SUGIYANTORO, 1712011311 (2022) PENEGAKAN HUKUM PIDANA OLEH KEPOLISIAN TERHADAP TINDAKAN PENGAMBILAN PAKSA JENAZAH PASIEN COVID-19. FAKULTAS HUKUM, UNIVERSITAS LAMPUNG.
|
File PDF
1. ABSTRAK-ABSTRAK.pdf Download (159Kb) | Preview |
|
File PDF
2. SKRIPSI FULL.pdf Restricted to Hanya staf Download (1699Kb) | Minta salinan |
||
|
File PDF
3. SKRIPSI FULL TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf Download (1519Kb) | Preview |
Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)
Indonesia sendiri merupakan salah satu negara yang terpapar Virus Corona (Covid- 19), yang sangat berpengaruh dalam kesehatan, masalah dari kasus Covid 19 telah menjadi salah satu kekhawatiran masyarakat. Masalah dari penelitian ini tentunya berhubungan dengan pasien covid-19. Terdapat fakta dimasyarakat bahwa terdapat tindakan pengambilan jenazah covid-19 yang hendak akan dimakamkan. Tentu hal ini berbahaya bagi kelangsungan hidup orang banyak. Permasalahan dalam penelitian ini ada dua. Pertama, berkenaan dengan penegakan hukum pidana oleh kepolisian terhadap tindakan pengambilan paksa jenazah pasien covid-19. Kedua berkenaan dengan faktor yang mempengaruhi penegakan hukum pidana oleh kepolisian terhadap tindakan pengambilan paksa jenazah pasien covid-19. Kemudian, perlu dicermati bahwa tindakan demikian perlu ditindak lanjuti terkhusus mengenai aspek pidananya. Penelitian ini menggunakan tipe deskriptif. Pendekatan masalah dalam penelitian ini yaitu pendekatan yuridis normative. Penelitian ini menggunakan sumber data kepustakaan. Jenis datanya adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui bahan pustaka. Hasil Pembahasan dari penelitian ini yang pertama, berhubungan dengan penegakan hukum pidana oleh kepolisian hanya sampai tahap kedua yaitu tahap aplikasi. Pada tahap pertama tahap formulasi menentukan aturan hukum yang berlaku pada suatu perbuatan yang dilarang. Kemudia kedua, tahap aplikasi yaitu menerapkan peraturan yang berlaku, penegakan hukum yang ada pada penlitian ini hanya sampai pada tahap tersebut dan tidak sampai pada tahap akhir yaitu tahap eksekusi. Tahap eksekusi dalam permasalahan ini mengedepankan prinsip restorative justice dengan sarana damai untuk berbagai pihak. Hasil pembahasankedua, faktor penghambat penegakan hukum pidana terhadap pengambilan paksa jenazah covid-19 adalah pertama, berkenaan dengan strategi komunikasi sosial yang masih kurang baik; kedua, faktor kesiapan sumber daya personel dari para penegak hukum terkhusus pihak kepolisian; ketiga faktor sturktural yang menghambat para penegak hukum bergerak secara cepat dan fleksibel dilapangan. kesimpulan pada penelitian ini yang pertama mengenai penegakan hukum pidana oleh kepolisian terhadap jenazah pasien covid-19 hanya sampai pada tahap kedua yaitu aplikasi. dan pada faktor yang mempengaruhinya terdapat pada faktor penegak hukumnya, faktor sarana prasarananya dan faktor budaya atau kebiasaan dari masyarakat. Penulis memberikan saran pertama, pihak kepolisian atau penegak hukum hendaknya memperkuat strategi di bidang SDM agar bisa lebih efektif dalam penegakan hukum; kedua, Pihak pemerintah bersama kepolisian hendaknya melakukan komunikasi yang lebih intensif kepada masyarakat agar bisa mencegah tindakan masyarakat di lapangan. Kata Kunci: Penegakan Hukum, Pengambilan Paksa Jenazah, Covid-19.
Jenis Karya Akhir: | Skripsi |
---|---|
Subyek: | 300 Ilmu sosial > 340 Ilmu hukum |
Program Studi: | Fakultas Hukum > Prodi Ilmu Hukum S1 |
Pengguna Deposit: | 2208167244 . Digilib |
Date Deposited: | 23 Nov 2022 07:50 |
Terakhir diubah: | 23 Nov 2022 07:50 |
URI: | http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/67098 |
Actions (login required)
Lihat Karya Akhir |