PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN PENGGUNA JASA LAUNDRY KILOAN ATAS KELALAIAN PELAKU USAHA JASA LAUNDRY DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN (Studi Pada Usaha Jasa Laundry Kampung Baru Kecamatan Labuan Ratu)

TRINGGANIS NOVIANTI, 1512011231 (2022) PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN PENGGUNA JASA LAUNDRY KILOAN ATAS KELALAIAN PELAKU USAHA JASA LAUNDRY DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN (Studi Pada Usaha Jasa Laundry Kampung Baru Kecamatan Labuan Ratu). FAKULTAS HUKUM, UNIVERSITAS LAMPUNG.

[img]
Preview
File PDF
ABSTRAK.pdf

Download (300Kb) | Preview
[img] File PDF
SKRIPSI FULL.pdf
Restricted to Hanya staf

Download (4Mb)
[img]
Preview
File PDF
SKRIPSI TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf

Download (3874Kb) | Preview

Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)

Usaha jasa laundry semakin marak, sebagaimana dilihat dari satu wilayah usaha jasa laundry di Kampung Baru Kecamatan Labuan Ratu. Perjanjian jasa laundry yang dilakukan antara pelaku usaha jasa laundry dengan konsumen pengguna jasa laundry melahirkan satu perikatan berupa pelaksanaan hak dan kewajiban secara timbal balik, konsumen membayar jasa pelaku usaha laundry dengan harapan mendapatkan kondisi pakaian yang rapih, bersih dan wangi. Kadangkala dalam proses pencucian sampai dengan selesai hasilnya tidak sesuai dengan yang diinginkan konsumen. Permasalahan dalam penelitian ini yaitu pelaksanaan hak dan kewajiban antara pelaku usaha jasa laundry dengan konsumen pengguna jasa laundry, dan pelaksanaan tanggung jawab pelaku usaha jasa laundry serta upaya hukum yang dilakukan konsumen pengguna jasa laundry atas kerugian yang disebabkan oleh pelaku usaha jasa laundry. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif terapan dengan tipe deskriptif. Pendekatan masalah dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris. Data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh dari lokasi penelitian dan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Data tersebut kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa pelaksanaan hak dan kewajiban antara pelaku usaha jasa laundry dan konsumen pengguna jasa laundry belum berjalan seimbang sebagaimana yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pelaksanaan tanggung jawab yang dilakukan pelaku usaha jasa laundry belum memadai sesuai yang diinginkan konsumen. Upaya hukum yang dilakukan konsumen pengguna jasa laundry di luar pengadilan dengan cara musyawarah dan secara damai. Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Perlindungan Konsumen, Pelaku Usaha Jasa Laundry Laundry services are more frequent business, as seen from one region services business laundry at Kampung Baru districts Labuan Ratu. The agreement was conducted between people dry cleaning business operators laundry services with consumers users laundry gave birth to one engagements in form of the implementation of the rights and the reciprocal obligations, consumers to pay services business players laundry in the hope of obtaining the condition of a garment in , clean and fragrant . Sometimes in the process of leaching until with a finish outcome is not in accordance with desired consumers. The problem in this research is the implementation rights and obligations among business men and consumers, and the implementation of the responsibility of businesses laundry services as well as the law by consumer laundry users for damages caused by laundry services busines. The type of research used in this study is applied normqtive with descriptive type. The question in this study is empirical juridical. The data used are primary data obtained from the research location and secondary data consisting of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. The data is then analyzed qualitatively. The results of research and discussion shows that the implementation of the rights and obligations of laundry services between business operators and consumers laundry users has not been balanced as Undang-Undang Number 8 Years set in 1999 on consumer protection. The implementation of the responsibility that people dry cleaning business does not yet sufficient as desirable consumers. Legal remedy conducted consumer laundry service users out of court with a deliberative manner and in peace. Keywords: Legal protection, consumer protection, business players services laundry

Jenis Karya Akhir: Skripsi
Subyek: 300 Ilmu sosial > 340 Ilmu hukum
300 Ilmu sosial > 340 Ilmu hukum > 346 Hukum privat, hukum perdata
Program Studi: Fakultas Hukum > Prodi Ilmu Hukum S1
Pengguna Deposit: 2203827232 . Digilib
Date Deposited: 28 Jun 2022 06:27
Terakhir diubah: 28 Jun 2022 06:27
URI: http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/63984

Actions (login required)

Lihat Karya Akhir Lihat Karya Akhir