INDEPENDENSI HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA DIBAWAH MINIMUM KHUSUS PADA TINDAK PIDANA NARKOTIKA (Studi Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2018/PN Kla)

MUHAMMAD ZOFRAN, 1812011131 (2022) INDEPENDENSI HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA DIBAWAH MINIMUM KHUSUS PADA TINDAK PIDANA NARKOTIKA (Studi Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2018/PN Kla). FAKULTAS HUKUM, UNIVERSITAS LAMPUNG.

Preview	File PDF 1. ABSTRAK.pdf Download (3033Kb) | Preview
	File PDF 2. SKRIPSI FULL.pdf Restricted to Hanya staf Download (3032Kb) | Minta salinan
Preview	File PDF 3. SKRIPSI TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf Download (3034Kb) | Preview

Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)

ABSTRAK INDEPENDENSI HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA DIBAWAH MINIMUM KHUSUS PADA TINDAK PIDANA NARKOTIKA (Studi Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2018/PN Kla) Oleh MUHAMMAD ZOFRAN Dalam Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2018/PN.Kla hakim memberi putusan terhadap Terdakwa Setiyadi bin Legimin yaitu dengan hanya dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan dan tidak ada denda yang harus terdakwa bayar. Hal ini menunjukkan bahwa Hakim telah menjatuhkan putusan di bawah minimum ancaman pidana yang termuat dalam undang-undang. Dasar independensi hakim dijamin di dalam konstitusi pada Pasal 24 UUD NRI 1945 dan Penjatuhan pidana dapat dikatakan cermin peradilan pidana, apabila proses peradilan yang berakhir dengan penjatuhan pidana itu berjalan sesuai dengan asas peradilan. Permasalahan dalam skripsi ini adalah Apa yang menjadi dasar independensi hakim dalam menjatuhkan pidana dibawah ancaman minimum dan Apakah putusan yang dijatuhkan oleh hakim telah sesuai dengan fakta-fakta persidangan. Pendekatan Masalah yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Sumber data: Data Primer dan Data Skunder. Narasumber: Hakim pada Pengadilan Negeri Kalianda, Jaksa pada Kejaksaan Negeri Lampung Selatan, Anggota Reserse Narkoba Polres Lampung Selatan dan Akademisi Fakultas Hukum bagian Hukum Pidana pada Universitas Lampung. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa: Dasar Independensi Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Dibawah Ancaman Minimum adalah Rumusan Hukum Rapat Pleno KamarMahkamah Agung Repulik Indonesia Tahun 2015, pada bagian A, tentang Rumusan Hukum Kamar Pidana, pada angka 1 tentang Narkotika. Penjatuhan pidana dibawah minimal khusus dalam Putusan Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 90/Pid.Sus/2018/PN.Kla dikarenakan Terdakwa menguasai narkotika jenis shabu tersebut dengan jumlah barang bukti yang relatif kecil, karena Narkotika jenis sabu yang dimiliki Terdakwa hanya dengan berat netto 0,0414 (nol koma nol empat satu empat) gram, yang merupakan sisa dari barang bukti dengan Muhammad Zofran berat netto 0,0503 (nol koma nol lima nol tiga) gram 0,061 gram yang termasuk jumlah yang relatif sedikit. Putusan yang Dijatuhkan oleh Hakim dengan Fakta- fakta Persidangan bahwa memperhatikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, khususnya fakta bahwa Narkotika jenis sabu yang dibeli oleh Terdakwa relatif kecil. Narkotika jenis sabu yang dibeli oleh Terdakwa tersebut ditujukan untuk digunakan sendiri bersama temannya dan tidak terdapat fakta yang menunjukkan bahwa Terdakwa terlibat di dalam penyediaan, penyimpanan maupun peredaran Narkotika. Terdakwa telah beberapa kali menggunakan Narkotika jenis sabu. Saran dalam penelitian ini adalah agar peraturan perundang-undangan tersebut harus jelas dan tegas demi terwujudnya tujuan hukum yakni kepastian, kemanfaatan dan keadilan sehingga hakim tidak melakukan penafsiran/penemuan hukum yang akan menimbulkan disparitas dalam penjatuhan pidana. Hendaknya hakim selalu berusaha untuk meningkatkan diri, menambah pengalaman dan menajamkan analisis untuk dapat menentukan faktor yang dianggap rasional untuk dijadikan dasar pertimbangan putusannya guna mencapai putusan yang memiliki rasa keadilan. Dengan kata lain jenis pidanabila dilihat dari tujuannya lebih mengarah pada pencegahan agar orang tidak