purnamasarips767@gmail.com, Purnama Sari (2022) PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PENJUALAN SENJATA API DI BANDAR LAMPUNG. FAKULTAS HUKUM, UNIVERSITAS LAMPUNG.
|
File PDF
ABSTRAK.pdf Download (39Kb) | Preview |
|
![[img]](http://digilib.unila.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
File PDF
SKRIPSI FULL.pdf Restricted to Hanya staf Download (1394Kb) |
|
|
File PDF
SKRIPSITANPA PEMBAHASAN.pdf Download (1401Kb) | Preview |
Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)
Beberapa peristiwa kejahatan dengan menggunakan senjata api, itu dilakukan dengan pengancaman maupun melukai bahkan menghilangkan nyawa orang lain. dapat diduga beberapa kemungkinan tentang status kepemilikan senjata api, yaitu senjata api ilegal (hasil penyelundupan) ataupun senjata api rakitan atau dibuat sendiri, serta senjata organik yang dimiliki oleh instansi berwenang yang disalahgunakan. Peredaran senjata api di Indonesia mengalami peningkatan, hal ini dapat dilihat banyaknya kasus-kasus penyalahgunaan senjata api di masyarakat. Peredaran senjata api ilegal sampai kepada masyakat tentu tidak terjadi begitu saja, beberapa sumber penyebab terjadinya yang berkaitan dengan peredaran senjata api, antara lain: penyeludupan, Pasokan dari dalam negeri, Metode yang digunakan penulis dalam menyusun skripsi ini adalah dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dan di dukung oleh pendekatan yuridis empiris yang berupa dukungan dari para pakar hukum pidana dan penegak hukum untuk mendukung data yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif dilakukandengan cara melihat, menelaah dan menginterpretasikan hal-hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum melalui penelusuran kepustakaan yang terkait secara langsung maupun tidak langsung dengan penulisan skripsi ini. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat ditarik suatu kesimpulan Penegakan hukum terhadap pelaku kepemilikan senjata api ilegal oleh warga Pekon Ampai, Teluk Betung Timur Bandar Lampung telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur hukum di Indonesia saat ini dengan menerapkan Undang-undang Darurat No. 12 Tahun 1951 sesuai pasal1 ayat (1) dan telah diberikan vonis kepada pelaku untuk memberikan efek jera bagi para pemilik senjata api ilegal. kendala yang membuat sulit Purnama Sari terlaksananya suatu aturan atau penegakan dalam memberantas suatu perbuatan yang menyangkut kriminal, maupun secara umum, hambatan pula menjadi daya tarik agar lebih gesitnya penegak hukum dalam mengatasi hambatan dari proses penyelidikan, penyidikan hingga sampai seseorang dinyatakan bersalah, adapun kendala dalam penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana penjualan senjata api di Bandar Lampung adalah: faktor masyarakat yang merasa puas diri karena memiliki senjata api, faktor kurangnya pengawasan oleh kepolisian terkait peredaran senjata api Ilegal, faktor sulitnya prosedur kepemilikan ijin senjata api berizin/legal, perdagangan senjata api gelap dengan harga jual yang murah dan proses yang mudah, kurangnya kebutuhan anggaran dana kepolisian yang belum sesuai dengan standard kebutuhan patroli. Saran penulis kepada penegak hukum pidana harus tegas dan tidak pandang siapa yang melakukan dalam memberikan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana penjualan senjata api agar dapat memberikan efek jera dan menurunkan angka kejahatan serta meningkatkan kualitas dalam mengatasi faktor-faktor penghambat dalam penegakan hukum pidana penjualan senjata api di Bandar Lampung. Kata kunci: Penegakan Hukum , Penjualan Senjata Api. Several crimes involving the use of firearms were carried out by threatening or injuring or even killing other people. It is possible to suspect several possibilities regarding the ownership status of firearms, namely illegal firearms (smuggled) or homemade or self-made firearms, as well as misused organic weapons owned by the competent authorities. The circulation of firearms in Indonesia has increased, this can be seen in the number of cases of misuse of firearms in the community. The circulation of illegal firearms to the community certainly does not just happen, several sources of causes are related to the circulation of firearms, including: smuggling, domestic supplies, The method used by the author in compiling this thesis is to use a normative juridical approach and is supported by an empirical juridical approach in the form of support from criminal law experts and law enforcement to support normative juridical data. The normative juridical approach is carried out by observing, analyzing and interpreting theoretical matters concerning legal principles through literature searches that are directly or indirectly related to the writing of this thesis. Based on the results of the research and discussion, a conclusion can be drawn. Law enforcement against perpetrators of illegal possession of firearms by residents of Pekon Ampai, Teluk Betung Timur Bandar Lampung has been carried out in accordance with legal procedures in Indonesia today by implementing Purnama Sari Emergency Law no. 12 of 1951 in accordance with article 1 paragraph (1) and has been given a verdict to the perpetrators to provide a deterrent effect for the owners of illegal firearms. obstacles that make it difficult implementation of a rule or enforcement in eradicating an act involving crime, as well as in general, obstacles are also an attraction so that law enforcers are more agile in overcoming obstacles from the investigation process, investigation until someone is found guilty, as for obstacles in enforcing criminal law against criminal acts sales of firearms in Bandar Lampung are: the factor of people who feel complacent because they have firearms, the factor of the lack of supervision by the police regarding the circulation of illegal firearms, the difficulty of the procedure for having a licensed/legal firearm permit, the trade in illegal firearms with cheap selling prices. and an easy process, the lack of budget needs for police funds that are not in accordance with the standards for patrol needs. The author's advice to criminal law enforcers must be firm and regardless of who is doing it in providing criminal sanctions against the perpetrators of the crime of selling firearms in order to provide a deterrent effect and reduce crime rates and improve quality in overcoming the inhibiting factors in law enforcement of the sale of firearms. in Bandar Lampung. Keywords: Law Enforcement, Sales of Firearms.
| Jenis Karya Akhir: | Skripsi |
|---|---|
| Subyek: | 300 Ilmu sosial > 340 Ilmu hukum > 345 Hukum pidana |
| Program Studi: | Fakultas Hukum > Prodi Ilmu Hukum S1 |
| Pengguna Deposit: | 2208950994 . Digilib |
| Date Deposited: | 19 Aug 2022 07:41 |
| Terakhir diubah: | 19 Aug 2022 07:41 |
| URI: | http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/65199 |
Actions (login required)
 |
Lihat Karya Akhir |
