MEKANISME PENYUSUNAN SURAT DAKWAAN PERKARA NARKOTIKA OLEH PENUNTUT UMUM (Berkas Perkara Polres Lampung Utara BP/48/IV/2020/Resnarkoba)

YOCKY AVIANTO PRASETYO PUTRO , 192201101 (2022) MEKANISME PENYUSUNAN SURAT DAKWAAN PERKARA NARKOTIKA OLEH PENUNTUT UMUM (Berkas Perkara Polres Lampung Utara BP/48/IV/2020/Resnarkoba). Masters thesis, UNIVERSITAS LAMPUNG.

Preview	File PDF ABSTRAK.pdf Download (608Kb) | Preview
	File PDF TESIS FULL.pdf Restricted to Hanya staf Download (1216Kb)
Preview	File PDF TESIS TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf Download (995Kb) | Preview

Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)

Penyusunan surat dakwaan perkara narkotika, penuntut umum harus terlebih dahulu meneliti kelengkapan formil dan materil yang ada pada berkas perkara narkotika yang dikirimkan oeh kepolisian kepada kejaksaan. Karena dalam melakukan pembuatan surat dakwaan, penuntut umum diharuskan membuat secara cermat, jelas dan lengkap dalam menguraikan rangkaian peristiwa tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka, serta penuntut umum juga harus memilih jenis dakwaan apa yang sesuai untuk digunakan. Metode penelitian ini memakai pendekatan secara yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Penelitian ini dilaksanakan di Kejaksaan Negeri Lampung Utara. Jenis data yang dipakai merupakan data primer dan data sekunder. Serta analisis data yang digunakan adalah yuridis kualitatif. Berdasarkan hasil atas penelitian dan pembahasan bahwa prosedur disusunya surat dakwaan perkara narkotika oleh penuntut umum yang terdapat dalam Pasal 143 Ayat 2 KUHAP adalah harus memenuhi syarat akta, syarat formil dan syarat materil. Serta terhadap perkara narkotika BP / 48 / IV / 2020 / Resnarkoba An. Tersangka HASSAN SANUSI Alias LATIEF Bin ABDURAHMAN, tersangka dikenakan dakwaan berupa Dakwaan Kumulasi dan Primer Subsider yang dimana tersangka didakwa Primer sebagai Penjual, Subsider sebagai Orang yang Menguasai Barang dan secara sekaligus Orang yang Juga Menyalahgunakan shabu-shabu bagi diri sendiri. Faktor yang dapat menghambat Dalam Tersusunya Surat Dakwaan Perkara Narkotika Oleh Penuntut Umum adalah faktor hukumnya secara tersendiri, faktor dari penegak hukum, faktor fasilitas dan sarana yang mendukung, faktor masyarakat serta faktor kebudayaan. Simpulan dalam penelitian ini adalah bahwa penyusunan surat dakwaan oleh penuntut umum harus berdasarkan ketentuan Pasal 143 Ayat 2 KUHAP, mempedomani Surat Edaran dari Jaksa Agung RI No : SE-004/JA/11/1993. Saran dalam penelitian ini adalah Perlunya hubungan komunikasi dua arah yang baik dan berkelanjutan antara penyidik, penyidik pembantu dan jaksa dalam koordinasi terhadap berkas perkara dan Perlu diadakanya diklat terpadu antara kepolisian dengan kejaksaan yang bukan hanya diselenggarakan pada tingkatan pusat saja, tetapi pada tingkatan daerah. Agar dalam praktek di daerah, dapat diminimalisir terhadap kendala yang sering dialami oleh Kepolisian dan Kejaksaan dalam menangani berkas perkara. Kata Kunci : Surat Dakwaan, Narkotika, Penuntut Umum Compiling a narcotics case indictment, the public prosecutor must first examine the formal and material completeness contained in the narcotics case file sent by the police to the prosecutor's office. Because in preparing the indictment, the public prosecutor must be careful, clear and complete in describing the series of criminal acts committed by the suspect, and the public prosecutor must also choose what type of indictment is appropriate to use. The research method uses a normative juridical approach and an empirical juridical approach. The research was conducted at the North Lampung District Attorney's Office. The types of the data that used as primary data and secondary data. The data analysis that used as juridical qualitative. Based on the results of research and discussion that the procedure for preparing a narcotics case indictment by the public prosecutor contained in Article 143 Paragraph 2 of the Criminal Procedure Code is to meet the requirements of the deed, formal requirements and material requirements. As well as the narcotics case BP / 48 / IV / 2020 / Resnarkoba An. The suspect HASSAN SANUSI alias LATIEF Bin ABDURAHMAN, the suspect was charged with Cumulative and Primary Subsidiary Indictments in which the suspect was charged with Primary as a Seller, Subsidiary as a Person in Control of Goods and at the same time a Person who also abuses methamphetamine for himself. Inhibiting factors in the preparation of the indictment of narcotics cases by the public prosecutor are the legal factors themselves, law enforcement factors, supporting facilities or facilities, community factors and cultural factors. The conclusion in this study is that the preparation of the indictment by the public prosecutor must be based on the provisions of Article 143 Paragraph 2 of the Criminal Procedure Code, guided by the Circular Letter of the Attorney General of the Republic of Indonesia No: SE-004/JA/11/1993. Suggestions in this study are the need for a good and sustainable two-way communication relationship between investigators, assistant investigators and prosecutors in coordinating the case files and the need for an integrated training and education between the police and the prosecutor which is not only held at the central level, but at the regional level. So that in practice in the region, it can be minimized the obstacles that are often experienced by the Police and the Prosecutor's Office in handling case files. Keywords: Indictment, Narcotics, Public Prosecutor

Jenis Karya Akhir:	Tesis (Masters)
Subyek:	300 Ilmu sosial > 340 Ilmu hukum
Program Studi:	Fakultas Hukum > Magister Hukum S2
Pengguna Deposit:	2208289145 . Digilib
Date Deposited:	18 Aug 2022 07:36
Terakhir diubah:	18 Aug 2022 07:36
URI:	http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/65113

Actions (login required)

Lihat Karya Akhir