HAYKAL AHMADI KAUTSAR, 1852011027 (2022) PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENYEBARAN DATA DAN DOKUMEN PRIBADI NASABAH OLEH PERUSAHAAN PINJAMAN ONLINE (Studi Kasus Pada Wilayah Kepolisian Daerah Lampung). FAKULTAS HUKUM, UNIVERSITAS LAMPUNG.
|
File PDF
1. ABSTRAK.pdf Download (113Kb) | Preview |
|
File PDF
2. SKRIPSI FULL.pdf Restricted to Hanya staf Download (3434Kb) | Minta salinan |
||
|
File PDF
3. SKRISPI TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf Download (3367Kb) | Preview |
Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)
Pesatnya perkembangan teknologi di berbagai sektor menyebabkan mudahnya masyarakat dalam mengakses suatu layanan di berbagai macam sektor, salah satunya pinjaman dana keuangan atau yang lebih dikenal dengan nama financial technology disingkat dengan sebutan fintech, adalah inovasi baru dalam lembaga keuangan bukan bank. Dalam praktiknya pesatnya perkembangan fintech banyak memberikan manfaat bagi perekonomian nasional baik sebagai pelaku usaha atau konsumennya. Pemberian pinjaman dana dalam fintech lending mampu didapatkan dengan syarat dan ketentuan yang lebih mudah, cepat dan fleksibel sehingga dapat dijadikan sebagai alternatif sumber pembiayaan masyarakat. Dalam praktiknya terdapat perusahaan pinjaman online yang melaukan tindak pidana penyebaran data dan dokumen pribadi terhadap nasabah yang telat membayar kewajibannya. Permasalahan penelitian ini : (1). Bagaimana penegakan hukum pidana terhadap pelaku penyebaran dokumen dan data pribadi terhadap nasabah oleh perusahaan pinjaman online (2). Apakah faktor-faktor yang menghambat penegakan hukum pidana terhadap penyebaran dokumen dan data pribadi terhadap nasabah oleh perusahaan pinjaman online Penelitian ini menggunakan pendekaran yuridis normatif dan yuridis empiris. Narasumber terdiri dari Penyelidik Kepolisian Daerah Lampung Subdikrimsus Cyber Crime, Pegawai Otoritas Keuangan Provinsi Lampung, dan Akademisi Fakultas Hukum Universitas Lampung. Pengumpulan data dengan studi lapangan dan studi pustaka. Analisis data dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana penyebaran data dan dokumen pribadi nasabah masih kurang optimal, seperti dalam tahap formulasi bahwa peraturan perundangundagan harus memberikan efek jera terhadap pelaku, karena undang-undang yang berlaku saat ini adalah Undang-undng ITE, padahal harus ada Undang-undang tentang perlindungan data pribadi agar lebih jelasnya penegakan hukumnya belum memberikan efek jera terhadap pelaku dikarenakan kasus ini sering berulang serta hanya ditunjang POJK NO.77/POJK.01/2016. selanjutnya dalam tahap aplikasi ini sebetulnya kepolisian belum bersikap responsif dalam hal mengungkapkan kasus-kasus penyebaran data dan dokumen pribadi oleh pinjaman online, terkait faktor yang mempengaruhi penegakan hukum pidana terdapat dua faktor dominan yang mempengaruhi pengegakan hukum pidana, yaitu faktor hukum dan faktor masyarakat Adapun saran dari penelitian ini adalah segera dibentuknya RUU Perlindungan Data Pribadi, sehingga ada aturan yang jelas terkait tindak pidana penyebaran data dan dokumen pirbadi, perlunya pemberian edukasi ke masyarakat secara konsisten dan berkelanjutan tentang perlindungan data pribadi sehingga masyarakat memahami pentingnya menjaga dan melindungi data pribadi, serta melakukan penelitian dulu sebelum menggunakan fasilitas pinjaman online. Kata Kunci : Penegakan Hukum Pidana, Penyebaran Data dan Dokumen Pribadi, Pinjaman Online
Jenis Karya Akhir: | Skripsi |
---|---|
Subyek: | 300 Ilmu sosial > 340 Ilmu hukum |
Program Studi: | Fakultas Hukum > Prodi Ilmu Hukum S1 |
Pengguna Deposit: | 2203403238 . Digilib |
Date Deposited: | 05 Aug 2022 02:14 |
Terakhir diubah: | 05 Aug 2022 02:14 |
URI: | http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/64451 |
Actions (login required)
Lihat Karya Akhir |