REFORMULASI PERHITUNGAN PIDANA TAMBAHAN TERHADAP TERPIDANA YANG TIDAK CUKUP BAYAR PADA PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI

ADE SOFYANSAH, 2022011077 (2022) REFORMULASI PERHITUNGAN PIDANA TAMBAHAN TERHADAP TERPIDANA YANG TIDAK CUKUP BAYAR PADA PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI. Masters thesis, UNIVERSITAS LAMPUNG.

Preview	File PDF 1. ABSTRAK.pdf Download (30Kb) | Preview
	File PDF 2. TESIS FULL.pdf Restricted to Hanya staf Download (1908Kb)
Preview	File PDF 3. TESIS TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf Download (1909Kb) | Preview

Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)

Selama ini terpidana korupsi tetap menjalani hukuman penjara secara penuh meskipun telah membayar sebagian uang pengganti, sedangkan tidak ada formulasi khusus terkait perhitungan jumlah uang pengganti yang telah dibayar berkaitan dengan lamanya penjara atas uang pengganti yang tidak cukup bayar. Hal ini menjadi problematika bagi kejaksaan selaku eksekutor. Sehingga diperlukan formulasi khusus terkait perhitungan uang pengganti dalam suatu peraturan hukum. Berdasarkan isu hukum tersebut, tesis ini mengkaji dua permasalahan yaitu pertama, mengapa belum ada peraturan tentang perhitungan pidana terhadap uang pengganti yang tidak cukup pada perkara korupsi? Kedua, bagaimana perspektif formulasi perhitungan pidana terhadap uang pengganti yang tidak cukup pada perkara korupsi? Penelitian tesis ini menggunakan metodologi penelitian normatif yang menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier sebagai sumber datanya. Pengolahan data meliputi verifikasi data, penandaan data, rekonstruksi data, dan sistematisasi data. Selanjutnya dilakukan analisis deskriptif kualitatif terhadap data tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiadaan aturan mengenai perhitungan hukum pidana terhadap uang pengganti yang tidak cukup bayar dalam tindak pidana korupsi, disebabkan oleh tidak adanya persoalan yang menjadi masalah hukum, akan tetapi menjadi masalah bagi jaksa dalam tataran eksekusi. Oleh karenanya diperlukan formulasi khusus mengenai perhitungan hukum pidana terhadap uang pengganti yang tidak cukup pada perkara korupsi yang dimuat dalam undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi. Formulasi perhitungan hukum pidana terhadap uang pengganti yang tidak cukup pada perkara korupsi didasarkan pada pendekatan proporsionalitas atau kesebandingan. Berdasarkan hasil penelitian, disarankan kepada hakim agar mempertimbangkan aspek keseimbangan/kesebandingan antara pidana uang pengganti yang harus dibayar dengan pidana subsider yang dijalani. Selain itu, diperlukan formulasi khusus mengenai perhitungan hukum pidana terhadap uang pengganti yang tidak cukup pada perkara korupsi yang dimuat dalam peraturan perundang-undangan. Kata kunci: Reformulasi, Perhitungan Uang Pengganti, Korupsi So far, corrupt convicts continue to serve complete prison sentences even though they have paid part of the replacement money. At the same time, there is no specific formulation regarding the calculation of the amount of compensation that has been produced for the length of imprisonment for replacement money that is not paid enough. This becomes problematic for the prosecutor as the executor. So a particular formulation is needed regarding calculating replacement money in legal regulation. Based on these legal issues, this thesis examines two problems: first, Why isn't a criminal calculation regulation for insufficient replacement money in corruption cases? Second, what is the perspective of formulating illegal calculations on bad replacement money in corruption cases? This thesis uses a normative research methodology that uses primary, secondary, and tertiary legal materials as data sources. Data processing includes data verification, data marking, data reconstruction, and data systematization. Furthermore, a qualitative descriptive analysis was carried out on the data. The results of the study indicate that the absence of rules regarding the calculation of criminal law for replacement money that is not paid enough in criminal acts of corruption is caused by the lack of problems that become legal problems but becomes a problem for prosecutors at the level of execution. Therefore, a particular formulation is needed regarding calculating criminal law against insufficient replacement money in corruption cases contained in the law on eradicating corruption. The formulation of the analysis of criminal law against bad replacement money in corruption cases is based on a proportionality or comparability approach. Based on the study's results, it is suggested that the judge consider the balance/comparability between the compensation money that must be paid and the subsidiary sentence that is served. In addition, a unique formulation is needed regarding calculating criminal law against insufficient replacement money in corruption cases contained in laws and regulations. Keywords: Reformulation, Compensation Compensation, Corruption

Jenis Karya Akhir:	Tesis (Masters)
Subyek:	300 Ilmu sosial
Program Studi:	Fakultas Hukum > Magister Hukum S2
Pengguna Deposit:	2208331754 . Digilib
Date Deposited:	05 Dec 2022 04:07
Terakhir diubah:	05 Dec 2022 04:07
URI:	http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/67318

Actions (login required)

Lihat Karya Akhir