KEKUATAN MENGIKAT PERJANJIAN KERJA PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI PADA PENGADILAN NEGERI MENGGALA TERKAIT PRINSIP KEBEBASAN BERKONTRAK DAN ASAS PACTA SUNT SERVANDA

CHARICA , VAVAYA MANURUNG (2023) KEKUATAN MENGIKAT PERJANJIAN KERJA PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI PADA PENGADILAN NEGERI MENGGALA TERKAIT PRINSIP KEBEBASAN BERKONTRAK DAN ASAS PACTA SUNT SERVANDA. Masters thesis, UNIVERSITAS LAMPUNG.

Preview	File PDF ABSTRAK.pdf Download (85Kb) | Preview
	File PDF TESIS FULL.pdf Restricted to Hanya staf Download (3970Kb)
Preview	File PDF TESIS TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf Download (3923Kb) | Preview

Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)

Hukum perjanjian menganut prinsip kebebasan berkontrak, yang memberikan kebebasan kepada para pihak salah satunya kebebasan untuk menentukan isi dan bentuk perjanjian. Terdapat pula asas pacta sunt servanda, dimana perjanjian yang sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Kedua asas tersebut saling berkaitan dan menjadi salah satu indikator kekuatan mengikat suatu perjanjian. Adapun perjanjian atau kontrak kerja PPNPN pada Mahkamah Agung dan seluruh Badan Peradilan dibawahnya, termasuk Pengadilan Negeri Menggala, diatur secara khusus dan telah dibuat format baku melalui Keputusan Sekrertaris Mahkamah Agung Nomor 811/ SEK/SK/VIII/ 2021, sehingga Sekretaris maupun PPNPN tidak terlibat dalam hal penentuan isi dan bentuk perjanjian kerja tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip kebebasan berkontrak dalam perjanjian kerja PPNPN di Pengadilan Negeri Menggala dan kekuatan hukum perjanjian kerja PPNPN di Pengadilan Negeri Menggala ditinjau berdasarkan asas Pacta Sunt Servanda. Penelitian ini menggunakan metode atau jenis penelitian normatif dengan pendekatan undang-undang dan menggunakan data sekunder yang kemudian data tersebut diolah dan dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif, untuk selanjutnya ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode deduktif. Hasil dari penelitian ini disimpulkan bahwa: pertama, asas kebebasan berkontrak diterapkan dalam perjanjian kerja PPNPN Pengadilan Negeri Menggala, dibuktikan dengan terpenuhinya semua syarat sah perjanjian sesuai dengan Pasal 1320 KUHPerdata. Format perjanjian kerja PPNPN dibuat secara baku oleh Mahkamah Agung melalui Keputusan Sekrertaris Mahkamah Agung Nomor 811/ SEK/SK/VIII/ 2021 hanya untuk mempermudah dan menyeragamkan perjanjian kerja diseluruh satuan kerja yang ada pada Mahakamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya. Kedua, dengan diterapkannya asas atau prinsip kebebasan berkontrak serta terpenuhinya syarat sah perjanjian pada perjanjian kerja PPNPN pada Pengadilan Negeri Menggala, maka perjanjian tersebut memiliki kekuatan hukum karena sesuai dengan asas pacta sunt servanda, perjanjian yang sah mengikat secara hukum bagi para pihak yang membuatnya. Kata Kunci: Kebebasan Berkontrak, Pacta Sunt Servanda, Perjanjian Kerja.

Jenis Karya Akhir:	Tesis (Masters)
Subyek:	300 Ilmu sosial > 340 Ilmu hukum
Program Studi:	Fakultas Hukum > Magister Hukum S2
Pengguna Deposit:	2301292465 . Digilib
Date Deposited:	09 Feb 2023 08:21
Terakhir diubah:	09 Feb 2023 08:21
URI:	http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/69038

Actions (login required)

Lihat Karya Akhir