PEMERATAAN PEMBANGUNAN BERBASIS WILAYAH KECAMATAN (Studi Pada Kecamatan Pulau Pisang Dan Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat)

ALLIF PANSZHA RIADI, 1646021021 (2021) PEMERATAAN PEMBANGUNAN BERBASIS WILAYAH KECAMATAN (Studi Pada Kecamatan Pulau Pisang Dan Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat). FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK, UNIVERSITAS LAMPUNG.

Preview	File PDF 1. ABSTRAK-ABSTRACT - Rocket Digital (19).pdf Download (1734Kb) | Preview
	File PDF 2. SKRIPSI FULL - Rocket Digital (56).pdf Restricted to Hanya staf Download (3831Kb)
Preview	File PDF 3. SKRIPSI TANPA BAB PEMBAHASAN - Rocket Digital (56).pdf Download (3833Kb) | Preview

Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)

Kabupaten Pesisir Barat adalah salah satu Kabupaten di Provinsi Lampung dan merupakan daerah tertinggal. Ada 11 Kecamatan di Kabupaten Pesisir Barat namun pembangunan di Pesisir Barat tidak merata terutama pada layanan dasar. Penelitian ini bertujuan ingin mengetahui penyebab terjadinya kesenjangan pembangunan layanan dasar di Kecamatan Pesisir Selatan dan Kecamatan Pulau Pisang. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah pertama pada RPJMD Kabupaten Pesisir Barat belum tercermin adanya pemerataan pembangunan, begitu juga dalam APBD Pesisir Barat 2020 tidak terlihat aspek keadilannya bagi masyarakat Pulau Pisang. Kedua skala prioritas dalam pelaksanaan pembangunan tidak terlihat, padahal Kecamatan Pulau Pisang termasuk daerah terluar yang harus mendapat perhatian khusus dari pemerintah daerah. Usul-usul yang disampaikan melalui Musrenbang Kecamatan Pulau Pisang tidak mendapat perhatian. Kata Kunci : Pemerataan Pembangunan, Layanan Dasar, Implementasi Kebijakan Pesisir Barat Regency is one of the regencies in Lampung Province and is an underdeveloped area. There are 11 sub-districts in Pesisir Barat Regency but development in Pesisir Barat is uneven, especially in basic services.This study aims to determine the cause of the gap in basic service development in Pesisir Selatan District and Pulau Pisang District. This study uses a descriptive type of research with a qualitative approach. The results of this study are that the first RPJMD of Pesisir Barat Regency has not reflected the existence of equitable development, as well as in the 2020 West Coast Regional Budget, there is no visible aspect of justice for the people of Pisang Island. The two priority scales in the implementation of development are not visible, even though Pulau Pisang Subdistrict is the outermost area that must receive special attention from the regional government. The proposals submitted through the Musrenbang in Pulau Pisang sub-district did not receive any attention. Keywords: Equitable Development, Basic Service, Policy Implementation Implementasi

Jenis Karya Akhir:	Skripsi
Subyek:	300 Ilmu sosial > 320 Ilmu politik (politik dan pemerintahan)
Program Studi:	Fakultas ISIP > Prodi Ilmu Pemerintahan
Pengguna Deposit:	UPT . Meda Sulistiana
Date Deposited:	30 May 2022 04:49
Terakhir diubah:	30 May 2022 04:49
URI:	http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/62103

Actions (login required)

Lihat Karya Akhir