PENEGAKKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PRAKTEK PENYELUNDUPAN BENIH BENING LOBSTER DI KABUPATEN PESISIR BARAT (Studi Putusan Perkara Nomor: 1188/Pid.B/LH/2021 PN Tjk)

TIARA BERLIAN, 2022011003 (2022) PENEGAKKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PRAKTEK PENYELUNDUPAN BENIH BENING LOBSTER DI KABUPATEN PESISIR BARAT (Studi Putusan Perkara Nomor: 1188/Pid.B/LH/2021 PN Tjk). Masters thesis, UNIVERSITAS LAMPUNG .

Preview	File PDF ABSTRAK.pdf Download (88Kb) | Preview
	File PDF TESIS FULL.pdf Restricted to Hanya staf Download (1332Kb)
Preview	File PDF TESIS TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf Download (1333Kb) | Preview

Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)

Meningkatnya kasus penyelundupan benih lobster merupakan konsekuensi lain dari larangan ekspor benih lobster. Namun, dibukanya kembali ekspor benih lobster justru meningkatkan praktik penyelundupan benih lobster yang semakin tinggi, terlepas dari aturan yang ada, karena berorientasi hanya pada keuntungan semata. Oleh karena itu persoalan yang akan dikaji dan dianalisa dalam penelitian ini yaitu bagaimanakah penegakan hukum pidana terhadap tindakan penyelundupan benih bening lobster di Kabupaten Pesisir Barat?, dan mengapa ada faktor penghambat penanganan tindak pidana penyelundupan benih bening lobster di Kabupaten Pesisir Barat? Penelitian tesis ini menggunakan pendekatan yuridis normatif empiris, yakni penulis meneliti menurut fakta dalam Putusan No: 1188/Pid.B/LH/2021/PN Tjk yang kemudian ditinjau dari berbagai teori dan referensi yang relevan. Riset ini memanfaatkan data sekunder dan primer. Memeriksa dokumen yang berkaitan dengan penyelidikan ini di perpustakaan dan menemukan data atau kasus yang ada digunakan untuk mengumpulkan dan memproses data. Data yang diperoleh dari tulisan tersebut kemudian dipilih, diolah, dan diteliti secara deskriptif. Menurut temuan penelitian, penegakan hukum pidana terhadap tindakan penyelundupan Benih Bening Lobster di Kabupaten Pesisir Barat lebih cenderung pada sarana penal atau upaya represif, didasarkan pada Undang-Undang Perikanan yang merumuskan pertanggungjawaban pidana secara kumulatif. Aspek substansi hukum merupakan hambatan paling signifikan bagi upaya penegakan hukum di Kabupaten Pesisir Barat terhadap tindak pidana penyelundupan benih Lobster Bening. Saran dalam penelitian ini yaitu pertama agar pemerintah dan DPR RI merevisi Undang-Undang Perikanan sehingga penegakan hukum lebih menyentuh korporasi dan aktor intelektual penyelundupan Benih Bening Lobster. Kedua, penegak hukum harus mengedepankan upaya non-penal yang menitikberatkan pada pencegahan. Kata kunci: Lobster, Penegakan hukum, Penyelundupan The increase in cases of smuggling of lobster seeds is another consequence of the prohibition on the export of lobster seeds. However, the reopening of lobster seed exports has actually increased the practice of lobster seed smuggling which is getting higher, regardless of the existing regulations, because it is oriented only to profit. Therefore, the problem that will be studied and analyzed in this research is how is the enforcement of criminal law against the act of smuggling lobster clear seeds in the Pesisir Barat Regency? The reserach of this thesis uses an empirical normative juridical approach, namely the author examines based on the facts in Decision No: 1188/Pid.B/LH/2021/PN Tjk which is then reviewed from various relevant theories and references. The data used in this study are secondary data and primary data. Data collection and processing is done by studying documents relevant to this research in the library and identifying existing data or cases. The data that has been obtained from writing then all the data are selected and processed, then analyzed descriptively. Based on research findings, criminal law enforcement against the smuggling of Bening Lobster Seeds in Pesisir Barat Regency is more likely to be a means of punishment or repressive measures, based on the Fisheries Law which formulates cumulative criminal liability. The legal substance factor is the most dominant factor hindering the law enforcement process against the crime of smuggling Lobster Bening Seeds in the Pesisir Barat Regency. The suggestions in this study are first that the government and the Indonesian House of Representatives revise the Fisheries Law so that law enforcement is more sensitive to corporations and intellectual actors smuggling Bening Lobster Seeds. Second, law enforcement must prioritize non-penal efforts that focus on prevention. Keywords: Lobster, Law enforcement, Smuggling

Jenis Karya Akhir:	Tesis (Masters)
Subyek:	000 Ilmu komputer, informasi dan pekerjaan umum
Program Studi:	Fakultas Hukum > Magister Hukum S2
Pengguna Deposit:	2203646534 . Digilib
Date Deposited:	11 Aug 2022 08:13
Terakhir diubah:	11 Aug 2022 08:13
URI:	http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/64838

Actions (login required)

Lihat Karya Akhir