AKIBAT HUKUM TINDAK PIDANA PEMALSUAN TANDATANGAN DALAM AKTA JUAL BELI ATAS TANAH YANG DILAKUKAN DIHADAPAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (STUDI KASUS PUTUSAN PERKARA PIDANA NOMOR 1027 K/PID/2021 DAN PUTUSAN PERKARA PERDATA NOMOR 369 K/PDT/2021)

WIM FADEL , AZMILHUDA (2023) AKIBAT HUKUM TINDAK PIDANA PEMALSUAN TANDATANGAN DALAM AKTA JUAL BELI ATAS TANAH YANG DILAKUKAN DIHADAPAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (STUDI KASUS PUTUSAN PERKARA PIDANA NOMOR 1027 K/PID/2021 DAN PUTUSAN PERKARA PERDATA NOMOR 369 K/PDT/2021). Masters thesis, UNIVERSITAS LAMPUNG.

Preview	File PDF ABSTRAK.pdf Download (25Kb) | Preview
	File PDF TESIS FULL.pdf Restricted to Hanya staf Download (3860Kb)
Preview	File PDF TESIS TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf Download (3289Kb) | Preview

Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)

Pendaftaran Tanah sebagaimana dijelaskan pada Pasal 1 angka (1) PP No.24 Tahun 1997 adalah runtutan kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah secara berkelanjutan, berkesinambungan dan sistematis, yang diantaranya, kolektif data, pengolahan, pembukuan dan pencitraan dan pengawasan data baik yang berbentuk fisik maupun yuridis dengan bentuk peta dan daftar dari masing-masing bidang baik itu tanah, rumah, satuan rumah susun yang dengannya termasuk pada bukti kepemilikan hak-hak tersebut. Kata pemalsuan memiliki arti kegiatan yang dilakukan dengan tidak otentik baik dari cara, proses, maupun pembuatannya. Sehingga unsur dari pemalsuan adalah adanya pelaku, dan adanya barang yang dipalsukan dengan tujuan untuk pemalsuan. Tindak pidana pada kasus pemalsuan tanda tangan dalam putusan pidana nomor 1027 K/PID/2021 dan putusan perkara perdata nomor 369 K/PDT/2021 dimana Terdakwa atas nama Purwanto Bin Bajuri telah terbukti melakukan tindak pidana pemalsuan tanda tangan dari Rahmad Yuli Basuki yang dibubuhkan pada akta jual beli PPAT. Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian tesis ini adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Data yang digunakan dalam penulisan ini adalah data sekunder. Seorang yang tidak wenang dalam melakukan tindakan hukum adalah seseorang yang memang dilarang oleh undang-undang untuk tidak melakukan tindakan hukum tertentu. Perjanjian yang dilakukan oleh handelingsonbevoegdheid atau orang yang ditentukan oleh undang- undang tidak memiliki kewenangan mengakibatkan perjanjian tersebut dapat dibatalkan. Berdasarkan putusan inkrah dari pengadilan pidana yang telah menetapkan secara sah dan meyakinkan bahwa Purwanto Bin Bajuri melakukan tindakan pemalsuan tanda tangan, maka upaya yang kemudian akan dilakukan adalah dengan mengajukan gugatan perdata kepada Pengadilan untuk memperoleh putusan yang bersifat kondemnatior yang memiliki arti bahwa putusan tersebut adalah berisi hukuman atau penghukuman dimana pihak yang kalah dihukum untuk melakukan sesuatu. Kata Kunci : Pemalsuan, Pendaftaran Tanah, Upaya Hukum Land registration as described in Article 1 number (1) PP No. 24 of 1997 is a series of activities carried out by the government in a sustainable, continuous and systematic manner, which include, among other things, data collection, processing, bookkeeping and imaging and monitoring of data both in the form of physical and juridical in the form of maps and lists of each plot, be it land, houses, flats, which are included in the proof of ownership of the rights. The word forgery has the meaning of activities carried out inauthentic both in terms of the method, process, and manufacture. So that the element of counterfeiting is the presence of the perpetrator, and the existence of counterfeit goods with the aim of counterfeiting. The crime in the case of forgery of signatures in the criminal decision number 1027 K/PID/2021 and the decision of the civil case number 369 K/PDT/2021 where the Defendant on behalf of Purwanto Bin Bajuri has been proven to have committed the crime of forging the signature of Rahmad Yuli Basuki which was affixed on PPAT sale and purchase deed. A person who is not authorized to take legal action is someone who is indeed prohibited by law from taking certain legal actions. Agreements made by handelingsonbevoegdheid or persons determined by law do not have the authority to result in the agreement being null and void. Based on the inkrah decision from the criminal court that has legally and convincingly determined that Purwanto Bin Bajuri committed an act of forging signatures, the next effort to be made is to file a civil lawsuit to the Court to obtain a condemnatior decision which means that the decision contains punishment or punishment in which the losing party is punished for doing something. Keywords: Forgery, Land Registration, Legal Effort

Jenis Karya Akhir:	Tesis (Masters)
Subyek:	300 Ilmu sosial > 340 Ilmu hukum
Program Studi:	Fakultas Hukum > Magister Hukum S2
Pengguna Deposit:	2301697660 . Digilib
Date Deposited:	01 Feb 2023 08:04
Terakhir diubah:	01 Feb 2023 08:04
URI:	http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/68635

Actions (login required)

Lihat Karya Akhir