EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA PADA PERJANJIAN PEMBIAYAAN KENDARAAN BERMOTOR PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 2/PUU-XIX/2021

KIFAH AKIFAH, 2022011067 (2022) EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA PADA PERJANJIAN PEMBIAYAAN KENDARAAN BERMOTOR PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 2/PUU-XIX/2021. Masters thesis, UNIVERSITAS LAMPUNG.

Preview	File PDF ABSTRAK.pdf Download (76Kb) | Preview
	File PDF TESIS FULL.pdf Restricted to Hanya staf Download (3804Kb)
Preview	File PDF TESIS TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf Download (3622Kb) | Preview

Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)

Jaminan fidusia eksistensinya adalah untuk mempermudah masyarakat dalam memperoleh bantuan kredit, namun dalam pelaksanaannya masih timbul berbagai persoalan. Di antaranya adalah dalam hal eksekusi jaminan fidusia, di mana tindakan sewenang-wenang saat penagihan masih marak terjadi. Terlepas dari hal tersebut, persoalan eksekusi jaminan fidusia kembali menjadi perhatian publik pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021 pada 31 Agustus 2021. Terdapat anggapan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi tersebut memberikan kemudahan kepada perusahaan pembiayaan untuk mengeksekusi jaminan fidusia. Tujuan penelitian ini adalah (1) untuk menganalisis bagaimana eksekusi jaminan fidusia pada perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021, dan (2) untuk menganalisis bagaimana penegakan hukum terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh penagih utang (debt collector). Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Dengan pendekatan Undang-Undang. Data yang digunakan dalam penelitian ini data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Pengumpulan data ini dilakukan dengan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU- XIX/2021 tidak memiliki perbedaan yang mendasar dengan putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU- XVII/2019. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021 hanya bersifat “alternatif” yaitu apabila tidak tercapai suatu kesepakatan wanprestasi antara kreditur dan debitur serta tidak ada penyerahan secara sukarela objek jaminan fidusia oleh debitur, maka eksekusi jaminan fidusia bisa diajukan ke Pengadilan Negeri. Penegakan hukum terhadap penagih utang (debt collector) atas pelanggaran yang dilakukan, dapat diberikan sanksi administratif, perdata maupun pidana. Kata Kunci: Eksekusi Jaminan Fidusia, Perjanjian Pembiayaan, Putusan Mahkamah Konstitusi. The existence of fiduciary guarantees is to make easier for the community to obtain credit assistance, but various problems still arise in its implementation. Among them are in terms of the execution of fiduciary guarantees, where arbitrary actions still occur when billing. Besides, the issue of the execution of fiduciary guarantees has become a public concern after the decision of the Constitutional Court Number 2/PUU-XIX/2021 on August 31, 2021. There is an assumption that the Constitutional Court's decision provides convenience for finance companies to execute fiduciary guarantees. The purpose of this study is (1) to analyze how the execution of fiduciary guarantees in motor vehicle financing agreements after the Constitutional Court Decision Number 2/PUU-XIX/2021, and (2) to analyze how law enforcement against violations committed by debt collectors. This study uses a normative legal research method with an approach to the law. The data used in this study are secondary data consisting of primary, secondary and tertiary legal materials. This data collection is done by literature study. The results of the study show that the Constitutional Court Decision Number 2/PUU- XIX/2021 does not have a fundamental difference with the previous Constitutional Court decision, namely the Constitutional Court Decision Number 18/PUU- XVII/2019. The decision of the Constitutional Court Number 2/PUU-XIX/2021 is only “alternative”, that is, if a default agreement is not reached between the creditor and the debtor and there is no voluntary submission of the object of fiduciary security by the debtor, then the execution of the fiduciary guarantee can be submitted to the District Court. Law enforcement related to debt collectors for violations committed can be given administrative, civil and criminal sanctions. Key words: Execution of Fiduciary Guarantees, Financing Agreements, Decisions of the Constitutional Court.

Jenis Karya Akhir:	Tesis (Masters)
Subyek:	300 Ilmu sosial > 340 Ilmu hukum
Program Studi:	Fakultas Hukum > Magister Hukum S2
Pengguna Deposit:	2208825503 . Digilib
Date Deposited:	14 Dec 2022 00:59
Terakhir diubah:	14 Dec 2022 00:59
URI:	http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/67604

Actions (login required)

Lihat Karya Akhir