EVALUASI PROGRAM BANTUAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI OLEH DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN DI KABUPATEN PESAWARAN

Ahmad febrian arahap, 1416041002 (2021) EVALUASI PROGRAM BANTUAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI OLEH DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN DI KABUPATEN PESAWARAN. FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK, UNIVERSITAS LAMPUNG.

[img]
Preview
File PDF
ABSTRAK - Ahmad Febrian.pdf

Download (559Kb) | Preview
[img] File PDF
SKRIPSI FULL-2 - Ahmad Febrian.pdf
Restricted to Hanya staf

Download (4Mb)
[img]
Preview
File PDF
SKRIPSI TANPA BAB PEMBAHASAN-2 - Ahmad Febrian.pdf

Download (4Mb) | Preview

Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)

Permukiman berasal dari kata housting settlement yang artinya permukiman. Undang-Undang Dasar 1945 BAB XA tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 28 H menjelaskan bahwa tempat tinggal dan lingkungan yang layak adalah hak bagi setiap orang. Saat ini jumlah masyarakat berpenghasilan rendah di Indonesia masih cukup besar, yang menyebabkan banyak tempat tinggal warga yang masuk kategori Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Sebagai upaya untuk mengurangi RTLH dan pemenuhan Program Nasional Pembangunan. Pendataan di Tahun 2017 Rumah tidak layak huni di Kabupaten Pesawaran terdapat 160 rumah di dua kecamatan, adapun kecamatan itu adalah Kecamatan Way Lima dan Kecamatan Gedong Tataan. Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk menganilisis dan mendeskripsikan Implementasi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dalam masyarakat penerima program bantuan rumah tidak layak huni di Kabupaten Pesawaran. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pada evaluasi perencanaan dan pengembangan, serta evaluasi dampak sudah cukup baik. Hal ini dibuktikan dengan adanya rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) dalam jangka waktu 2016-2021 yang kemudian telah dilaksanakan dengan adanya dan bantuan berupa barang seperti batu bata, semen, pasir dan sebagainya dengan jumlah Rp. 17.500.000. Namun, pada evaluasi monitoring dan evaluasi efisiensi masih belum cukup baik, hal ini dikarenakan kurangnya dana APBD dan APBN yang terealisasi dengan jumlah dana yang dianggarkan, sehingga perlu adanya peningkatan agar program rumah tidak layak huni di Kabupaten Pesawaran dapat merata di setiap daerah. Kata Kunci : Dinas Perumahan dan Permukiman, Rumah Tidak Layak Huni, Evaluasi, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Settlement comes from the word housing settlement which means settlement. The UUD 1945 chapter XA concering human rights, Article 28 H explains that a proper place to live and an environment is a right for everyone. Currently, the number of low-income people in Indonesia is still quite large, which causes many residents to live in the category of Uninhabitable Houses (RTLH). As an effort to reduce the RTLH and fulfillment of the National Development Program. Data collection in 2017 Uninhabitable houses in Pesawaran Regency have 160 houses in two sub-districts, the sub-districts are Way Lima District and Gedong Tataan District. The purpose of this research is to analyze and describe the implementation of the Public Housing and Settlement Service Office in the recipient community of the uninhabitable housing program in Pesawaran Regency. The method used in this research is qualitative. The results of this study indicate that the evaluation of planning and development, as well as evaluation of the impact is quite good. This is evidenced by the existence of a regional medium-term development plan (RPJMD) for the period 2016-2021 which has then been implemented with assistance in the form of goods such as bricks, cement, sand and so on with an amount of Rp. 17,500,000. However, the evaluation of monitoring and evaluation of efficiency is still not good enough, this is due to the lack of APBD and APBN funds that are realized with the amount of budgeted funds, so that there is a need for improvement so that the program for uninhabitable houses in Pesawaran Regency can be evenly distributed in each region. Keywords: Department of Housing and Settlements, Uninhabitable Houses, Evaluation, Regional Medium Term Development Plan.

Jenis Karya Akhir: Skripsi
Subyek: 300 Ilmu sosial
Program Studi: Fakultas ISIP > Prodi Ilmu Administrasi Negara
Pengguna Deposit: UPT . Rukiah
Date Deposited: 02 Jun 2022 06:35
Terakhir diubah: 02 Jun 2022 06:35
URI: http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/62416

Actions (login required)

Lihat Karya Akhir Lihat Karya Akhir