IMPLEMENTASI PASAL 214 UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH DALAM PENUNJUKAN PENJABAT SEKRETARIS DAERAH PROVINSI MALUKU

Salasiwa, Steven Edoward (2022) IMPLEMENTASI PASAL 214 UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH DALAM PENUNJUKAN PENJABAT SEKRETARIS DAERAH PROVINSI MALUKU. FAKULTAS HUKUM, UNIVERSITAS LAMPUNG.

Preview	File PDF ABSTRAK.pdf Download (96Kb) | Preview
	File PDF SKRIPSI FULL.pdf Restricted to Hanya staf Download (5Mb)
Preview	File PDF SKRIPSI TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf Download (5Mb) | Preview

Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)

Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Maluku merupakan penjabat yang diangkat untuk menduduki jabatan Sekretaris Daerah yang bersifat sementara, karena Sekretaris Daerah tetap (definitive) berhalangan melaksanakan tugas sehingga terjadi “kekosongan” Sekretaris Daerah, namun sebagian kalangan media yang menganggap bahwa ada unsur politisasi terhadap penunjukan Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Maluku. Kemudian berbeda saat wawancara dengan Kasrul Selang, S.T., M.T. menurutnya, penunjukan Penjabat Sekretaris Daerah oleh Gubernur Provinsi Maluku kepada sadli Le, S.Hut., M.Si. merupakan kewenangan Gubernur sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 214 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, penunjukan tersebut bersifat normatif. Karena Sadli Le, S.Hut., M.Si. telah mendapat rekomendasi dari Menteri Dalam Negeri dan pengangkatan dari Gubernur Provinsi Maluku yang merupakan wakil pemerintah pusat. Kata Kunci: Kewenangan, Pemerintahan Daerah, Sekretaris Daerah The acting Regional Secretary of the Moluccas Province is an official appointed to occupy the position of Regional Secretary which is temporary, because the Regional Secretary is still (definitively) unable to carry out his duties so that there is a “vacancy” of the Regional Secretary. Then some media circles think that there is an element of politicization in the appointment of the Acting Secretary. Moluccas Province Regional. However, it was different during an interview with Karsul Selang, S.T., M.T. According to him, the appointment of the acting Regional Secretary by the Governor of Moluccas Province to Sadli Le, S.Hut., M.Si. is the authority of the Governor as referred to in Article 214 of 2014 Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government, the appointment is normative because Sadli Le, S.Hut., M.Si. has received a recommendation from the Minister of Home Affairs and the appointment of the Governor of Moluccas Province as the representative of the central government. Key Words: Authority, Regional Government, Regional Secretary

Jenis Karya Akhir:	Skripsi
Subyek:	300 Ilmu sosial > 340 Ilmu hukum 300 Ilmu sosial > 340 Ilmu hukum > 342 Hukum tata negara:
Program Studi:	Fakultas Hukum > Prodi Ilmu Hukum S1
Pengguna Deposit:	2203747363 . Digilib
Date Deposited:	11 Aug 2022 02:46
Terakhir diubah:	11 Aug 2022 02:46
URI:	http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/64808

Actions (login required)

Lihat Karya Akhir