IMPLEMENTASI PASAL 62 UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG JABATAN NOTARIS TERKAIT PENYERAHAN PROTOKOL NOTARIS DI KOTA BANDAR LAMPUNG

Amanda Putri Amelia, 1912011316 (2023) IMPLEMENTASI PASAL 62 UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG JABATAN NOTARIS TERKAIT PENYERAHAN PROTOKOL NOTARIS DI KOTA BANDAR LAMPUNG. FAKULTAS HUKUM, UNIVERSITAS LAMPUNG.

Preview	File PDF ABSTRAK.pdf Download (645Kb) | Preview
	File PDF SKRIPSI FULL.pdf Restricted to Hanya staf Download (2917Kb)
Preview	File PDF SKRIPSI FULL TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf Download (2419Kb) | Preview

Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)

ABSTRAK IMPLEMENTASI PASAL 62 UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG JABATAN NOTARIS TERKAIT PENYERAHAN PROTOKOL NOTARIS DI KOTA BANDAR LAMPUNG Oleh Amanda Putri Amelia Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya. Notaris dalam menjalankan jabatannya berkewajiban membuat Akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris. Protokol Notaris adalah kumpulan dokumen yang merupakan arsip negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh Notaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Permasalahan dalam penelitian ini adalah mengenai implementasi dari Pasal 62 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris terkait penyerahan protokol notaris, faktor yang menghambat dalam proses penyerahan protokol notaris, dan upaya penyelesaian terhadap hambatan penyerahan protokol notaris di Kota Bandar Lampung. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif-empiris dengan tipe penelitian deskriptif. Pendekatan masalah yang digunakan adalah metode pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan dan wawancara. Selanjutnya, data diolah melalui pemeriksaan data, rekonstruksi data, sistemasi data serta dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa implementasi penyerahan protokol notaris di Kota Bandar Lampung kurang terlaksana dengan baik karena terdapat beberapa nama notaris yang penyerahan protokol notaris tercatat tidak sesuai dengan UUJN. Faktor yang menjadi penghambat antara lain karena kurangnya kesadaran dalam diri notaris, perasaan sakit hati dari notaris yang diberhentikan secara tidak terhormat, perasaan sungkan antarkalangan notaris, kurangnya edukasi ahli waris notaris, tidak adanya pengaturan yang jelas mengenai sanksi yang diperoleh apabila protokol notaris tidak diserahkan. Upaya yang dapat dilakukan kepada ahli waris yang tidak menyerahkan protokol dapat dilakukan cara preventif dilakukan dengan memberikan penyuluhan dan sosialisasi kepada ahli waris dan cara represif dilakukan dengan pendekatan kekeluargaan. Terhadap notaris yang diberhentikan dengan tidak terhormat dapat harus memiliki kesadaran dari dalam dirinya akan kewajibannya menyerahkan protokol notaris dan upaya eksternal dapat dilakukan oleh tindakan tegas Majelis Pengawas Daerah mengambil protokol notaris. Kata Kunci: Majelis Pengawas Daerah, Notaris, Protokol Notaris

Jenis Karya Akhir:	Skripsi
Subyek:	300 Ilmu sosial > 340 Ilmu hukum > 346 Hukum privat, hukum perdata
Program Studi:	Fakultas Hukum > Prodi Ilmu Hukum S1
Pengguna Deposit:	2301068675 . Digilib
Date Deposited:	25 Jan 2023 02:08
Terakhir diubah:	25 Jan 2023 02:08
URI:	http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/68456

Actions (login required)

Lihat Karya Akhir