IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR BARAT DALAM PENGELOLAAN ASET TANAH NEGARA

RIKI NOPIANSAH, 1826021014 (2022) IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR BARAT DALAM PENGELOLAAN ASET TANAH NEGARA. Masters thesis, UNIVERSITAS LAMPUNG.

Preview	File PDF 1. ABSTRAK.pdf Download (31Kb) | Preview
	File PDF 2. TESIS FULL.pdf Restricted to Hanya staf Download (2802Kb)
Preview	File PDF 3. TESIS TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf Download (2803Kb) | Preview

Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)

Penelitian ini mengemukakan tentang Implementasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat dalam Pengelolaan Aset Tanah Negara. Permasalahan Pengelolaan Aset Tanah Negara di Kabupaten Pesisir Barat disebabkan oleh adanya Tanah yang Belum Bersertipikat, Tanah yang Bersengketa dan Tanah Idle yang Belum dimanfaatkan. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis implementasi kebijakan Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat dalam tata kelola pengelolaan aset tanah negara dan mencari faktor-faktor apa saja yang menyebabkan implementasi kebijakan Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat dalam pengelolaan aset tanah negara. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriftif dan pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa empat faktor implementasi kebijakan George C. Edward III terhadap kebijakan pengelolaan aset tanah negara di kabupaten Pesisir Barat belum optimal. Indikator tersebut antara lain; Pertama Faktor Sumber Daya; ketidaksiapan anggaran pengelolaan aset tanah negara yang bermasalah dan ketidakcukupan personil dalam pengelolaan aset tanah negara yang bermasalah. Kedua Faktor Komunikasi; ketidakjelasan penyaluran komunikasi, siapa pejabat/pelaksana yang diberikan mandat dan minim koordinasi antar OPD maupun dengan instansi BPN dan TNBBS. Ketiga Faktor Sikap Birokrasi; respon pimpinan pasif dalam pengelolaan aset tanah negara yang bermasalah (tidak menjadi skala prioritas) sehingga respon pelaksana juga pasif/lambat dalam pengelolaan aset tanah negara yang bermasalah. Dan Keempat Faktor Struktur Birokrasi; struktur birokrasi pejabat pengelolaan BMD masih ada yang belum dibentuk serta Standar Operating Prosedur (SOP) penanganan aset tanah yang bermasalah belum ada. Dari keempat faktor tersebut faktor sumber daya lah yang menjadi faktor dominan sehingga menyebabkan implementasi kebijakan pengelolaan aset tanah negara di Kabupaten Pesisir Barat menjadi tidak optimal. Kempat faktor tersebut mengarahkan Peneliti kepada kesimpulan penelitian bahwa Implementasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat Dalam Pengelolaan Aset Tanah Negara masuk dalam kategori poorly implemented policy. Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Sumber Daya, Komunikasi, Sikap Birokrasi, Struktur Birokrasi, Aset Tanah This study suggests the implementation of the West Coast District Government Policy in the Management of State Land Assets. The problem of State Land Asset Management in Pesisir Barat Regency is caused by the existence of Uncertified Land, Disputed Land and Unutilized Idle Land. The purpose of this study is to analyze the implementation of the Pesisir Barat Regency Government's policies in managing state land assets and find out what factors lead to the implementation of the Pesisir Barat Regency Government's policies in managing state land assets. This study uses descriptive qualitative research methods and data collection through observation, interviews and document studies. The results showed that the four factors of George C. Edward III's policy implementation on the policy of managing state land assets in the Pesisir Barat district were not optimal. These indicators include; First Factor Resources; unpreparedness of the budget for the management of problematic state land assets and inadequacy of personnel in the management of problematic state land assets. Second Communication Factor; unclear distribution of communication, who is the official/implementer who is given the mandate and minimal coordination between OPD and with BPN and TNBBS agencies. The Three Factors of Bureaucratic Attitude; passive leadership response in the management of problematic state land assets (not a priority scale) so that the response of the implementers is also passive/slow in managing problematic state land assets. And Fourth Factors Bureaucratic Structure; The bureaucratic structure of BMD management officials still has not been established and the Standard Operating Procedure (SOP) for handling problematic land assets does not yet exist. Of the four factors, the resource factor is the dominant factor, causing the implementation of state land asset management policies in Pesisir Barat Regency to be not optimal. These four factors lead the researcher to the conclusion that the policy implementation of the Pesisir Barat Regency Government in the Management of State Land Assets is included in the category of poorly implemented policy. Keywords: Policy Implementation, Resources, Communication, Bureaucratic Attitude, Bureaucratic Structure, Land Assets

Jenis Karya Akhir:	Tesis (Masters)
Subyek:	300 Ilmu sosial
Program Studi:	Fakultas ISIP > Prodi Magister Ilmu Pemerintahan
Pengguna Deposit:	2208013242 . Digilib
Date Deposited:	12 Oct 2022 07:08
Terakhir diubah:	12 Oct 2022 07:08
URI:	http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/66818

Actions (login required)

Lihat Karya Akhir