GUSYAROS , DAVANI (2023) FUNGSIONALISASI HUKUM PIDANA TERHADAP PELANGGARAN PERATURAN DAERAH NO 05 TAHUN 2015 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH ( Studi Pada Dinas lingkungan Hidup Bandar Lampung). FAKULTAS HUKUM, UNIVERSITAS LAMPUNG.
|
File PDF
ABSTRAK.pdf Download (533Kb) | Preview |
|
![[img]](http://digilib.unila.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
File PDF
SKRIPSI FULL.pdf Restricted to Hanya staf Download (2394Kb) |
|
|
File PDF
SKRIPSI FULL TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf Download (2037Kb) | Preview |
Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)
Pemerintah Kota Bandar Lampung membentuk suatu Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 Pengelolaan Sampah yang didalamnya termuat hukum pidana, penulisan skripsi ini membahas terkait dengan fungsionalisasi sanksi pidana. Fungsionalisasi hukum pidana pada hakekatnya adalah agar hukum pidana itu dapat berfungsi sesuai dengan apa yang diinginkan dan dapat dilaksanakan. Adapun pembahasan nya adalah Bagaimanakah Fungsionalisasi Hukum Pidana Terhadap Pelaku Pelanggaran Terhadap Peraturan Daerah No 05 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah di Bandar Lampung, Apakah faktor-Faktor Penghambat Fungsionalisasi Hukum Pidana Terhadap Pelaku Pelanggaran Peraturan Daerah No 05 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah di Bandar Lampung. Metode yang digunakan penulis dalam penulisan skripsi ini adalah pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris, pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan menelaah objek kajiannya yaitu substansi Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 05 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah, dan pendekatan empirisnya melakukan observasi langsung dengan teknis wawancara yang dilakukan bersama Narasumber. Berdasarkan hasil penelitian fungsionalisasi hukum pidana dalam Perda No 5 Tahun Tentang Pengelolaan Sampah ada pada Pasal 58 ayat (4) menyatakan: sanksi pidana sebagaimana yang dimaskud pada ayat 1 huruf c: Kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) bagi pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 8 ayat (2) apabila berkaitan dengan fungsinya maka sanski pidana dikenakan pada pelaku dengan unsur melawan hukum terhadap orang yang tidak mengolah sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga untuk mengurangi dan menangani sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan. Pasal 9 Ayat (3) menyatakan: Setiap Pengendara Kendaraan bermotor roda empat wajib untuk menjaga kebersihan dengan tidak membuang sampah sembarangan dan setiap pengendara roda 4 (empat) wajib menyediakan tempat/ wadah sampah pada kendaraannya. Pasal 12 Huruf b menyatakan: menghasilkan produk dengan menggunakan kemasan yang mudah di urai oleh proses alam dan yang menimbulkan sampah sedikit mungkin. Sanksi yang telah di atur dalam Pasal 58 Perda pengelolaan sampah kota Bandar Lampung, Peraturan ini hanyalah sebatas muatan materi yang ada dalam kertas tidak dalam pelaksanaan penegakan hukum sehingga terkesan tidak terfungsionalisasikan dengan baik. Penegakan hukum pidana dalam permasalahan Davani Gusyaros lingkungan hidup yaitu dengan tetap memperhatikan asas Ultimatum Remedium sebagai upaya terakhir setelah penerapan penegakan hukum administratif dan hukum perdata sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan dan pemberlakuan hukum pidana diterapkan sesuai pada UU NO.32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Kemudian faktor-faktor yang menghambat fungsionalisasi hukum pidana yang ada dalam Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah ini dilihat dari beberapa aspek yaitu Faktor undang-undang, Faktor penegak hukum, Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegekan hukum, Faktor masyarakat, Faktor budaya, dalam pengamatan penulis hal yang sangat disoroti adalah faktor penegak hukumnya, dalam Peraturan daerah kewenangan menyelidiki dimiliki oleh Satuan polisi Pamong Praja disebut dengan PPNS (penyidik pegawai negeri sipil), namun proses penyelidikan atau laporan penyelidikan tidak pernah sampai ke tahap penyidikan polisi sehingga mengakibatkan terhambatnya fungsionalisasi sanksi pidana dalam Peraturan Daerah. Saran kepada pemerintah Kota Bandar Lampung beserta penegak hukumnya melakukan pengamatan juga dilakukan penyuluhan sebagai bentuk upaya preventif kepada masyarakat Kota Bandar Lampung mengenai Peraturan daerah tentang pengelolaan sampah ini. Kemudian dalam memfasilitasi sarana dan prasarana dalam pengelolaan sampah harus kembali diamati dengan baik karena masih ada keluhan masyarakat terkait dengan sarana pengangkutan sampah. Hal tersebut supaya menciptakan lingkungan dan keadaan yang sehat. Penegak hukum satuan Polisi Pamong Praja merupakan aktor penegak hukum formil dalam Peraturan Daerah yang seharusnya apabila ada perbuatan pidana dalam hal tindak pidana pengelolaan sampah laporan penyelidikan segera di berikan kepada polisi sebagai penyidik. Sehingga apabila hukum tersebut telah terakomodir dan terlaksana maka permasalahan sampah di Kota Bandar Lampung dapat segera berkurang