ANALISIS PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA TERKAIT SUAP DALAM PENERIMAAN CALON ANGGOTA BINTARA POLRI TAHUN 2017 (Studi di Polda Lampung)

Muhammad Sabikhi, 1512011056 (2021) ANALISIS PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA TERKAIT SUAP DALAM PENERIMAAN CALON ANGGOTA BINTARA POLRI TAHUN 2017 (Studi di Polda Lampung). Fakultas Hukum, UNIVERSITAS LAMPUNG.

Preview	File PDF 1. ABSTRAK - ABSTRACT - Kak Dan (17).pdf Download (112Kb) | Preview
	File PDF 2. SKRIPSI FULL - Kak Dan (17).pdf Restricted to Hanya staf Download (1716Kb)
Preview	File PDF 3. SKRIPSI TANPA BAB PEMBAHASAN - Kak Dan (17).pdf Download (1482Kb) | Preview

Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)

Penegakan hukum pidana adalah proses dilakukan upaya untuk menegakkan norma-norma hukum secara nyata dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Praktik tindak pidana suap dalam penerimaan calon Bintara Polri sudah seperti kebudaayaan dalam masyarakat yang pidananya sulit ditegakkan, permasalahan dalam skripsi ini adalah (1) bagaimanakah penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana suap dalam penerimaan calon Bintara Polri, dan (2) Apakah faktor penghambat penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana suap penerimaan calon Bintara Polri Pendekatan masalah yang digunakan adalah yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Narasumber penelitian terdiri dari Kasat Reskrim dan Kabag Sumda Polres Lampung Selatan, Akademisi Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi lapangan, selanjutnya data dianalisis secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa Penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana suap dalam penerimaan calon Bintara Polri bermula pada tahap formulasi yang telah dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Selain itu, tindak pidana suap juga diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap dan jika yang terjerat dari pihak kepolisian maka akan diberikan tambahan sanksi kode etik dari instansi. Faktor penghambat penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana suap dalam penerimaan calon Bintara Anggota Polri adalah pertama faktor Undang-Undang sanksi yang tidak equivalen dengan tindak pidana yang dilarang, penggunaan konsep yang berbeda- beda untuk sesuatu yang sama. Kedua faktor penegak hukum pengetahuan pihak kepolisan dan pihak pengawas kurangnya pemahaman anggota kepolisian dan masyarakat. Ketiga faktor sarana dan prasarana dibutuhkan peralatan dan keuangan yang memadai untuk proses penyidikan dan penyelidikan, sebab minimnya sarana dan prasarana yang memadai menyebabkan penegak hukum yang tidak akan berjalan dengan semestinya di sisi lain teknologi yang masih baru Muhammad Sabikhi dan belum di terapkan secara merata di setiap tahapan-tahapan tes. Keempat faktor masyarakat adalah bahwa rata – rata tingkat kesadaran hukum masyarakat masih rendah. Hal ini dapat di lihat dari banyak nya para pelanggar hukum untuk menghalalkan berbagai cara agar lulus dalam seleksi anggota polri. Kelima faktor masyarakat tidak ingin mengikuti peraturan yang sudah ada, mereka sudah terbiasa dengan aturan sendiri dan mengikuti stigma salah yang telah berkembang di masyarakat sejak lama dan keenam faktor budaya dimana budaya masyarakat di Indonesia yang sebagian masyarakatnya senang mencari jalan yang cepat dan mudah dalam menggapai suatu tujuan, karena mereka menganggap jadi polisi itu memiliki posisi dan masa depan yang cerah di kemudian hari tanpa peduli yang dicapai itu halal atau haram. Saran dalam penelitian ini adalah Pelaksanaan persidangan dalam tindak pidana suap dalam penerimaan calon bintara anggota polri pemberian sanksi pidananya harus di berikan secara maksimal, karena yang terlibat dalam perkara ini adalah Instansi Penegak Hukum. Penerapan sanksi kode etik untuk Anggota Polri diberikan setelah putusan persidangan setelah sanksi di tetapkan oleh hakim agar tidak menguntungkan dari pihak kepolisian, mengingat dari tahap penyelidikan sampai ke penyidikan di periksa oleh anggota polri itu sendiri. Perlu adanya evaluasi dan sosialisasi dari tahun-tahun karena semakin berkembangnya teknologi dalam perekrutan calon anggota, pihak aparat maupun masyarakat harus dituntun mengetahui aturan-aturan hukum yang baru.Pemerintah dan kepolisian harus bekerja sama dalam meningkatkan kualitas calon anggota polri yang unggul. Kata Kunci: Penegakan Hukum Pidana, Tindak pidana Suap, Penerimaan