KOORDINASI PENGAWASAN PENGELOLAAN TAMBANG EMAS ILEGAL DI KABUPATEN WAY KANAN

Rizki Deli Warlistiana, 1612011082 (2022) KOORDINASI PENGAWASAN PENGELOLAAN TAMBANG EMAS ILEGAL DI KABUPATEN WAY KANAN. FAKULTAS HUKUM, UNIVERSITAS LAMPUNG.

Preview	File PDF ABSTRAK.pdf Download (1909Kb) | Preview
	File PDF SKRIPSI FULL.pdf Restricted to Hanya staf Download (1907Kb)
Preview	File PDF SKRIPSI TANPA PEMBAHASAN.pdf Download (1909Kb) | Preview

Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)

ABSTRAK KOORDINASI PENGAWASANIPENGELOLAAN TAMBANG EMAS ILEGAL DI KABUPATEN WAY KANAN Oleh RIZKI DELI WARLISTIANA Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020, kewenangan pertambangan di kabupaten sudah tidak ada lagi. Eksplorasi dan eksploitasi tambang emas berhubungan dengan konsep pengelolaan lingkungan hidup. Kegiatan usaha pertambangan emas ilegal rentan terjadinya dampak kerusakan lingkungan karena banyak galian-galian raksasa, galian berupa sumur dan pembuangan limbah merkuri ke aliran sungai. Berdasarkan fakta dilapangan tersebut, peneliti tertarik untuk mengkaji permasalahan bagaimana koordinasi antar pemerintah provinsi dengan pemerintah daerah kabupaten dan apa implikasi dari lemahnya pengawasan pemerintah daerah terhadap lingkungan yang rusak akibat usaha pertambangan ilegal di Kabupaten Way Kanan. PendekatanImasalahIyang digunakan dalamIpenelitian ini adalah pendekatan normatif empiris. PendekatanItersebutIdilakukanIdenganIcaraImendeskripsikan dan menganalisis dariIhasilIyangIdidapatkan oleh peneliti, baikIdariIhasil wawancara, studi kepustakaanImaupun dengan menganalisis dataIyang didapatkan oleh peneliti. Hasil penelitian menunjukan bahwa koordinasi pemerintah daerah dalam upaya pengawasan yang seharusnya dilaksanakan oleh instansi pemerintah daerah diantaranya Dinas EnergiIdanISumberIDayaIMineral, IDinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung danIDinas Lingkungan Hidup KabupatenIWay Kanan rupanya hingga kini belum terlaksana dengan baik yang berakibat keruskaan lingkungan yang terbengkalai. Keterbatasan aturan yang membuat dinas terkait menjalani proses pengawasan dan tindak lanjut dalam menangani kasus kerusakan lingkungan akibat usaha pertambangan. Implikasi dari lemahnya pengawasan instansi terkait adalah banyaknya kerusakan lahan yang berupa galian-galian raksasa, lubang seperti sumur yang dalam, hingga kerusakan sungai yang sudah tidak layak dipakai untuk kebutuhan sehari-hari serta tidak adanya kepastian hukum. Adapun saran dari peneliti adalah dikembalikannya pembagian kewenangan di ranah Kabupaten Way Kanan dalam hal menjalankan fungsi pengawasan dan pengendalian pelestarian lingkungan hidup dan tugas pembatuan yang seharusnya diberikan oleh pusat ke Pemerintah daerah Provinsi maupun Pemerintah daerah kabupaten/kota sehingga tanggung jawab dapat di emban oleh pemerintah yang diberikan oleh tugas pembantuan. Kata Kunci: Pengawasan, Pengelolaan, Tambang Emas Ilegal ABSTRACT COORDINATION OF ILLEGAL GOLD MINING SUPERVISION AND MANAGEMENT IN WAY KANAN DISTRICT By RIZKI DELI WARLISTIANA With the enactment of Law Number 3 of 2020, the mining authority in the district no longer exists. Exploration and exploitation of gold mines is related to the concept of environmental management. Illegal gold mining business activities are vulnerable to the impact of environmental damage due to the large number of giant excavations, excavations in the form of wells and the dumping of mercury waste into rivers. Based on the facts in the field, researchers are interested in examining the problem of how the coordination between the provincial and district governments is and what are the implications of weak local government supervision on environmental damage due to illegal mining in Way Kanan. Area. The problem-solving approach used in this study is an empirical normative approach. This approach is done by describing and analyzing the results obtained by researchers, both from interviews, literature studies and by analyzing data obtained by researchers. The results showed that the coordination of the local government in monitoring efforts that should have been carried out by local government agencies, including the ESDM Office, the Lampung Province Environmental Service and the I Way Kanan Regency Environmental Service, did not run well. done properly, resulting in negligible environmental damage. The limitations of these regulations make the relevant agencies undergo a process of supervision and follow-up in handling cases of environmental damage due to mining businesses. The implication of the weak supervision of related agencies is the amount of land damage in the form of giant excavations, holes such as deep wells, to damage to rivers that are no longer suitable for daily needs and the absence of legal certainty. The suggestion from the researcher is the return of the division of authority in the realm of Way Kanan Regency in terms of carrying out the function of supervision and control of environmental conservation and petrification tasks that should be given by the center to the Provincial and Regency / City Governments. City Government so that these responsibilities can be carried out by the government given by the co-administration task. Keywords: Supervision, Management, Illegal Gold Mine

Jenis Karya Akhir:	Skripsi
Subyek:	300 Ilmu sosial > 340 Ilmu hukum
Program Studi:	Fakultas Hukum > Prodi Ilmu Hukum S1
Pengguna Deposit:	2208709443 . Digilib
Date Deposited:	18 Aug 2022 07:50
Terakhir diubah:	18 Aug 2022 07:50
URI:	http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/65120

Actions (login required)

Lihat Karya Akhir