Hasnaa Niditya Rosyaadah, 1712011155 (2022) ANALISIS KEBIJAKAN PELAKSANAAN PIDANA PENJARA NARAPIDANA TRANSGENDER DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN (Studi Pada Rutan Polda Metro Jaya Jakarta). FAKULTAS HUKUM, UNIVERSITAS LAMPUNG.
|
File PDF
1. ABSTRAK.pdf Download (13Kb) | Preview |
|
File PDF
2. SKRIPSI FULL.pdf Restricted to Hanya staf Download (2231Kb) |
||
|
File PDF
3. SKRIPSI TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf Download (2099Kb) | Preview |
Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)
Pada dasarnya manusia yang lahir dibedakan menjadi dua jenis kelamin atau bisa disebut dengan sex, yaitu laki-laki dan perempuan. Seiring perkembangan zaman, orientasi gender mulai mengalami perubahan. Perubahan orientasi gender terlihat dapat terlihat dari sifat setiap individu tersebut, laki-laki berperilaku seperti perempuan dan perempuan berperilaku seperti laki-laki. Transgender adalah istilah yang digunakan kepada seseorang atau sekelompok orang dimana berfikir, berperilaku, merasa atau terlihat tidak sesuai dengan gendernya yang seharusnya. Bagi masyarakat Indonesia transgender adalah hal yang masih sangat tabu. Kerasnya hidup di Negara yang sulit menerima keberadaan mereka, membuat kaum minoritas ini harus berusaha mempertahankan hidup mereka. Berbagai cara di lakukan agar mereka tetap bisa menyambung hidup, bahkan dengan melakukan tindak pidana. Namun karena status mereka yang sebagai transgender membuat pihak berwajib kebingungan dalam melakukan penahanannya. Pendekatan masalah yang digunakan adalah yuridis normatif dan yuridis empiris. Sumber dan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Narasumber pada penelitian ini terdiri dari Wakil Ketua Rutan Polda Metro Jaya Jakarta dan Bagian Pengamanan Tahanan Rutan Polda Metro Jaya Jakarta. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan bahwa tidak adanya perlakuan khusus bagi narapidana berstatus transgender. Semua narapidana lakilaki maupun perempuan bahkan transgender sekalipun di perlakukan sama tanpa ada diskriminasi baik tindak pidana umum maupun tindak pidana khusus. Tidakadanya perlakuan khusus terhadap narapidana trandgender karena dikhawatirkan akan terjadi kecemburuan dari narapidana lainnya. Hal ini dapat mengakibatkan adanya konflik didalam rutan antar narapidana seperti terjadinya pembullyan atau bahkan pelecehan seksual terhadap narapidana transgender. Indonesia belum memiliki aturan mengenai pemidanaan bagi para pelaku tindak pidana yang bertsatus transgender, karena seperti yang diketahui bahwa transgender di Indonesia masih di anggap sangat tabu dan sebuah penyimpangan/kelainan mental. Hal ini menyebabkan terjadinya kekosongan hukum mengenai aturan penahanan dan pelaksanaan pidana penjara bagi transgener yang melakukan tidak pidana. Kekososngan hukum yang terjadi ini karena transgender merupakan fenomena baru dalam perkembangan masyarakat di Indonesia. Kekosongan hukum ini menyebabkan masalah tersendiri bagi Negara, pasalnya tidak adanya kepastian hukum yang dapat diberikan oleh Negara terhadap pelaku tindak pidana transgender dalam penempatannya. Pelaksanaan pidana penjara yang dijalani oleh narapidana transgender terkadang masih mengalami simpang siur. Karena tidak adanya aturan yang mengatur, pemerintah seharusnya bisa mengganti sanksi pidana penjara terhadap narapidana transgender. Pidana alternative adalah salah satu solusi yang dapat diberikan kepada narapidana transgender selain pidana penjara. Saran dalam penelitian ini adalah pihak kepolisian seharusnya membuat kebijakan jika ada narapidana transgender, penempatan dan pelaksanaan pidana penjaranya berdasarkan kartu tanda pensusuknya atau berdasarkan putusan hakim. Selain itu dalam menentukan kebijakan, pemerintah bisa menerapkan pidana alternatif terhadap narapidana transgender selain pidana penjara seperti sanksi kerja sosial, sanksi pendidikan, dan sanksi pengawasan di luar penjara. Kata Kunci : Kebijakan, Penjara, Transgender
Jenis Karya Akhir: | Skripsi |
---|---|
Subyek: | 300 Ilmu sosial > 340 Ilmu hukum > 345 Hukum pidana |
Program Studi: | Fakultas Hukum > Prodi Ilmu Hukum S1 |
Pengguna Deposit: | 2203602174 . Digilib |
Date Deposited: | 08 Aug 2022 03:23 |
Terakhir diubah: | 08 Aug 2022 03:23 |
URI: | http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/64550 |
Actions (login required)
Lihat Karya Akhir |