PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PERIKANAN (Studi di Direktorat Perairan Polda Lampung)

Agus Irawam, 1322011003 (2014) PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PERIKANAN (Studi di Direktorat Perairan Polda Lampung). Masters thesis, Universitas Lampung.

[img]
Preview
Text
ABSTRACT.pdf

Download (8Kb) | Preview
[img]
Preview
Text
ABSTRAK.pdf

Download (7Kb) | Preview
[img]
Preview
Text
COVER DALAM.pdf

Download (19Kb) | Preview
[img]
Preview
Text
COVER DEPAN.pdf

Download (30Kb) | Preview
[img]
Preview
Text
DAFTAR ISI.pdf

Download (8Kb) | Preview
[img]
Preview
Text
LEMBAR MENGESAHKAN.pdf

Download (5Mb) | Preview
[img]
Preview
Text
LEMBAR MENYETUJUI.pdf

Download (5Mb) | Preview
[img]
Preview
Text
LEMBAR PERNYATAAN.pdf

Download (3211Kb) | Preview
[img]
Preview
Text
LEMBAR PERSEMBAHAN.pdf

Download (4Kb) | Preview
[img]
Preview
Text
MOTO.pdf

Download (69Kb) | Preview
[img]
Preview
Text
RIWAYAT HIDUP.pdf

Download (4Kb) | Preview
[img]
Preview
Text
SANWACANA.pdf

Download (6Mb) | Preview
[img]
Preview
Text
BAB I.pdf

Download (150Kb) | Preview
[img]
Preview
Text
BAB II.pdf

Download (192Kb) | Preview
[img] Text
BAB III.pdf
Restricted to Registered users only

Download (201Kb)
[img]
Preview
Text
BAB IV.pdf

Download (85Kb) | Preview
[img]
Preview
Text
DAFTAR PUSTAKA.pdf

Download (12Kb) | Preview

Abstrak

PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PERIKANAN (Studi di Direktorat Perairan Polda Lampung) Tindak pidana perikanan merupakan suatu kejahatan yang berdampak pada kerusakan pada ekosistem dan sumber daya perikanan di laut atau wilayah perairan sehingga harus dilaksanakan penegakan hukum secara optimal. Permasalahan penelitian ini adalah: (1) Bagaimanakah penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana perikanan? (2) Mengapa terdapat faktor-faktor penghambat penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana perikanan? Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Prosedur pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi lapangan. Data dianalisis secara kualitatif guna memperoleh simpulan. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan: (1) Penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana perikanan yang dilakukan oleh Direktorat Perairan Polda Lampung dilaksanakan dengan proses penyidikan yang tempuh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti tentang tindak pidana perikanan di wilayah perairan dan untuk menemukan tersangkanya. Setelah penyidikan selesai dilaksanakan maka perkara dilimpahkan ke Kejaksaan dan Pengadilan untuk proses hukum selanjutnya sesuai dengan sistem peradilan pidana. (2) Faktor-faktor yang menghambat penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana perikanan yaitu penyidik yang berpotensi menyalahgunakan kewenangan diskresi, kurangnya kuantitas penyidik Direktorat Kepolisian Perairan. Selain itu keterbatasan sarana dan prasarana patroli yang ada di Direktorat Kepolisian Perairan Polda Lampung, sehingga penyidikan mengalami hambatan. Saran penelitian ini adalah: (1) Penyidik Direktorat Kepolisian Perairan disarankan untuk melaksanakan penyidikan dengan sebaik-baiknya secara jujur dan bertanggung jawab (2) Direktorat Kepolisian Perairan Polda Lampung disarankan untuk mengembangkan jaringan kerja sama dengan berbagai pihak dalam upaya penanggulangan tindak pidana perikanan. Kata Kunci: Penegakan, Hukum, Tindak Pidana, Perikanan. LAW ENFORCEMENT AGAINST CRIME OF FISHERIES (Study on Water Directorate of Lampung Police) Fishery criminal offense is a crime that affects the damage to ecosystems and fisheries resources in the sea or the waters so that law enforcement should be implemented optimally. The problem of this research are: (1) How does the criminal law enforcement against criminal acts fishery? (2) Why are the factors inhibiting criminal enforcement against criminal acts fishery? This study uses normative juridical and empirical jurisdiction. Data collection procedures performed by literature and field studies. Data were analyzed qualitatively to reach conclusion. Based on the results of research and discussion can be concluded: (1) law enforcement against criminal acts fisheries conducted by Water Directorate of Lampung Police by investigation that traveled investigators to search for and collect evidence on the crime of fishing in territorial waters and to find the suspects. Once the investigation is completed, the case transferred to the Prosecutor and the Court for further proceedings in accordance with the criminal justice system. (2) Factors that hinder enforcement of the criminal law against criminal acts fishery that is investigating the potential misuse of authority discretion, lack of quantitative investigator of Water Directorate of Lampung Police. In addition, limited facilities and infrastructure patrol in Water Directorate of Lampung Police, so that investigations have problems. Suggestion of this research are: (1) Investigator advised to carry out investigations with the best in an honest and responsible (2) Water Directorate of Lampung Police advised to develop a network of cooperation with various parties in the fight against the crime of fisheries. Keywords: Enforcement, Law, Crime, Fisheries.

Tipe Karya Ilmiah: Tesis (Masters)
Subyek: A General Works = Karya Karya Umum
Program Studi: Fakultas Hukum > Magister Hukum S2
Depositing User: 3694987 . Digilib
Date Deposited: 30 Jan 2015 03:49
Last Modified: 30 Jan 2015 03:49
URI: http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/6642

Actions (login required)

View Item View Item