AKIBAT HUKUM MELAKUKAN PERAPIHAN JALAN DENGAN ALAT BERAT PADA JALUR TRANSPORTASI MASYARAKAT DI KAWASAN TAMAN NASIONAL UNTUK MELAKUKAN PEMBUKAAN LAHAN

Akbar, M. Restu (2022) AKIBAT HUKUM MELAKUKAN PERAPIHAN JALAN DENGAN ALAT BERAT PADA JALUR TRANSPORTASI MASYARAKAT DI KAWASAN TAMAN NASIONAL UNTUK MELAKUKAN PEMBUKAAN LAHAN. FAKULTAS HUKUM, UNIVERSITAS LAMPUNG.

Preview	File PDF 1. ABSTRAK - ABSTRACT.pdf Download (164Kb) | Preview
	File PDF 2. SKRIPSI FULL.pdf Restricted to Hanya staf Download (3298Kb) | Minta salinan
Preview	File PDF 3. SKRIPSI FULL TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf Download (3254Kb) | Preview

Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)

Adapun peristiwa yang ingin dilakukan analisis ialah prihal pihak yang hendak melakukan pembukaan lahan di luar wilayah Taman Nasional (wilayah inklaf) dengan melewati jalan transportasi masyarakat yang berada dalam kawasan Taman Nasional, namun karena jalan tersebut bergelombang sehingga dilakukan perapihan dengan alat berat. Bahwa tindakan berupa perapihan jalan pada kawasan Taman Nasional berakibat hukum sanksi pidana atas kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi zona pemanfaatan dan zona lain Taman Nasional sebagaimana diatur dalam Pasal 33 (3) jo. Pasal 44 (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Akibat hukum berupa sanksi pidana ini diperkuat dengan adanya Putusan Nomor: 491/Pid.B/LH/2018/PN Tjk. Fungsi zona pemanfaatan dan zona lain ialah untuk pengembangan pariwisata alam dan rekreasi, jasa lingkungan, pendidikan, penelitian dan pengembangan yang menunjang pemanfatan, kegiatan penunjang budidaya. Menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Tindak Pidana oleh Korporasi, dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana bilamana diketahui bahwa: Korporasi dapat memperoleh keuntungan atau manfaat dari tindak pidana tersebut atau tindak pidana tersebut dilakukan untuk kepentingan korporasi, korporasi membiarkan terjadinya tindak pidana, dan korporasi tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk melakukan pencegahan, mencegah dampak yang lebih besar dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku guna menghindari terjadinya tindak pidana. Karena korporasi yang dalam hal ini mengintruksikan perapihan jalan tidak melakukan pencegahan terhadap pegawai dan pekerjanya yang bekerja di lapangan guna menghindari terjadinya tindak pidana dan memastikan bahwa kegiatannya di lapangan telah patuh terhadap ketentuan hukum. Kata Kunci : Taman Nasional, Fungsi Zonasi, Akibat Hukum, Pertanggungjawaban Korporasi.

Jenis Karya Akhir:	Skripsi
Subyek:	300 Ilmu sosial > 340 Ilmu hukum
Program Studi:	Fakultas Hukum > Prodi Ilmu Hukum S1
Pengguna Deposit:	2208980212 . Digilib
Date Deposited:	16 Dec 2022 01:48
Terakhir diubah:	16 Dec 2022 01:48
URI:	http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/67705

Actions (login required)

Lihat Karya Akhir