PENATAAN KELEMBAGAAN PEMILU DI INDONESIA (Studi Sengketa Pilkada Bandar Lampung Tahun 2020)

MASUM BUSTHOMI, 1926021008 (2022) PENATAAN KELEMBAGAAN PEMILU DI INDONESIA (Studi Sengketa Pilkada Bandar Lampung Tahun 2020). Masters thesis, UNIVERSITAS LAMPUNG.

Preview	File PDF 1. ABSTRAK.pdf Download (1351Kb) | Preview
	File PDF 2. TESIS FULL.pdf Restricted to Hanya staf Download (1405Kb)
Preview	File PDF 3. TESIS TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf Download (1400Kb) | Preview

Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)

Pemilu merupakan pranata yang sangat penting bagi negara demokrasi. Paranata tersebut berfungsi untuk memenuhi tiga prinsip pokok demokrasi yaitu kedaulatan rakyat, keabsahan pemerintahan dan pergantian pemerintahan secara teratur. Pada sisi lain, pemilu secara konseptual merupakan sarana untuk implementasi kedaulatan rakyat. Melalui pemilu, legitimasi kekuasaan rakyat diimplementasikan melalui penyerahan sebagian kekuasaan dan hak rakyat kepada wakilnya yang ada di parlemen maupun pemerintahan. Dengan mekanisme tersebut, sewaktu-waktu rakyat dapat meminta pertanggungjawaban kekuasaan kepada pemerintah. Mereka dapat menarik mandat mereka dalam pemilihan umum (pemilu), jika wakil rakyat yang telah dipilih dalam pemilu sebelumnya kinerjanya tidak memuaskan rakyat. Pelaksanaan pemilu juga tidak terlepas dari keberadaan kelembagaan penyelenggara pemilu yang disetiap negara mengalami perbedaan struktur dan komposisi. Ada negara yang hanya ada KPU nya saja, namun ada juga negara yang selain ada KPU namun juga ada Bawaslu sebagaimana yang terjadi di Ekuador. Indonesia sendiri menerapkan metode berbeda dimana penyelenggara pemilunya sendiri terdiri dari tiga lembaga yaitu KPU, Bawaslu dan DKPP. Lembaga tersebut memiliki tugas dan fungsi yang berbeda-beda. Sehingga fenomena ini menyebabkan panjangnya proses yang harus dilalui oleh peserta pemilu dalam mendapatkan keadilan. Ketika ada sengketa, mereka dapat mengajukan keberatan ke Bawaslu dan jika mereka tidak puas terhadap putusan Bawaslu dapat mengajukan banding ke Mahkamah Agung dan ke Mahkamah Konstitusi untuk sengketa hasil pemilu dan pemilukada. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kasus sengketa pemilukada kota Bandar Lampung pada tahun 2020. Hasil dari penelitian ini didapatkan bahwa keberadaan Bawaslu dan DKPP dihapus digantikan dengan peradilan khusus pemilu. Kata Kunci: KPU, Bawaslu, DKPP, Sengketa Pemilukada Elections are very important institution for democratic countries. they serves to fulfill the three basic principles of democracy, namely people's sovereignty, the legitimacy of government and regular change of government. On the other hand, elections are conceptually a means of implementing people's sovereignty. Through elections, the legitimacy of people's power is implemented by handing over some of the people’s powers and rights to their representatives in parliament and government. With this mechanism, people can hold the government accountable for power at any time. they can withdraw their mandate in elections, if their representatives who have been elected in the previous election do not satisfy their performance. The implementation of elections is also inseparable from the existence of election management institutions, in which each country experiences difference in its structure and composition. There are countries that only have KPU, but there are also countries that have KPU and Bawaslu, such as in Ecuador. Indonesia itself applies a different method because the election organizers consist of three institutions, namely the KPU, Bawaslu and DKPP. Those institutions have different tasks and functions. So that, this phenomenon causes a lengthy process that must be passed by election participants in obtaining justice. When there was a dispute, they could submit an objection to the Bawaslu. If they were not satisfied with the Bawaslu decision, they could appeal to the Supreme Court and to the Constitutional Court for disputes over election and post-conflict local election results. This study used a descriptive research method with the election dispute case approach for the Bandar Lampung city election in 2020. The results of this study found that the existence of Bawaslu and DKPP were removed and replaced with a special election court. Key Words: Keywords: KPU, Bawaslu, DKPP, Election Disputes

Jenis Karya Akhir:	Tesis (Masters)
Subyek:	300 Ilmu sosial
Program Studi:	Fakultas ISIP > Prodi Magister Ilmu Pemerintahan
Pengguna Deposit:	2301245708 . Digilib
Date Deposited:	03 Feb 2023 01:40
Terakhir diubah:	03 Feb 2023 01:40
URI:	http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/68683

Actions (login required)

Lihat Karya Akhir