. Selain itu, jumlah ASN di satu daerah sangat besar, sehingga memiliki posisi yang strategis untuk meraih suara. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui sikap ASN terhadap hak politik dan netralitas dengan menggunakan teori dari Azwar S ( 2011: 23) yang membagi komponen sikap menjadi tiga yakni: Komponen Kognitif, Komponen Afektif dan Komponen Konatif. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu deskriptif kuantitatif. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan kuesioner kepada 54 Responden yang berstatus ASN dan bekerja di wilayah Kecamatan Way Halim dan Kecamatan Kemiling. Hasil penelitian dari aspek kognitif sikap ASN mengenai hak politik dan netralitas cukup tinggi, dan dari aspek Afektif sikap ASN mengenai hak politik dan netralitas memiliki nilai rendah karena banyaknya ketidak puasan terhadap hak politik dan netralitas. Kemudian dari segi aspek konatif sikap ASN mengenai hak politik dan netralitas juga memiliki nilai yang rendah. Kata Kunci : Sikap, Aparatur Sipil Negara, Hak Politik, Netralitas. The neutrality of the State Civil Services is always a concern in every general election or democratic party because based on data from the Election Supervisory Board, it shows that the number of violations of ASN neutrality from year to year in the implementation of democratic parties in Indonesia is increasing. It was recorded that in 2015 there were 29 neutrality cases, increasing to 55 in 2016, in 2017 there were 52 cases then in 2018 and 2019 it jumped rapidly to reach 507 and 990 cases. The stages of nomination for Regional Heads are one of the points prone to violations related to the neutrality of ASN. This can happen, considering that ASN has a decisive role in the victory of regional head candidates. In addition, the number of ASN in one area is very large, so it has a strategic position to win votes. The purpose of this study is to determine the attitude of ASN towards political rights and neutrality by using the theory of Azwar S (2011:23) which divides the attitude components into three namely: Cognitive Component, Affective Component and Conative Component. The method used in this research is descriptive quantitative. Data collection techniques using questionnaires to 54 respondents who have ASN status and work in the Way Halim and Kemiling districts. The results of the study from the cognitive aspect of ASN attitudes regarding political rights and neutrality are quite high, and from the Affective aspect ASN attitudes regarding political rights and neutrality have low values because of the large number of dissatisfaction with political rights and neutrality. Then from the conative aspect, the ASN attitude regarding political rights and neutrality also has a low value. Keywords : Attitude, State Civil Services, Political Rights, Neutrality.

Jenis Karya Akhir: Skripsi
Subyek: 300 Ilmu sosial > 302 Interaksi sosial
Program Studi: Fakultas ISIP > Prodi Ilmu Pemerintahan
Pengguna Deposit: UPT . Desi Zulfi Melasari
Date Deposited: 23 May 2022 01:42
Terakhir diubah: 23 May 2022 01:42
URI: http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/61478

Actions (login required)

Lihat Karya Akhir Lihat Karya Akhir