IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SISTEM INFORMASI PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 DI BAPPEDA PROVINSI LAMPUNG

RISKA WIDI ASTUTI , 1816021012 (2022) IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SISTEM INFORMASI PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 DI BAPPEDA PROVINSI LAMPUNG. FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK , UNIVERSITAS LAMPUNG.

Preview	File PDF 1. ABSTRAK - ABSTRACT.pdf Download (144Kb) | Preview
	File PDF 2. SKRIPSI FULL.pdf Restricted to Hanya staf Download (2129Kb) | Minta salinan
Preview	File PDF 3. SKRIPSI TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf Download (957Kb) | Preview

Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)

Perkembangan teknologi di era sekarang sangat pesat dan dapat dijadikan peluang untuk pemerintah pusat dalam mengambil data yang cepat, tepat dan akurat dalam mengatasi berbagai permasalahan, salah satunya permasalahan dalam hal pembangunan didaerah. Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) merupakan sistem yang berbasis data, yang dapat diharapkan dapat menghasilkan data perencanaan yang akurat. Tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Sistem Informasi Pemerintah Daerah di Bappeda Provinsi Lampung. Teori yang digunakan yaitu Edward III. Penelitian ini menggunakan metode deskritif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil Penelitian tersebut yaitu: Pertama, pada indikator komunikasi, penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah memiliki komunikasi yang baik antar OPD sehingga kejelasan tujuan sistem ini dipahami oleh individu yang bertanggungjawab dalam mencapai tujuan. Kedua, indikator sumber daya, fasilitas yang ada telah memadai, dan SDM yang ada cukup berkopeten. Ketiga,indikator disposisi atau sikap, penerapan sistem ini mendapat tanggapan yang positif, Bappeda Provinsi Lampung memiliki komitmen dan tanggung jawab untuk tercapainya sebuah tujuan bersama. Keempat,struktur birokrasi, pengawasan data dalam sistem sepenuhnya diawasi langsung oleh pemerintah pusat dibawah Kementrian Dalam Negeri, sehingga sistem tidak dapat diakses sembarangan. keempat indikator komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi ini berhasil dilaksanakan oleh Bappeda Provinsi Lampung dalam menjalankan SIPD. Implementasi kebijakan yang ada di Bappeda Provinsi lampung telah sesuai dengan UU No 23 tahun 2014. Kata Kunci : Implementasi, Sistem Informasi, Pemerintah Daerah

Jenis Karya Akhir:	Skripsi
Subyek:	300 Ilmu sosial 300 Ilmu sosial > 320 Ilmu politik (politik dan pemerintahan)
Program Studi:	Fakultas ISIP > Prodi Ilmu Pemerintahan
Pengguna Deposit:	2203324156 . Digilib
Date Deposited:	09 Aug 2022 00:52
Terakhir diubah:	09 Aug 2022 00:52
URI:	http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/64612

Actions (login required)

Lihat Karya Akhir