SANKSI PIDANA SEBAGAI ULTIMUM REMEDIUM DALAM PERKARA PAJAK RESTORAN DENGAN PENGGUNAAN TAPPING BOX DI BANDAR LAMPUNG

MARISSA ARYSTA, 1842011014 (2022) SANKSI PIDANA SEBAGAI ULTIMUM REMEDIUM DALAM PERKARA PAJAK RESTORAN DENGAN PENGGUNAAN TAPPING BOX DI BANDAR LAMPUNG. FAKULTAS HUKUM, UNIVERSITAS LAMPUNG.

Preview	File PDF 1. ABSTRAK.pdf Download (8Kb) | Preview
	File PDF 2. SKRIPSI FULL.pdf Restricted to Hanya staf Download (4Mb) | Minta salinan
Preview	File PDF 3. SKRIPSI TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf Download (4Mb) | Preview

Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)

Sanksi pidana sebagai ultimum remedium merupakan suatu asas dalam hukum pidana yang berfungsi sebagai upaya terakhir dalam hal penegakan hukum. Dalam kebijakan yang mengatur mengenai Undang-Undang (UU) perpajakan di Indonesia, definisi dari ultimum remedium sendiri tidak dijelaskan secara eksplisit, namun penerapan atas asas ultimum remedium di Indonesia telah muncul sejak masa reformasi pajak jilid pertama pada 1983 dan disampaikan secara implisit. Berhubung dengan perkara pajak restoran yang tidak mengoptimalkan penggunaan tapping box di Bandar Lampung sesuai dengan peraturan daerah kota Bandar Lampung Nomor 06 tahun 2018 (Sistem Pembayaran Pajak Daerah secara Elektronik [E-Billing]) telah mengatur penggunaan tapping box sebagai alat transaksi pajak. Mengakibatkan suatu opsi dimana sanksi administrasi dan sanksi pidana sebagai asas ultimum remedium bisa saling terlibat dalam kasus tersebut. Permasalahan yang akan diteliti yaitu pertama bagaimanakah penerapan sanksi pidana sebagai ultimum remedium dalam perkara pajak restoran dengan penggunaan tapping box dan mengapa sanksi pidana dalam perkara pajak restoran dengan penggunaan tapping box dapat dikatakan sebagai ultimum remedium. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian yuridis normatif dan yuridis empiris. Prosedur pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan dari sumber bahan hukum primer dan sekunder, merangkum beberapa catatan terhadap buku-buku peraturan perundang-undangan serta literatur lainnya dilakukan untuk mengumpulkan data, dan analisis bahan hukum dengan deskriptif kualitatif dengan menggunakan argumentasi hukum melalui wawancara secara langsung terhadap narasumber dalam penelitian ini yang terdiri dari Kepala BPPRD Kota Bandar Lampung, Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung serta Dosen Bagian Hukum Administrasi Fakultas Hukum Universitas Lampung. Hasil penelitian dan pembahasan yang didapat mengenai kasus perkara yang penulis teliti ini ialah bahwa asas ultimum remedium berperan dalam proses penyelesaian perkara tersebut sebagai posisi upaya terakhir manakala jika sanksi admnistrasi tidak mampu untuk menyelesaikan kasus tersebut. Kasus pada bakso Son Haji Sony awalnya telah melewati berbagai proses dari penyegelan sementara, surat peringatan dari BPPRD Bandar Lampung hingga penyegelan berlanjut dikarenakan tidak ada gubrisan dari pihak resto tersebut. Memungkinkan kasus ini akan berlanjut ke ranah pidana atau asas ultimum remedium sebagai upaya atau jalan terakhir ketika peringatan serta sanksi administrasi tidak mampu untuk menyelesaikan kasus tersebut. Namun pada akhirnya pihak resto menyetujui untuk melunasi pajak yang tidak dibayarkan serta denda sesuai dengan jumlah yang ditentukan oleh BPPRD kota Bandar Lampung. Oleh sebabnya kasus ini resmi terhenti hanya pada sanksi administrasi. Sanksi pidana sebagai ultimum remedium ini sudah semestinya menjadi sebuah hentakan sebagai penegakan hukum pada Wajib Pajak yang melanggar aturan perpajakan. Karena jika sudah menyentuh ranah pidana maka ancaman serta hukuman yang diberikan atas hukum akan lebih serius yang berujung akan memberikan efek jera terhadap pelanggar hukum tersebut. Adapun saran yang dapat disampaikan dalam penelitian ini terkait dengan sanksi pidana sebagai ultimum remedium dalam perkara pajak restoran dengan penggunaan tapping box di Bandar Lampung adalah diharapkan Pemerintah daerah kota Bandar Lampung dalam bidang perpajakan selayaknya harus lebih mengoptimalkan pengawasan serta pemeriksaan terhadap Wajib Pajak yang menggunakan alat tapping box sebagai transaksi pajak pada restoran. Bertujuan agar Wajib Pajak dapat mematuhi dan melaksanakan sesuai aturan yang berlaku. Selain itu perlunya penegakan penerapan asas ultimum remedium di Bandar Lampung yang bertujuan agar Wajib Pajak dapat mengetahui fungsi ultimum remedium setelah sanksi administrasi tidak lagi dapat direalisasikan dengan baik oleh Wajib Pajak yang melanggar aturan. Kata Kunci: Ultimum Remedium, Penerapan, Sanksi

Jenis Karya Akhir:	Skripsi
Subyek:	300 Ilmu sosial > 340 Ilmu hukum 300 Ilmu sosial > 340 Ilmu hukum > 345 Hukum pidana
Program Studi:	Fakultas Hukum > Prodi Ilmu Hukum S1
Pengguna Deposit:	2203409585 . Digilib
Date Deposited:	08 Aug 2022 04:17
Terakhir diubah:	08 Aug 2022 04:17
URI:	http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/64576

Actions (login required)

Lihat Karya Akhir