ANALISIS KEBIJAKAN ASIMILASI DAN INTEGRASI LAPAS (STUDI PADA PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAM NOMOR 10 TAHUN 2020)

RIA SHELAWATI, 1826061002 (2022) ANALISIS KEBIJAKAN ASIMILASI DAN INTEGRASI LAPAS (STUDI PADA PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAM NOMOR 10 TAHUN 2020). Masters thesis, UNIVERSITAS LAMPUNG.

Preview	File PDF ABSTRAK.pdf Download (4Mb) | Preview
	File PDF TESIS FULL.pdf Restricted to Hanya staf Download (4Mb)
Preview	File PDF TESIS TANPA PEMBAHASAN.pdf Download (4Mb) | Preview

Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)

Saat ini dunia dan Indonesia sedang mengalami wabah yang dikenal dengan Covid-19. Virus ini menimbulkan kepanikan bagi masyarakat tidak menutup kemungkinan menimbulkan kepanikan juga bagi narapidana yang berada didalam lapas, terlebih kondisi lapas yang saat ini sudah over kapasitas dimana tidak memungkinkan para narapidana untuk menjaga jarak. Salah satu kebijakan yang diambil pemerintah dalam menanggulangi penyebaran Covid-19 di lapas adalah diterbitkanya Permenkumham Nomor 10 Tahun 2020. Kebijakan Asimilasi dan Integrasi Lapas ini bertujuan untuk pencegahan dan penanggulangan penyebaran virus Covid-19 dimasa pandemi saat ini. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis kebijakan asimilasi dan integrasi lapas dalam pencegahan dan penanggulangan Penyebaran Covid-19 dengan menggunakan indikator evaluasi kebijakan menurut Dunn dalam (Rusli, 2015) yang terdiri dari efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan/kesamaan, responsivitas dan ketepatan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe deskriptif. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan asimilasi dan integrasi lapas ini sudah berjalan dengan baik. Hal ini ditunjukkan dari 6 (enam) indikator evaluasi kebijakan Dunn, hanya indikator kecukupan dan indikator responsivitas yang masih belum berjalan dengan baik. Dilihat dari indikator kecukupan, masih ada beberapa permasalahan yang belum dapat diselesaikan, sedangkan dari indikator responsivitas, partisipasi masyarakat pada program ini masih sangat rendah dikarenakan ketakutan masyarakat dengan redivis yang dikhawatirkan akan melakukan kejahatan kembali. Rekomendasi dari penelitian ini adalah pihak Kemenkum HAM dan Lapas memberikan pendampingan dan pembinaan yang sangat serius kepada calon penerima asimilasi agar kedepan mereka tidak akan mengulangi tindak pidana kembali. Kata Kunci: Analisis Kebijakan, Evaluasi Kebijakan, Kebijakan Asimilasi Currently the world and Indonesia are experiencing an outbreak known as Covid- 19. This virus causes panic for the public, it does not rule out the possibility of causing panic also for prisoners who are in prisons, especially prison conditions which are currently over capacity which does not allow inmates to keep their distance. One of the policies taken by the government in tackling the spread of Covid-19 in prisons is the issuance of Minister of Law and Human Rights Number 10 of 2020. This Prison Assimilation and Integration Policy aims to prevent and control the spread of the Covid-19 virus during the current pandemic. The purpose of this study was to analyze the assimilation and integration policies of prisons in preventing and overcoming the spread of Covid-19 by using policy evaluation indicators according to Dunn in (Rusli, 2015) consisting of effectiveness, efficiency, adequacy, equity/equality, responsiveness and accuracy. This study uses a qualitative approach with a descriptive type. Data collection techniques through interviews, observation and documentation. The results of the study indicate that the implementation of the assimilation and integration policy of the prison has been going well. This is shown from the 6 (six) indicators of Dunn's policy evaluation, only the adequacy and responsiveness indicators are still not running well. Judging from the adequacy indicator, there are still some problems that have not been resolved, while from the responsiveness indicator, community participation in this program is still very low due to the fear of people with redivis who fear they will commit crimes again. The recommendation from this research is that the Ministry of Law and Human Rights and prisons provide very serious assistance and guidance to prospective assimilation recipients so that in the future they will not repeat the crime again. Keywords: Policy Analysis, Policy Evaluation, Assimilation Policy

Jenis Karya Akhir:	Tesis (Masters)
Subyek:	000 Ilmu komputer, informasi dan pekerjaan umum > 001 Ilmu pengetahuan
Program Studi:	Fakultas ISIP > Prodi Magister Ilmu Administrasi
Pengguna Deposit:	2203392603 . Digilib
Date Deposited:	21 Jun 2022 08:16
Terakhir diubah:	21 Jun 2022 08:16
URI:	http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/63406

Actions (login required)

Lihat Karya Akhir