IMPLIKASI PENERBITAN IZIN PERGUDANGAN TERHADAP KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT DI KOTA BANDAR LAMPUNG

HARRYS, BANGKIT TANODO (2023) IMPLIKASI PENERBITAN IZIN PERGUDANGAN TERHADAP KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT DI KOTA BANDAR LAMPUNG. FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN, UNIVERSITAS LAMPUNG.

Preview	Text 1. ABSTRAK - ABSTRACT.pdf Download (12kB) | Preview
	Text 2. SKRIPSI FULL.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB) | Request a copy
Preview	Text 3. SKRIPSI TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf Download (899kB) | Preview

Abstract

Izin merupakan salah satu instrumen hukum yang digunakan pemerintah untuk mengendalikan aktivitas tertentu. Adanya gudang-gudang di Kota Bandar Lampung yang belum memiliki izin mengakibatkan permasalahan terhadap ketententeraman dan ketertiban masyarakat. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan, Setiap pemilik Gudang wajib memiliki Tanda Daftar Gudang yang diterbitkan oleh Menteri. Penelitian ini akan membahas bagaimanakah pengaturan izin pergudangan di Kota Bandar Lampung dan bagaimanakah implikasi penerbitan izin pergudangan terhadap ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum. Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan mengkaji Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan dan pendekatan empiris dengan menggunakan metode studi kasus dengan pendekatan kualitatif dan penentuan informan didasarkan pada purposive sampling. Temuan yang diperoleh dalam penelitian ini adalah pada awalnya gudang yang dimiliki oleh PT YHB tidak memiliki izin namun setelah mendapatkan protes dari masyarakat yang merasa terganggu, gudang tersebut baru memiliki izinnya. Padahal seharusnya sebelum gudang itu digunakan, sudah mempunyai izin. Dengan diterbitkannya izin gudang tersebut hal ini menjustifikasikan ketidakpatuhan pemilik gudang terhadap peraturan perizinan. Adapun dampak positifnya terhadap masyarakat adalah adanya terciptanya lapangan kerja dan meningkatnya perekonomian masyarakat dan pendapatan asli daerah Kota Bandar Lampung, sedangkan dampak negatifnya adalah kebisingan suara, terhambatnya mobilitas dan kerusakan jalan yang mengganggu masyarakat serta terjadinya perubahan rencana tata ruang wilayah. Kata Kunci: Izin Pergudangan, Ketertiban Masyarakat, Kota Bandar Lampung

Item Type:	Other
Subjects:	?? 340 ??
Divisions:	Fakultas Hukum > Prodi Ilmu Hukum S1
Depositing User:	2301171499 . Digilib
Date Deposited:	09 Feb 2023 08:44
Last Modified:	09 Feb 2023 08:44
URI:	http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/69048

Actions (login required)

View Item