melakukan kejahatan, bukan bertujuan mencegah agar kejahatan itu tidakterjadi lagi. Kata Kunci: Independensi, Minimum Khusus, Tindak Pidana Narkotika. ABSTRACT INDEPENDENCE OF JUDGES IN IMPOSING CRIMINALS BELOW THE SPECIAL MINIMUM ON NARCOTICS CRIMES (Study of Decision Number 90/Pid.Sus/2018/PN Kla) By MUHAMMAD ZOFRAN In Decision Number 90/Pid.Sus/2018/PN.Kla the judge gave a decision against the Defendant Setiyadi bin Legimin, namely by only being sentenced to prison for 1 (one) year 5 (five) months and no fines had to be paid by the defendant. This shows that the judge has handed down a decision below the minimum criminal threat contained in the law. The basis for the independence of judges is guaranteed in the constitution in Article 24 of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and the imposition of a crime can be said to be a mirror of criminal justice, if the judicial process that ends with the imposition of a criminal proceeds in accordance with the principles of justice. The problem in this thesis is what is the basis for the independence of the judge in imposing a criminal under the minimum threat and whether the decision handed down by the judge is in accordance with the facts of the trial. The problem approach used in this research is a normative juridical approach and an empirical juridical approach. Data sources: Primary Data and Secondary Data. Resource persons: Judges at the Kalianda District Court, Prosecutors at the South Lampung District Prosecutors, members of the South Lampung Police Narcotics Investigation and Academics from the Faculty of Law in the Criminal Law Division at the University of Lampung. The results of the research and discussion show that: The basis for the independence of judges in imposing crimes under the minimum threat is the legal formulation of the 2015 plenary meeting of the Supreme Court of the Republic of Indonesia, in part A, on the formulation of the law of the criminal chamber, in point 1 on narcotics. The criminal conviction under the specific minimum in the Kalianda District Court Decision Number 90/Pid.Sus/2018/PN.Kla was because the Defendant controlled the methamphetamine narcotics with a relatively small amount of evidence, because the methamphetamine-type narcotics owned by the Defendant only weighed 0, 0414 (zero point zero four one four) grams, which is the Muhammad Zofran remainder of the evidence with a net weight of 0.0503 (zero point zero five zero three) grams 0.061 grams which includes a relatively small amount. The verdict handed down by the judge with the facts of the trial that pays attention to the facts that were revealed at the trial, in particular the fact that the narcotics type of methamphetamine purchased by the defendant was relatively small. The methamphetamine type purchased by the Defendant was intended to be used alone with his friends and there are no facts indicating that the Defendant was involved in the supply, storage or distribution of Narcotics. The defendant had several times used methamphetamine. The suggestion in this research is that the laws and regulations must be clear and firm for the realization of the legal objectives, namely certainty, expediency and justice so that judges do not interpret/find laws that will cause disparities in criminal convictions. Judges should always try to improve themselves, add experience and sharpen analysis to be able to determine factors that are considered rational to be used as the basis for considering their decisions in order to reach decisions that have a sense of justice. In other words, the type of crime when viewed from the point of view of its purpose is more directed at preventing people from committing crimes, not aiming to prevent the crime from happening again. Keywords: Independence, Special Minimum, Narcotics Crime.

Jenis Karya Akhir:	Skripsi
Subyek:	300 Ilmu sosial > 340 Ilmu hukum > 345 Hukum pidana
Program Studi:	Fakultas Hukum > Prodi Ilmu Hukum S1
Pengguna Deposit:	2203571300 . Digilib
Date Deposited:	05 Jul 2022 01:32
Terakhir diubah:	05 Jul 2022 01:32
URI:	http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/64059

Actions (login required)

Lihat Karya Akhir