PERKEMBANGAN INLANDSCHE BESTUUR PADA AWAL KEMERDEKAAN HINGGA PENGAKUAN KEDAULATAN INDONESIA TAHUN 1945-1949

ULFA , DIANA (2022) PERKEMBANGAN INLANDSCHE BESTUUR PADA AWAL KEMERDEKAAN HINGGA PENGAKUAN KEDAULATAN INDONESIA TAHUN 1945-1949. FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN, UNIVERSITAS LAMPUNG.

Preview	File PDF ABSTRAK.pdf Download (157Kb) | Preview
	File PDF SKRIPSI FULL.pdf Restricted to Hanya staf Download (4Mb)
Preview	File PDF SKRIPSI TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf Download (4Mb) | Preview

Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)

Inlandsche Bestuur merupakan korps kepegawaian pribumi yang berada di Indonesia sejak tahun 1799 setelah kemunduran perusahaan dagang Hindia Belanda atau VOC (Vereenigde Oostindische Compagnie). Dalam perkembangannya, Inlandshe Bestuur mempunyai jajaran dalam mengatur pemerintahannya yaitu dalam kedudukan kepala daerah yang mencakup Gubernur, BUpati dan Walikota. Berfokus pada jabatan Bupati Pada Jabatan Bupati dalam Inlandsche Bestuur dalam era penjajahan kolonial, memiliki fungsi sebagai pengumpul pajak dan upeti dari rakyat dan membantu pelaksanaan administrasi yang dijalankan dan dilaporkan kepada pemerintahan kolonial. Seiring masuknya proklamasi Indonesia di tahun 1945 dan dikeluarkannya Pasal 18 UUD 1945 dikatakan bahwa “pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan Undang- undang, dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan Negara, dan hak-hak dan usul dalam daerah-daerah yang bersifa istimewa.”. hal ini dalam pembagian kerja, hierarki kewenangan, formalisasi, sifat impersonal, rekrutmen dan penempatan serta jenjang karir pada Inlandsche Bestuur dalam jabatan Bupati akan berubah seiring rentan waktu 1945-1949 yang akan mengikuti dikeluarkannya berbagai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian ini memliki rumusan masalah yaitu bagaimana perkembangan Inlandsche Bestuur pada masa kemerdekaan hingga pasca kedaulatan tahun 1945- 1949. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perkembangan Inlandsche Bestuur pada masa kemerdekaan hingga pasca kedaulatan tahun 1945- 1949. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian sejarah yang terdiri dari tahapan heuristic, kritik sumber, interpretasi data, dan historiografi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sebelim bisa menjadi Inlandsche Bsestuur pada pemerintahan pribumi, calon pegawai tersebut harus menghadapi sistem magang, pendidikan yang memiliki kriteria khusus, dan kritik sosial yang terjadi dari masyarakat dan dari dalam Inlandsche Bestuur sebelum berubah menjadi pamong praja. Kata Kunci: Bupati, Inlandsche Bestuur, Pribumi, Korps Inlandsche Bestuur is an indigenous civil service corps that has been in Indonesia since 1799 after the decline of the Dutch East Indies trading company or VOC (Vereenigde Oostindische Compagnie). In its development, Inlandshe Bestuur has ranks in managing its government, namely in the position of regional head which includes governors, regents and mayors. Focusing on the position of Regent In the Position of Regent in Inlandsche Bestuur during the colonial era, had a function as a collector of taxes and tribute from the people and assisted in the implementation of administration which was carried out and reported to the colonial government. As the proclamation of Indonesia entered in 1945 and the issuance of Article 18 of the 1945 Constitution it was said that "the division of Indonesia's regions into large and small areas, with the form of government structure established by law, by looking at and bearing in mind the basis of deliberation in the system of state government, and the rights and suggestions in areas that are special in nature.” this is in the division of labor, hierarchy of authority, formalization, impersonal nature, recruitment and placement as well as career paths at Inlandsche Bestuur in the position of Regent will change over time from 1945-1949 which will follow the issuance of various applicable laws and regulations. This research has a formulation of the problem, namely how the development of Inlandsche Bestuur during the independence period to post-sovereignty in 1945-1949. The purpose of this study is to determine the development of Inlandsche Bestuur during the independence period until after the 1945-1949 sovereignty. The method used in this study is a historical research method consisting of heuristic stages, source criticism, data interpretation, and historiography. The results of this study indicate that before being able to become an Inlandsche Bsestuur in the indigenous government, these prospective employees must face an apprenticeship system, education that has special criteria, and social criticism that occurs from the community and from within Inlandsche Bestuur before turning into civil servants. Keywords: Inlandsche Bestuur, Indigenous, Corps.

Jenis Karya Akhir:	Skripsi
Subyek:	900 Sejarah dan Geografi
Program Studi:	FKIP > Prodi Pendidikan Sejarah IPS
Pengguna Deposit:	2301974301 . Digilib
Date Deposited:	03 Feb 2023 03:40
Terakhir diubah:	03 Feb 2023 03:40
URI:	http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/68704

Actions (login required)

Lihat Karya Akhir