UPAYA PENANGGULANGAN TERHADAP PELANGGARAN KEWAJIBAN REKLAMASI PASCA-TAMBANG OLEH PEMEGANG IZIN USAHA PERTAMBANGAN DAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN KHUSUS

KEVIN BAGASKARA, 1652011218 (2022) UPAYA PENANGGULANGAN TERHADAP PELANGGARAN KEWAJIBAN REKLAMASI PASCA-TAMBANG OLEH PEMEGANG IZIN USAHA PERTAMBANGAN DAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN KHUSUS. FAKULTAS HUKUM, UNIVERSITAS LAMPUNG.

Preview	File PDF ABSTRAK.pdf Download (2894Kb) | Preview
	File PDF SKRIPSI FULL.pdf Restricted to Hanya staf Download (2857Kb)
Preview	File PDF SKRIPSI TANPA PEMBAHASAN.pdf Download (2859Kb) | Preview

Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)

ABSTRAK UPAYA PENANGGULANGAN TERHADAP PELANGGARAN KEWAJIBAN REKLAMASI PASCA-TAMBANG OLEH PEMEGANG IZIN USAHA PERTAMBANGAN DAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN KHUSUS Oleh KEVIN BAGASKARA Salah satu permasalahan kegiatan pertambangan terdapat dalam tahap kegiatan pasca-tambang. Banyak pengusaha pertambangan yang tidak melakukan kegiatan reklamasi pasca-tambang secara benar sehingga mengakibatkan pencemaran dan kerusakan pada lingkungan, Contohnya adalah kondisi yang terjadi di Desa Babakan Loa, Kecamatan Kedondong, Kabupaten Pesawaran. Pada tahun 2019 lalu masyarakat sekitar perusahaan pertambangan tersebut melakukan aksi unjuk rasa di kantor Gubernur Lampung. Warga mendesak Gubernur Lampung mencabut izin pertambangan karena melanggar Permen ESDM Nomor 26 Tahun 2018 Pasal 3 Ayat (3) mengenai pelaksanaan kaidah teknik pertambangan yang baik. Permasalahan dalam skripsi ini adalah: Bagaimana Upaya Penanggulangan Terhadap Pelanggaran Kewajiban Reklamasi Pasca-Tambang Oleh Pemegang IUP dan IUPK dan Apa sajakah yang menjadi faktor penghambat Upaya Penanggulangan Terhadap Pelanggaran Kewajiban Reklamasi Pasca-Tambang Oleh Pemegang IUP dan IUPK. Metode Penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Sumber data : Data Primer dan Data Sekunder. Narasumber: Jaksa Pidum pada Kejaksaan Negeri Pesawaran, Penyidik Tipiter pada Kepolisian Resort Pesawaran, Kepala Bidang Minerba pada Dinas ESDM Provinsi Lampung, dan Akademisi Fakultas Hukum bagian Hukum Pidana pada Universitas Lampung. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa upaya penanggulangan terhadap pelanggaran kewajiban reklamasi pasca-tambang oleh pemegang IUP dan IUPK yang dilakukan pemerintah daerah terkait penyelenggaraan reklamasi dan pasca-tambang di Pesawaran belum berjalan efektif, karena masih terdapat beberapa perusahaan yang lalai dalam melaksanakan kegiatan reklamasi dan pasca tambang. Faktor penghambat upaya penanggulangan terhadap pelanggaran kewajiban reklamasi pasca-tambang oleh pemegang IUP dan IUPK yaitu masih banyaknya perusahaan pertambangan yang tidak membuat dan menyerahkan dokumen rencana reklamasi dan pasca-tambang. Selain itu, masih terdapat beberapa perusahaan pertambangan yang tidak menutup dan mereklamasi lubang bekas tambang. Hal tersebut menyebabkan kerusakan lingkungan dan memberikan dampak negatif terhadap masyarakat sekitar. Meskipun perusahaan pertambangan telah meletakkan dana jaminan reklamasi dan jaminan pasca tambang, kewajiban untuk melaksanakan reklamasi dan pasca-tambang mutlak dimiliki oleh perusahaan. Saran dalam penelitian ini adalah Pemerintah daerah sebaiknya lebih ketat dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan reklamasi dan pasca- tambang, serta mendorong perusahaan tambang yang belum melaksanakan reklamasi dan/atau pasca-tambang untuk segera melaksanakannya. Kata Kunci: Penanggulangan, Pelangggaran, Kebijakan, Pertambangan, Reklamasi, Pascatambang. ABSTRACT COUNTERMEASURES AGAINST VIOLATIONS OF POST-MINING RECLAMATION OBLIGATIONS BY MINING BUSINESS LICENSE HOLDER AND SPECIAL MINING BUSINESS LICENSE By KEVIN BAGASKARA One of the problems of mining activities is found in the post-mining stage. Many mining entrepreneurs do not carry out post-mining reclamation activities properly, resulting in pollution and environmental damage, for example the conditions that occur in Babakan Loa Village, Kedondong District, Pesawaran Regency. In 2019, the community around the mining company held a general meeting at the Lampung Governor's Office. Residents urged the governor of Lampung to revoke the mining business license for violating Permen ESDM number 26 of 2018 Article 3 Paragraph (3) on the application of good mining engineering rules. The problems in this final project are: how to overcome violations of post-mining reclamation obligations by IUP and IUPK holders and what are the inhibiting factors in overcoming violations of post-mining reclamation obligations by IUP and IUPK holders. The research method used in this study is normative juridical approach and empirical juridical. Data sources: primary data and secondary data. Speakers: prosecutor Pidum in Pesawaran District Attorney, Tipiter investigator in Pesawaran Police, Head of Mineral and coal service in Lampung Province ESDM Service, and academician of the Faculty of Criminal Law, University of Lampung. The results of the study and discussion showed that the countermeasures against violations of post-mining reclamation obligations by IUP and IUPK holders carried out by local governments related to the implementation of Reclamation and post-mining in Pesawaran have not been effective, because there are still some companies that are negligent in carrying out reclamation and post-mining activities. Inhibiting factors in efforts to overcome violations of post-mining reclamation obligations by IUP and IUPK holders are still many mining companies that do not make and submit reclamation documents and post-mining plans. In addition, there are still some mining companies that do not close and reclaim the former mine pit. This causes environmental damage and negatively affects the surrounding community. Although the mining company has established a reclamation and post-mining guarantee fund, the obligation to carry out reclamation and post-mining is absolutely owned by the company. The suggestion in this study is that local governments should be more stringent in monitoring the implementation of Reclamation and post-mining activities, and encourage mining companies that have not done reclamation and / or post-mining to immediately carry it out. Keywords: Countermeasures, Violations, Policy, Mining, Reclamation, Post- Mining.

Jenis Karya Akhir:	Skripsi
Subyek:	300 Ilmu sosial > 340 Ilmu hukum > 345 Hukum pidana
Program Studi:	Fakultas Hukum > Prodi Ilmu Hukum S1
Pengguna Deposit:	2208295141 . Digilib
Date Deposited:	26 Aug 2022 07:48
Terakhir diubah:	26 Aug 2022 07:48
URI:	http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/65738

Actions (login required)

Lihat Karya Akhir