PERSPEKTIF KEBIJAKAN PERAMPASAN ASET HASIL TINDAK PIDANA KORUPSI TANPA MELALUI PEMIDANAAN DI INDONESIA

Rosa , Linda (2023) PERSPEKTIF KEBIJAKAN PERAMPASAN ASET HASIL TINDAK PIDANA KORUPSI TANPA MELALUI PEMIDANAAN DI INDONESIA. Masters thesis, UNIVERSITAS LAMPUNG.

Preview	File PDF ABSTRAK.pdf Download (104Kb) | Preview
	File PDF TESIS FULL.pdf Restricted to Hanya staf Download (7Mb) | Minta salinan
Preview	File PDF TESIS TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf Download (7Mb) | Preview

Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)

Tindak pidana korupsi saat ini terus berkembang hingga membuat kerugian besar bagi negara, terlebih hal tersebut disertai dengan adanya tindakan menyembunyikan aset bahkan pencucian uang. Berdasarkan hal tersebut yang menjadi pokok permasalahan yaitu berfokus pada perspektif kebijakan perampasan aset hasil tindak pidana korupsi tanpa melalui pemidanaan, dan kebijakan dalam RUU Perampasan Aset. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis kebijakan yang mengatur mengenai perampasan aset hasil tindak pidana korupsi tanpa melalui pemidanaan di Indonesia. Metode penelitian menggunakan pendekatan secara yuridis normatif didukung dengan pendekatan yuridis empiris melalui wawancara secara mendalam (in-depth interview) dengan beberapa narasumber. Data yang digunakan adalah data yang bersumber dari data primer dan data sekunder yang masing-masing bersumber atau diperoleh dari lapangan dan kepustakaan, serta analisis data secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perspektif kebijakan perampasan aset hasil tindak pidana korupsi tanpa melalui pemidanaan di Indonesia dapat dilakukan dengan beberapa ketentuan yang diatur Pasal 32, 33, 34, dan 38C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta dalam Pasal 54 ayat (1) huruf c UNCAC. Selain ketentuan yang belum memadai, pentingnya undang-undang tentang perampasan aset juga dapat dilihat dari posisi Indonesia sebagai negara peratifikasi UNCAC. Perspektif kebijakan dalam RUU Perampasan Aset pada dasarnya dapat menopang agenda pemulihan kerugian keuangan negara sekaligus merampasan aset secara maksimal dari para pelaku korupsi. Dengan menggunakan konsep NCB Asset Forfeiture, orientasi penegakan hukum tidak lagi menggunakan pendekatan in personam, melainkan berpindah pada in rem. Saran dalam penelitian ini adalah sebaiknya DPR bersama dengan pemerintah segera melakukan pembahasan dan mengesahkan RUU Perampasan Aset sehingga kebutuhan Indonesia dapat dihadirkan dan digunakan dalam upaya pemberantasan dan pencegahan tindak pidana korupsi di Indonesia, sehingga terdapat kebijakan yang lebih jelas dan efektif dalam pelaksanaannya. Kata Kunci: Kebijakan, Perampasan, Korupsi, Pemidanaan. The criminal act of corruption is growing to the point of causing significant losses to the state, especially when this is accompanied by acts of hiding assets and money laundering. Based on this, the main problem is focusing on the policy of corruption asset forfeitures without waiting on a conviction. This research aims to examine and analyze the policies governing the corruption asset forfeitures without going through punishment. The research method uses a normative juridical approach supported by an empirical juridical approach through in-depth interviews with several informants. Where the data used are data sourced from primary data and secondary data, each sourced or obtained from the field and literature, as well as qualitative data analysis. The research results show that the policy of forfeiting corruption assets before convictions in Indonesia is implemented with several provisions stipulated in Articles 32, 33, 34, and 38C of the Law of the Republic of Indonesia Number. 20 of 2001 concerning Eradication of Corruption Crimes, as well as in Article 54 paragraph (1) letter c UNCAC. The policies in the Asset Forfeiture Bill can support the agenda of recovering state financial losses while also forfeiting the corruptors' assets to the maximum. Using the NCB Asset Forfeiture concept, the law enforcement orientation is no longer using an in personam approach but shifting to in rem. The research suggests that the House of Representatives and the government should immediately discuss and pass the Asset Forfeiture Bill, hence presenting Indonesia's requirements to eradicate and prevent corruption in Indonesia. Furthermore, passing the bill will establish clearer and more effective policies in its implementation. Keywords: conviction; corruption; forfeiture; policy.

Jenis Karya Akhir:	Tesis (Masters)
Subyek:	300 Ilmu sosial > 340 Ilmu hukum
Program Studi:	Fakultas Hukum > Magister Hukum S2
Pengguna Deposit:	2301194799 . Digilib
Date Deposited:	18 Jan 2023 08:59
Terakhir diubah:	18 Jan 2023 08:59
URI:	http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/68375

Actions (login required)

Lihat Karya Akhir