Calon Anggota Bintara Polri Criminal law enforcement is the practice of enforcing legal standards in society and the state in real life. The practice of bribery in the acceptance of National Police Non-Commissioned Officer candidates is similar to a culture in society where the crime is difficult to enforce; the problems in this thesis are (1) how is criminal law enforcement against the crime of bribery in the acceptance of National Police Non- Commissioned Officer candidates enforced, and (2) what are the inhibiting factors for law enforcement. Bribery in the selection of Non-Commissioned Officer candidates is a criminal offense. The topic is approached from both a normative and empirical legal perspective. The Head of the Criminal Investigation Unit and the Head of the Sumda Police of the South Lampung Police, as well as academics from the Criminal Law Department of the Faculty of Law, University of Lampung, served as research resource persons. A literature review and a field research were used to gather data, which was then examined qualitatively. Based on the findings of the research and discussion, it can be concluded that the enforcement of criminal law against bribery in the acceptance of candidates for the National Police Officer begins at the formulation stage, as outlined in Law Number 20 of 2001 amending Law Number 31 of 1999 concerning the eradication of criminal acts. corruption. Furthermore, the crime of bribery is defined in Article 2 of Law No. 11 of 1980 Concerning the Crime of Bribery, and those who are discovered by the police face further penalties under the agency's code of ethics. The first factor in the law of punishments that are not equal to forbidden criminal activities, the use of various conceptions for the same thing, is the obstructing factor in the implementation of criminal legislation against the crime of bribery in admitting applicants for members of the National Police. The police and supervisors' expertise, as well as the members of the police and the community's lack of understanding, are the two variables in law enforcement. Muhammad Sabikhi Because law enforcement cannot function successfully without suitable facilities and infrastructure, the three aspects of facilities and infrastructure necessitate enough equipment and funding for the investigation and investigative process. Stages of testing The average degree of legal awareness in the community is still low, according to the four community criteria. This may be observed in the number of lawbreakers used to support various methods of police officer selection. The five factors of society do not want to follow the existing rules; they are used to their own rules and follow the wrong stigma that has developed in society for a long time; and the sixth is cultural factors, where some people in Indonesia prefer to find a quick and easy way to achieve something purpose, because they believe that being a police officer has a position and a bright future in the future, regardless of whether what is achieved is good or bad; and the cultural factors, where some people prefer to find a quick and easy way. The execution of the trial in the crime of bribery in the acceptance of prospective non-commissioned members of the police, the criminal punishments must be provided to the maximum, because those engaged in this case are Law Enforcement Agencies, are among the suggestions in this research. The implementation of the code of ethics sanctions for members of the police is given after the trial decision, after the judge has set the sanctions so that it is not profitable for the police, considering that the members of the police themselves are examined from the investigation stage to the investigation stage. . There needs to be an evaluation and socialization from the years because of the development of technology in the recruitment of prospective members, the apparatus and the community must be guided to know the new legal rules. Keywords: Enforcement of Criminal Law, Acts of Bribery, Acceptance of Candidates for National Police Officers

Jenis Karya Akhir:	Skripsi
Subyek:	300 Ilmu sosial > 340 Ilmu hukum 300 Ilmu sosial > 340 Ilmu hukum > 345 Hukum pidana
Program Studi:	Fakultas Hukum > Prodi Ilmu Hukum S1
Pengguna Deposit:	UPT . Dito Nipati
Date Deposited:	20 May 2022 07:57
Terakhir diubah:	20 May 2022 07:57
URI:	http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/61520

Actions (login required)

Lihat Karya Akhir