ANALISIS YURIDIS LEGALISASI PENCATATAN PERKAWINAN BEDA AGAMA BERDASARKAN PENETAPAN PENGADILAN MENURUT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA

Desimaliati, 2022011011 (2022) ANALISIS YURIDIS LEGALISASI PENCATATAN PERKAWINAN BEDA AGAMA BERDASARKAN PENETAPAN PENGADILAN MENURUT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA. Masters thesis, UNIVERSITAS LAMPUNG.

	File PDF Abstrak.pdf Restricted to Hanya staf Download (222Kb)
	File PDF TESIS FULL_FIX.pdf Restricted to Hanya staf Download (4Mb)
	File PDF TESIS TANPA PEMBAHASAN_FIX.pdf Restricted to Hanya staf Download (4Mb)

Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)

ABSTRAK ANALISIS YURIDIS LEGALISASI PENCATATAN PERKAWINAN BEDA AGAMA BERDASARKAN PENETAPAN PENGADILAN MENURUT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA Oleh Desimaliati Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) secara normatif tidak mengakui perkawinan beda agama, tetapi memberikan celah hukum dalam melegalisasi perkawinan beda agama. Banyak permohonan izin menikah beda agama yang dikabulkan melalui Penetapan Pengadilan dan berhasil dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, dinyatakan sah beserta segala akibat hukumnya secara administrasi negara dan mengikat secara hukum keperdataan. Tujuan penelitian ini untuk menganalisa penerapan teori hukum dan mengidentifikasi peraturan perundang-perundangan yang menjadi dasar hukum pertimbangan Hakim dalam melegalisasi permohonan pencatatan perkawinan beda agama melalui Penetapan Pengadilan. Penulisan tesis ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa legalisasi perkawinan beda agama melalui Penetapan Pengadilan lahir dari cara lain dalam menginterpretasikan Pasal 66 UU Perkawinan yang ditafsirkan dengan metode penerapan ‘asas konflik norma’ menggunakan prinsip logika hukum (rechtslogische prinzipien) atau presumption of rules (vermutungsregeln), sehingga UU Perkawinan tampak multitafsir. Ada beberapa peraturan perundang-undangan lainnya dan teori-teori hukum yang mendasari legalisasi pencatatan perkawinan beda agama di Indonesia, dan terdapat dua perspektif pendapat mengenai dasar pertimbangan hukum dari Hakim dalam menerima, memeriksa, dan memutuskan perkara permohonan pencatatan perkawinan beda agama melalui Penetapan Pengadilan. Untuk menjamin perlindungan dan kepastian hukum bagi para pihak dan anak-anak yang terlahir dalam suatu perkawinan, maka perkawinan perlu dicatatkan secara administratif negara, sekalipun perkawinan tersebut beda agama. Salah satu cara yang paling memungkinkan untuk diadaptasi dalam memberikan solusi terhadap pencatatan perkawinan beda agama yang belum ada pengaturan hukum normatifnya di Indonesia adalah dengan jalan Penetapan Pengadilan, yang dilegalisasi berdasarkan penerapan teori hukum dan beberapa peraturan perundang-undangan. Kata Kunci: Legalisasi, Penetapan Pengadilan, Perkawinan Beda Agama, Pencatatan Perkawinan, Peraturan Perundang-undangan ABSTRACT JURIDICAL ANALYSIS OF THE LEGALIZATION OF THE REGISTRATION OF INTERFAITH MARRIAGES BASED ON COURT DECISIONS ACCORDING TO THE LAWS AND REGULATIONS IN INDONESIA By Desimaliati Law Number 1 of 1974 concerning Marriage (Marriage Law) normatively does not recognize interfaith marriages, but the Marriage Law provides a legal loophole in legalizing interfaith marriages. Many requests for permits for interfaith marriages have been granted through Court Decisions and have been successfully registered at the Population and Civil Registry Office, declared valid along with all the legal consequences in state administration and legally binding on civil law. The purpose of this study is to analyze the application of legal theory and identify the laws and regulations that are the legal basis for the judge's consideration in legalizing the application for registration of interfaith marriages through a Court Decision. The writing of this thesis uses normative legal research methods. The results of the study indicate that the legalization of interfaith marriages through a Court Decision was born from another way of interpreting Article 66 of the Marriage Law which is interpreted by the method of applying the 'norm conflict principle' using the principle of legal logic (rechtslogische prinzipien) or presumption of rules (vermutungsregeln), so that the Marriage Law seems multiple interpretations. There are several other laws and regulations and legal theories that underlie the legalization of the registration of interfaith marriages in Indonesia, and there are two perspectives of opinion regarding the basis of legal considerations from judges in accepting, examining, and deciding cases of applications for registration of interfaith marriages through a Court Determination. To guarantee legal protection and certainty for the parties and children born in a marriage, marriages need to be registered administratively by the state, even if the marriages are of different religions. One of the most possible ways to be adapted in providing a solution to the registration of interfaith marriages for which there is no normative legal regulation in Indonesia is by way of a Court Determination, which has been legalized based on the application of legal theory and several laws and regulations. Keywords: Legalization, Court Determination, Interfaith Marriage, Marriage Registration, Legislation

Jenis Karya Akhir:	Tesis (Masters)
Subyek:	300 Ilmu sosial > 340 Ilmu hukum
Program Studi:	Fakultas Hukum > Magister Hukum S2
Pengguna Deposit:	2208050228 . Digilib
Date Deposited:	29 Aug 2022 08:22
Terakhir diubah:	29 Aug 2022 08:22
URI:	http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/65850

Actions (login required)

Lihat Karya Akhir