KOORDINASI ANTAR LEMBAGA DALAM PENANGANAN PENYANDANG DISABILITAS MENTAL (Studi pada Gerakan Stop Pemasungan di Kabupaten Lampung Timur)

INTAN PURNAMA SARI, 1516041019 (2021) KOORDINASI ANTAR LEMBAGA DALAM PENANGANAN PENYANDANG DISABILITAS MENTAL (Studi pada Gerakan Stop Pemasungan di Kabupaten Lampung Timur). FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK, UNIVERSITAS LAMPUNG.

Preview	File PDF ABSTRAK - Intan Purnamsari.pdf Download (97Kb) | Preview
	File PDF SKRIPSI FULL - Intan Purnamsari.pdf Restricted to Hanya staf Download (6Mb)
Preview	File PDF SKRIPSI TANPA BAB PEMBAHASAN - Intan Purnamsari.pdf Download (3339Kb) | Preview

Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2011 Tentang Pengesahan Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas yang didalamnya menjelaskan hak untuk mendapatkan perlindungan dan pelayanan sosial bagi PDM. Pada kenyataannya masih ditemui diskriminasi terhadap kaum PDM. PDM dianggap berbahaya, mengancam keselamatan dirinya dan orang lain, dan mengganggu ketertiban dan keamanan umum, sehingga menyebabkan PDM terpaksa harus dipasung agar mereka tidak mengganggu masyarakat lainnya. Dalam rangka penghentian tindakan pemasungan ini pemerintah pusat melalui Kementrian Sosial berupaya mengatasi masalah pemasungan dengan melakukan kegiatan Gerakan Stop Pemasungan. Tujuan dari gerakan stop pemasungan tersebut adalah untuk mencegah PDM mengalami pemasungan dan pemasungan kembali serta mendapatkan rehabilitas medis dan sosial. Beberapa daerah di Indonesia telah ikut berpartisipasi dalam Program Stop Pemasungan, salah satunya Provinsi Lampung dengan jumlah kasus pemasungan tertinggi pada tahun 2017 terdapat di Kabupaten Lampung Timur sebanyak 34 kasus yang menjadikan Lampung Timur sebagai prioritas Provinisi Lampung dalam menurunkan angka kasus pemasungan. Upaya pemerintah Kabupaten Lampung Timur dalam membenahi masalah pemasungan diperlukan koordinasi yang baik dari pemerintah daerah, masyarakat, maupun lembaga terkait. Tujuan penelitian ini adalah mengidentifikasi organisasi terlibat, koordinasi antar lembaga, dan kendala-kendala yang dihadapi dalam penanganan PDM pada Gerakan Stop Pemasungan di Kabupaten Lampung Timur. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Teknik analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil peneltian ini menunjukan bahwa organisasi yang terlibat dalam penanganan PDM pada Gerakan Stop Pemasungan yaitu Dinas Sosial Kabupaten Lampung Timur, Kepolisian Sektor Sekampung Udik, Puskesmas Pugung Raharjo, dan Panti Rehabilitasi Aulia Rahma. Masing-masing organisasi memiliki peran sangat penting dan saling terkait satu sama lain, koordinasi yang terjalin antar lembaga sudah berjalan namun belum maksimal. Hal tersebut dikarenakan dari enam indikator koordinasi, tiga diantaranya yaitu kesadaran pentingnya koordinasi, Insentif, dan feedback belum bisa dilaksanakan dengan baik dan juga terdapat kendala dalam penanganan PDM, yaitu kurangnya anggaran, rapat evaluasi koordinasi yang jarang dilakukan, dan kurangnya dukungan dari keluarga dan masyarakat. Rekomendasi yang peneliti berikan, yaitu memberikan prioritas tinggi dalam penggunaan anggaran, meningkatkan kesadaran pelaksana koordinasi, membuat jadwal rapat koordinasi, memberikan reward dan punishment kepada pelaksana koordinasi, dan memberikan edukasi tentang PDM kepada keluarga dan masyarakat. Kata Kunci: Koordinasi, Organisasi, PDM According to the law number 19 in 2011, in respect to the Convention on the Right of Persons with Disabilities which explains the right to obtain protection and social services for PDM. In fact, there is still discrimination against PDM is still found. PDM is considered dangerous, endanger others safety and themselves as well, and also disrupt order and security, causing PDM to be forced to be shackled so that they do not harm others. In order to stop this deprivation, through the Ministry of Social Affairs, the Central Government overcome the problem by carrying out the "Stop Deprivation Movement". The purpose of this movement is to prevent PDM’s from experiencing the shackle all over again and also to obtain social and medical rehabilitation for them. Several regions in Indonesia have participated in this program. The highest number of shackle case in Lampung Province with the highest number of cases in 2017 in East Lampung Regency with 34 cases of shackles. Therefore, East Lampung Regency becomes a priority for Lampung Province in reducing the number of shackle case. Hence, good coordination from the local government, community, and related institutions is needed in order to emend the shackle case that occurred in East Lampung Regency. The purpose of this research identify the organizations involved, coordination between institutions, and the obstacles faced in the handling of PDM on Movement Stop Deprivation in East Lampung Regency. The method used in this research was qualitative approach. Qualitative data analysis techniques are carried out interactively and take place continuously. The data collection techniques was from interviews, observations, and documentation. The results of this study indicate that the organizations involved in handling PDM in the Stop Seclusion Movement namely the Social Service of East Lampung Regency, The Police sector of Sekampung Udik, Puskesmas Pugung Raharjo, and Aulia Rahma Rehabilitation Center. Each organization has a very important role and is interrelated with each other, the coordination that exists between institutions has been ran but not maximal. It is because of the six indicators of coordination, Three of them are awareness of the importance of coordination, incentives, and feedback can’t be implemented properly and constraint in the handling of PDM, namely lack of budget, coordination evaluation meetings that are rarely conducted, and lack of support from families and communities. The recommendations that researchers provide, that provides high priority in the use of budgets, increases awareness of coordinating implementers , making a schedule of coordination meetings, giving rewards and punishments to the executive coordination, and providing education about PDM to families and communities. Keywords: Coordination, Organization, PDM

Jenis Karya Akhir:	Skripsi
Subyek:	300 Ilmu sosial > 350 Administrasi publik dan ilmu militer > 351 Administrasi publik
Program Studi:	Fakultas ISIP > Prodi Ilmu Administrasi Negara
Pengguna Deposit:	AM.d Firlia Hidayah
Date Deposited:	30 Aug 2022 13:15
Terakhir diubah:	30 Aug 2022 13:15
URI:	http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/65879

Actions (login required)

Lihat Karya Akhir