KEPASTIAN HUKUM TERHADAP PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI (PMDN) DI KOTA BANDAR LAMPUNG (Studi Pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM PTSP) Pemerintah Kota Bandar Lampung)

JANUAR, M. HARIS (2022) KEPASTIAN HUKUM TERHADAP PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI (PMDN) DI KOTA BANDAR LAMPUNG (Studi Pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM PTSP) Pemerintah Kota Bandar Lampung). FAKULTAS HUKUM, UNIVERSITAS LAMPUNG.

Preview	File PDF ABSTRAK.pdf Download (40Kb) | Preview
	File PDF SKRIPSI FULL.pdf Restricted to Hanya staf Download (1693Kb)
Preview	File PDF SKRIPSI FULL TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf Download (1692Kb) | Preview

Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)

ABSTRAK KEPASTIAN HUKUM TERHADAP PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI (PMDN) DI KOTA BANDAR LAMPUNG (Studi Pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM PTSP) Pemerintah Kota Bandar Lampung) Oleh M. HARIS JANUAR Pemerintah Kota Bandar Lampung menerapkan kebijakan melalui Dinas Penanaman Modal dan PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) Kota Bandar Lampung yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Bandar Lampung. Permasalahan dalam penelitian bagaimana kepastian hukum terhadap penanaman modal Dalam Negeri (PMDN) di Kota Bandar Lampung dan faktor-faktor apa saja yang mendukung dan menghambat terhadap kepastian Hukum Terhadap Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) di Kota Bandar Lampung. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan didukung dengan penelitian lapangan. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa kepastian hukum terhadap penanaman modal Dalam Negeri (PMDN) di Kota Bandar Lampung, penyelenggaraan penanaman modal telah dilimpahkan kepada Pemerintah Daerah dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan masalah penanaman modal tetap menjadi kewenangan pemerintah daerah yang mana Pemerintah Provinsi juga dapat memberikan pelayanan administrasi penanaman modal termasuk lintas kabupaten/kota, dan dilimpahkan juga kepada pemerintah kabupaten/kota untuk memberikan pelayanan administrasi penanaman modal. Faktor-faktor yang mendukung terhadap kepastian Hukum Terhadap Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) di Kota Bandar Lampung adalah adanya berbagai langkah debirokrasi dan deregulasi yang dilakukan Pemerintah Kota Bandar Lampung terus dilanjutkan untuk menciptakan efisiensi berusaha dan berinvestasi termasuk konsistensi aturan dan kepastian hukum untuk meminimalisir ketidakpastian berusaha bagi investor penanam modal diantaranya, membentuk forum komunikasi kegiatan investasi usaha swasta dan asing. Faktor penghambat adalah terkait perizinan penanaman modal yaitu tidak efisiennya pengurusan perizinan usaha. Investor seringkali dibebani oleh Peraturan yang tumpang tindih, panjangnya rantai birokrasi yang berbelit-belit sehingga membutuhkan waktu yang cukup lama, pungutan liar, merupakan beban yang besar bagi pengusaha. Kata Kunci: Kepastian Hukum, Penanaman Modal Dalam Negeri. ABSTRACT LEGAL CERTAINTY TOWARD DOMESTIC INVESTMENT (PMDN) IN BANDAR LAMPUNG CITY (Study at the One Stop Integrated Service Investment Service (DPM PTSP) of Bandar Lampung City Government) By M. HARIS JANUAR The Bandar Lampung City Government implements policies through the Bandar Lampung City Investment Office and PTSP (One Stop Integrated Service) which serve as guidelines for implementing programs and activities for the Bandar Lampung City Investment Office and PTSP. The problem in the research is how the legal certainty of Domestic Investment (PMDN) in Bandar Lampung City and what factors support and hinder the legal certainty of Domestic Investment (PMDN) in Bandar Lampung City. The type of research used in this research is normative with a statutory approach and is supported by field research. The data obtained were then analyzed qualitatively. The results of the research and discussion show that legal certainty for Domestic Investment (PMDN) in Bandar Lampung City, the implementation of investment has been delegated to the Regional Government in Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government which states that investment issues remain the authority of the regional government. which the Provincial Government can also provide investment administration services, including across districts/cities, and delegated also to district/city governments to provide investment administration services. Factors that support the legal certainty of Domestic Investment (PMDN) in Bandar Lampung City are the existence of various bureaucratic and deregulation steps carried out by the Bandar Lampung City Government to continue to create business and investment efficiency including consistency of rules and legal certainty to minimize uncertainty doing business for investors, among others, establishing a communication forum for private and foreign business investment activities. The inhibiting factor is related to investment licensing, namely the inefficient management of business licenses. Investors are often burdened by overlapping regulations, long convoluted bureaucratic chains that take a long time, illegal levies, are a big burden for entrepreneurs. Keywords: Legal Certainty, Domestic Investment.

Jenis Karya Akhir:	Skripsi
Subyek:	300 Ilmu sosial > 340 Ilmu hukum > 346 Hukum privat, hukum perdata
Program Studi:	Fakultas Hukum > Prodi Ilmu Hukum S1
Pengguna Deposit:	2203399157 . Digilib
Date Deposited:	24 Jun 2022 09:06
Terakhir diubah:	24 Jun 2022 09:06
URI:	http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/63775

Actions (login required)

Lihat Karya Akhir