Kata Kunci: Fungsionalisasi, Hukum pidana, Pengelolaan Sampah Bandar Lampung City Government established a Regional Regulation Number 5 of 2015 Waste Management which contains criminal sanctions, the writing of this thesis discusses the functionalization of criminal sanctions. The functionalization of criminal law is essentially so that the criminal law can function in accordance with what is desired and can be implemented. The discussion is How is the Functionalization of Criminal Law Against Perpetrators of Violations of Regional Regulation No. 05 of 2015 concerning Waste Management in Bandar Lampung, What are the Inhibiting Factors in the Functionalization of Criminal Law Against Perpetrators of Violation of Regional Regulation No. 05 of 2015 concerning Waste Management in Bandar Lampung. The method used by the author in writing this thesis is a normative juridical and empirical juridical approach, the normative juridical approach is carried out by examining the object of study, namely the substance of the Bandarlampung City Regulation Number 05 of 2015 concerning Waste Management, and the empirical approach is to make direct observations with technical interviews conducted together Source person. Based on the results of the research on the functionalization of criminal law in the regional regulation No. 5 Year Concerning Waste Management, Article 58 paragraph (4) states: criminal sanctions as referred to in paragraph 1 letter c: Imprisonment for a maximum of 1 (one) month or a fine of a maximum of Rp. 2,000,000,- (Two million Rupiah) for violation of the provisions of Article 8 paragraph (2) if it is related to its function, criminal sanctions are imposed on perpetrators with unlawful elements against people who do not process household waste and waste similar to household waste to reduce and handle waste in an environmentally sound manner. Article 9 Paragraph (3) states: Every driver of a four-wheeled motorized vehicle is obliged to maintain cleanliness by not littering and every 4 (four)-wheeled driver is obliged to provide a place/container for garbage in his vehicle. Article 12 Letter b states: produce products by using packaging that is easily decomposed by natural processes and which creates as little waste as possible. Sanctions that have been regulated in Article 58 of the Regional Regulation on waste management in the city of Bandar Lampung, this Davani Gusyaros 2 regulation is only limited to the content of the material contained in the paper, not in the implementation of law enforcement so that it seems that it is not functioning properly. Enforcement of criminal law in environmental matters, namely by still paying attention to the Ultimatum Remedium principle as a last resort after the application of administrative law and civil law is no longer feasible to defend and the application of criminal law is carried out in accordance with Law NO.32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management. Then the inhibiting factors the functionalization of criminal sanctions in the Regional Regulation Number 05 of 2015 concerning Waste Management is seen from several aspects, namely legal factors, law enforcement factors, facilities or facilities that support law enforcement, community factors, cultural factors, in the author's observation the things that What is highly highlighted is the law enforcement factor, in the regional regulation the authority to investigate is owned by the Civil Service Police Unit called PPNS (civil servant investigators), but the investigation process or investigation report has never reached the police investigation stage, resulting in delays in the functionalization of criminal sanctions in Regional Regulations. Suggestions to the city government of Bandar Lampung and its law enforcers make observations as well as conduct counseling as a form of preventive effort to the people of Bandar Lampung City regarding this regional regulation on waste management. Then in facilitating the facilities and infrastructure in waste management, it must return observed properly because there are still public complaints related to the means of transporting waste. This is to create a healthy environment and condition. Law enforcers of the Civil Service Police Unit are formal law enforcement actors in Regional Regulations which should if there is a criminal act in the case of a criminal act of waste management an investigation report is immediately given to the police as an investigator. So that if the law has been accommodated and implemented, the waste problem in Bandar Lampung City can be reduced immediately. Keywords: Functionalization, Criminal law, Waste Management
| Jenis Karya Akhir: | Skripsi |
|---|---|
| Subyek: | 300 Ilmu sosial > 340 Ilmu hukum 300 Ilmu sosial > 340 Ilmu hukum > 345 Hukum pidana |
| Program Studi: | Fakultas Hukum > Prodi Ilmu Hukum S1 |
| Pengguna Deposit: | 2301469592 . Digilib |
| Date Deposited: | 07 Feb 2023 03:31 |
| Terakhir diubah: | 07 Feb 2023 03:31 |
| URI: | http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/68804 |
Actions (login required)
 |
Lihat Karya Akhir |
