ANALISIS HUKUM PRAKTIK BIDAN MANDIRI DENGAN KOMPETENSI BIDAN PRAKTIK MANDIRI BERDASARKAN HUKUM YANG BERLAKU DI INDONESIA

ANDINI, SARASWATI (2023) ANALISIS HUKUM PRAKTIK BIDAN MANDIRI DENGAN KOMPETENSI BIDAN PRAKTIK MANDIRI BERDASARKAN HUKUM YANG BERLAKU DI INDONESIA. Masters thesis, UNIVERSITAS LAMPUNG.

Preview	File PDF 1. ABSTRAK.pdf Download (368Kb) | Preview
	File PDF 2. TESIS FULL.pdf Restricted to Hanya staf Download (11Mb)
Preview	File PDF 3. TESIS TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf Download (10Mb) | Preview

Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)

Hukum memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pengelolaan kesehatan untuk mencapai derajat kesehatan yang optimal. Bidan adalah seorang wanita yang telah mengikuti dan menyelesaikan pendidikan bidan yang telah diakui pemerintah dan lulus ujian sesuai dengan persyaratan yang berlaku, dicatat atau teregistrasi dan diberi izin secara sah untuk melakukan praktik. Bidan pada umumnya melakukan praktik kewenangan dokter dengan tugas pelimpahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun, hal tersebut terbawa hingga ke praktik mandiri bidan dalam memberikan pelayanan kesehatan. Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis empiris dan bersifat deskriptif analitis. Penelitian ini dilakukan pada 28 Kecamatan di Kabupaten Lampung Tengah. Populasi pada penelitian sebanyak 527 orang dan jumlah sampel sebanyak 84 orang. Hasil penelitian didapatkan bahwa sebagian besar bidan melakukan praktik kebidanan mandiri di luar kompetensi dan kewenangan bidan dengan alasan rasa kemanusiaan, pertolongan dalam keadaan darurat, ekonomi pasien, pasien datang sendiri ke praktik bidan, anggapan masyarakan yang menganggap semua tenaga kesehatan sama, bidan merasa mampu, dan pasien yang sudah tersugesti oleh praktik bidan yang sudah berjalan puluhan tahun. Saran dalam penelitian ini agar pemerintah hendaknya memerhatikan kembali praktik kebidanan maupun tenaga kesehatan lain agar sesuai dengan kompetensi dan kewenangan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemerintah sebagai pemangku kebijakan diharapkan dapat menjembatani pertemuan para pengurus organisasi kesehatan dengan masyarakat serta lintas sektor terkait agar tercapai kesepakatan dan kejelasan mengenai ranah wewenang dan kompetensi masing-masing tenaga kesehatan, khususnya bidan.

Jenis Karya Akhir:	Tesis (Masters)
Subyek:	300 Ilmu sosial > 340 Ilmu hukum 300 Ilmu sosial > 340 Ilmu hukum > 348 Undang-undang, hukum, regulasi dan kasus
Program Studi:	Pascasarjana Fakultas Pertanian dan Pascasarjana > Pascasarjana
Pengguna Deposit:	2301024187 . Digilib
Date Deposited:	08 Feb 2023 01:39
Terakhir diubah:	08 Feb 2023 01:39
URI:	http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/68944

Actions (login required)

Lihat Karya Akhir