Faddly Hendarsyah, 2022011017 (2022) PERLINDUNGAN HUKUM BAGI TENAGA MEDIS DAN TENAGA KESEHATAN DALAM PELAKSANAAN VAKSINASI COVID-19. Masters thesis, UNIVERSITAS LAMPUNG.
|
File PDF
ABSTRAK.pdf Download (31Kb) | Preview |
|
![[img]](http://digilib.unila.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
File PDF
TESIS FULL.pdf Restricted to Hanya staf Download (3566Kb) |
|
|
File PDF
TESIS TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf Download (3258Kb) | Preview |
Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)
Munculnya penyakit Covid-19 di tahun 2019 menyebabkan banyak orang yang meninggal dunia disebabkan oleh Covid-19, sehingga Pemerintah perlu menyelenggarakan Vaksinasi Covid-19 yang wajib diberikan kepada masyarakat agar terlindungi dari penyakit Covid-19 ini. Penerbitan persetujuan vaksinasi Covid-19 dilakukan karena bersifat darurat kesehatan masyarakat atau Emergency Use Authorization (EUA). Masyarakat yang dikategorikan sasaran vaksin wajib untuk melaksanakan vaksin. Masyarakat yang sesuai sasaran tidak mau untuk divaksin, akan dikenakan sanksi sesuai aturan, sanksinya dapat administratif dan dapat juga dikenakan sanksi pidana penjara paling lama satu tahun dan/atau diberikan denda paling banyak seratus juta rupiah. Namun tentu saja dalam implementasinya tidak selalu sesuai dengan apa yang telah diharapkan karena masih ada masyarakat yang ragu dan menolak untuk dilakukan vaksinasi Covid- 19, oleh sebab itu dalam kesempatan ini penulis ingin melakukan penelitian mengenai Perlindungan Hukum bagi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan dalam Pelaksanaan Program Vaksinasi Covid-19 di Kota Bandar Lampung. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif empiris. Secara umum kegiatan penelitian dilakukan dengan mengumpulkan sumber yang berasal dari bahan bacaan seperti buku dan peraturan perundang-undangan, serta melakukan beberapa wawancara. Hasil dari penelitian ini adalah tenaga medis dan tenaga kesehatan telah memperoleh perlindungan hukum dalam pelaksanaan Vaksinasi Covid-19, baik bersifat preventif maupun represif, namun penerapannya belum optimal. Kemudian faktor-faktor yang berpotensi menimbulkan sengketa medik adalah kejadian yang tidak diharapkan pasca Vaksinasi Covid-19; informasi tidak lengkap dari petugas; keterangan dan informasi yang tidak lengkap dan benar dari pasien terkait riwayat kesehatan pasien; penilaian kondisi sasaran vaksin yang salah; serta kelalaian petugas. Saran dalam penelitian ini yaitu pertama Pemerintah melakukan sosialisasi dan koordinasi kepada aparat penegak hukum terkait kejadian sengketa medik akibat pelaksanaan Vaksinasi Covid-19. Kedua, tenaga medis dan tenaga kesehatan sebaiknya dalam melaksanakan vaksinasi terhadap pasien harus memberikan KIE yang lengkap kepada pasien. Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Vaksinasi Covid-19, Tenaga Medis, Tenaga Kesehatan. The emergence of the Covid-19 disease in 2019 caused many people to die due to Covid-19, so the Government needs to organize the Covid-19 Vaccination which must be given to the public to be protected from this Covid-19 disease. The issuance of the approval for the Covid-19 vaccination is carried out because it is a public health emergency or Emergency Use Authorization (EUA). People who are categorized as vaccine targets are obliged to carry out the vaccine. People who do not want to be vaccinated according to the target will be subject to sanctions according to the rules, the sanctions can be administrative and can also be subject to imprisonment for a maximum of one year and/or be fined a maximum of one hundred million rupiah. But of course the implementation is not always in accordance with what was expected because there are still people who are hesitant and refuse to be vaccinated against Covid-19, therefore on this occasion the author wants to conduct research on Legal Protection for Medical Workers and Health Workers in Program Implementation. Covid-19 Vaccination in Bandar Lampung City. This research uses empirical normative juridical research method. In general, research activities are carried out by collecting sources from reading materials such as books and laws and regulations, as well as conducting several interviews. The results of this study are medical personnel and health workers have obtained legal protection in the implementation of Covid-19 vaccination, both preventive and repressive, but the implementation is not optimal. Then the factors that have the potential to cause medical disputes are unexpected events after the Covid-19 vaccination; incomplete information from officers; incomplete and correct information and information from the patient regarding the patient's medical history; incorrect assessment of the condition of the vaccine target; and staff negligence. Suggestions in this study are that the government first conducts socialization and coordination with law enforcement officials regarding the occurrence of medical disputes due to the implementation of the Covid-19 vaccination. Second, medical personnel and health workers should in carrying out vaccinations against patients must provide complete IEC to patients. Keywords: Legal Protection, Covid-19 Vaccination, Medical Doctor, Health Workers.
| Jenis Karya Akhir: | Tesis (Masters) |
|---|---|
| Subyek: | 300 Ilmu sosial > 340 Ilmu hukum |
| Program Studi: | Fakultas Hukum > Magister Hukum S2 |
| Pengguna Deposit: | 2208894013 . Digilib |
| Date Deposited: | 01 Dec 2022 06:51 |
| Terakhir diubah: | 01 Dec 2022 06:51 |
| URI: | http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/67280 |
Actions (login required)
 |
Lihat Karya Akhir |
