ANALISIS PELAKSANAAN ASESMEN TERPADU SEBAGAI UPAYA REHABILITASI PENGGUNA NARKOTIKA

KALVARI YAN SITUMORANG , 1812011247 (2022) ANALISIS PELAKSANAAN ASESMEN TERPADU SEBAGAI UPAYA REHABILITASI PENGGUNA NARKOTIKA. FAKULTAS HUKUM, UNIVERSITAS LAMPUNG.

Preview	File PDF 1. ABSTRAK-ABSTRACT.pdf Download (70Kb) | Preview
	File PDF 2. SKRIPSI FULL.pdf Restricted to Hanya staf Download (2986Kb)
Preview	File PDF 3. SKRIPSI TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf Download (2765Kb) | Preview

Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)

Narkotika merupakan sebuah ancaman besar bagi keberlangsungan hidup sebuah bangsa. Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur bahwa pecandu narkotika dan korban penyalahguna narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial. Pengaturan tersebut membuka peluang bagi orang yang sedang dalam proses hukum terkait kasus narkotika untuk mengajukan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Dapat atau tidaknya menjalani proses rehabilitasi pada tahap penyidikan dan penuntutan akan tergantung kepada proses asesmen yang dilakukan. Proses asesmen ini berperan penting dalam menentukan rehabilitasi terhadap penyalahguna narkotika. Namun dalam pelaksanaan asesmen terpadu di lapangan tentu saja tidak seluruhnya berjalan dengan baik dan lancar, terdapat beberapa hambatan yang membuat belum optimalnya pelaksanaan asesmen terpadu ini. Permasalahan dalam penelitian ini adalah pelaksanaan asesmen terpadu sebagai upaya rehabilitasi pengguna narkotika dan faktor yang menghambat pelaksanaan asesmen terpadu sebagai upaya rehabilitasi pengguna dan narkotika. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dan yuridis empiris. Narasumber dalam penelitian ini terdiri dari Penyidik Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung, Psikolog Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung dan Dosen pada Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung. Prosedur pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan dan studi lapangan. Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis dengan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa terhadap pengguna narkotika yang menjalani proses hukum pada tahap penyidikan atau penuntutan dapat menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial setelah melalui proses asesmen terpadu. Asesmen terpadu merupakan strategi untuk mengefektifkan penegakan tindak pidana narkotika dengan menekan angka permintaan melalui upaya rehabilitasi bagi pengguna narkotika. Proses asesmen dilaksanakan oleh Tim Asesmen Terpadu (TAT) yang terdiri dari Tim Hukum dan Tim Dokter. Melalui Tim Asesmen Terpadu akan ditentukan apakah seorang tersangka atau terdakwa penyalahguna narkotika sebagai pengguna atau justru sebagai pengedar, serta melalui Tim Medis akan diuji kandungan serta tingkat keparahan pengguna narkotika. Apabila berdasarkan pemeriksaan Tim Asesmen Terpadu diputuskan dapat menjalani rehabilitasi medis, maka tersangka atau terdakwa pengguna narkotika akan diserahkan ke lembaga rehabilitasi. Pelaksanaan asesmen terpadu tidak selalu berjalan dengan baik, ditemukan beberapa hambatan yang berasal dari faktor hukum, penegak hukum, sarana dan masyarakat. Saran yang dapat penulis sampaikan adalah perlunya memasukkan ketentuan mengenai asesmen terpadu kedalam substansi Undang-Undang Narkotika yang akan datang, perlunya peningkatan kerjasama antara aparat penegak hukum dan instansi pemerintah agar terbentuk sinergitas yang baik dalam pelaksanaan asesmen terpadu, perlu melibatkan Pemerintah Daerah dalam hal penyediaan sarana dan fasilitas rehabilitasi serta perlunya menggencarkan sosialisasi kepada masyarakat. Kata kunci: Asesmen Terpadu, Rehabilitasi, Narkotika.

Jenis Karya Akhir:	Skripsi
Subyek:	300 Ilmu sosial > 340 Ilmu hukum > 345 Hukum pidana
Program Studi:	Fakultas Hukum > Prodi Ilmu Hukum S1
Pengguna Deposit:	2203425306 . Digilib
Date Deposited:	01 Jul 2022 01:00
Terakhir diubah:	01 Jul 2022 01:00
URI:	http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/64030

Actions (login required)

Lihat Karya Akhir